Setelah 18 Lembaga Dibubarkan, Keberadan BPIP dan KSP Dipertanyakan

Wednesday, 22 July 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Direktur Eksekutif Political and Public Policy Stuidies (P3S) DR Jerry Massie PhD mengapresiasi dibubarkannya 18 lembaga yang dilakukan Presiden  Joko Widodo (Jokowi). Namun, Jokowi harus juga mempertimbangkan akan keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kantor Staf Presiden (KSP). Apalagi saat ini sudah ada dua dapur di Istana yakni Sekretariat Negara (Setneg), dan Sekretariat Kabinet (Setkab).

“Kantor Sekretariat Presiden ini berdiri pada 2015 silam. Bagi saya sejauh ini KSP belum terlalu memuaskan dan maksimal,” ujar DR Jerry Massie PhD kepada Harian Terbit, Selasa (21/7/2020).

Jerry menilai, untuk KSP sebaiknya diisi tidak lebih dari 15  atau 20 anggota. Para anggotanya mulai dari ahli ekonomi dan pertambangan. Dewan pakar di KSP ini mempunyai tupoksi memberikan ide dan solusi cara mengatasi persoalan bangsa. Namun selama ini anggota KSP mencapai ratusan bahkan lebih. Tapi sejauh ini keberadaan KSP tidak maksimal. Oleh karena itu baiknya KSP hasil leburan dari Setneg, dan Setkab.

“Untuk BPIP sendiri sejauh ini hanya kegaduhan saja yang terdengar terkait RUU HIP. Sedangkan BPIP saya tak paham apa domainnya. Ini juga perlu dipertimbangkan untuk dibekukan,” jelasnya.

Sebelumnya pemerintah juga membekukan 23 lembaga sehingga bisa menghemat anggaran sampai Rp.23,5 triliun.  “Sedangkan saat ini 18 lembaga maka bisa menghemat puluhan triliun rupiah. Makanya jangan lagi bentuk badan atau lembaga non struktural, ini akan membebani biaya negara,” tandasnya.

Tim PEN

Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan mempertanyakan dibentuknya Tim Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, hal tersebut merupakan tugas yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

See also  Legislator Minta Kemenpora-KBRI Kawal Kasus All England

“Sudah ada kementerian yang membidangi itu buat apalagi membentuk tim? Seharusnya fokus saja di Kemenko Perekonomian gak perlu membentuk lembaga baru yang ujungnya keluar anggaran lagi,” ujarnya.

Menurut Adi, pemerintah seharusnya memanfaatkan lembaga yang sudah ada seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanpa harus membentuk lembaga baru. Apalagi, pembentukan Komite tersebut juga bertentangan dengan niat Jokowi yang sudah membubarkan lembaga-lembaga yang tidak memberikan manfaat bagi negara.

“Seharusnya presiden itu konsisten dengan ucapannya. Kan sudah membubarkan lembaga negara, ini kok malah nambah lagi,” tandasnya.  (*)

Berita Terkait

Wamen Viva Yoga Apresiasi Dukungan DPR Dalam Kebijakan Anggaran Kementrans
Komisi V Siap Bantu Kemendes Tingkatkan Anggaran Biayai Program Prioritas
Prabowo Dorong BRICS Jadi Motor Kerja Sama Ekonomi Selatan Global
Warga Diminta Waspada, Pemprov DKI Jakarta Gerak Cepat Tangani Banjir
Mengabdi di Laut, PIS & doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal Layani Masyarakat 3T di Papua
Bantuan Hutama Karya Group Dongkrak Kualitas Pendidikan Santri di Tasikmalaya
Sarasehan KNPI, Mendes Yandri Ajak Pemuda Kerja Nyata Bangun Desa
Sinergi Pemerintah Siapkan Strategi Inklusi Keuangan Digital untuk Perlinsos

Berita Terkait

Tuesday, 8 July 2025 - 09:26 WIB

Wamen Viva Yoga Apresiasi Dukungan DPR Dalam Kebijakan Anggaran Kementrans

Monday, 7 July 2025 - 21:11 WIB

Komisi V Siap Bantu Kemendes Tingkatkan Anggaran Biayai Program Prioritas

Monday, 7 July 2025 - 18:44 WIB

Prabowo Dorong BRICS Jadi Motor Kerja Sama Ekonomi Selatan Global

Monday, 7 July 2025 - 18:33 WIB

Warga Diminta Waspada, Pemprov DKI Jakarta Gerak Cepat Tangani Banjir

Saturday, 5 July 2025 - 18:15 WIB

Mengabdi di Laut, PIS & doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal Layani Masyarakat 3T di Papua

Berita Terbaru

ilustrasi ( foto Istimewa )

Olahraga

Indonesia Siap Tempur Hadapi Thailand di SEA V League 2025

Wednesday, 9 Jul 2025 - 09:21 WIB

Ekonomi - Bisnis

Commuter Line Yogyakarta Kian Diminati: Tumbuh 17% di Awal 2025

Tuesday, 8 Jul 2025 - 18:53 WIB