Marwan Jafar: UMKM Bisa Naik Kelas Asal Digitalisasi Hulu ke Hilir

Thursday, 30 July 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VI DPR RI FPKB Marwan Jafar.

Anggota Komisi VI DPR RI FPKB Marwan Jafar.

DAELPOS.com – Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, baru sekitar 13 persen atau sebanyak 8 juta pelaku UMKM yang terhubung secara online.

Terkait itu, Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mendukung digitalisasi dari hulu ke hilir untuk mendorong agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa naik kelas.

“Artinya, kementerian punya pekerjaan rumah besar atau 87 persen lagi buat melakukan penetrasi pasar secara online, pendampingan teknis, terutama aspek-aspek digital marketing maupun menggalang kerja sama saling menguntungkan dengan usaha atau swasta besar,” katanya dalam keterangan tertulis ke media, Kamis (30/7).

Marwan mengingatkan kementerian terkait serta sejumlah pemangku kementerian dan kelembagaan yang bersinggungan dengan kinerja pelaku UMKM juga harus selalu bersinergi, berkoordinasi untuk terus memfasilitasi atau membantu pelaku UMKM menemukan dan membantu memecahkan berbagai kendala serta hambatan di lapangan.

Mantan Menteri Desa-PDTT itu mengatakan peran dan kontribusi puluhan juta UMKM di tengah pandemi harus tetap mendapatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam konteks pemulihan ekonomi.

Ia juga menegaskan agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM lekas naik kelas, termasuk dukungan anggaran permodalan. Sebab selama ini, anggaran UMKM tidak pernah naik.

“Bicara soal Kementerian Koperasi dan UKM, ini anggaran UMKM tidak pernah naik. Malah turun atau terkesan tidak ada upaya buat memperjuangkannya,” kritiknya

Oleh karena itu, Marwan akan mendukung penuh apa pun yang dilakukan pemerintah demi stabilitas ekonomi di Tanah Air. Secara nyata, DPR siap mendukung penuh anggaran serta regulasi yang dibutuhkan pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi terhadap pelaku UMKM.

Mantan Ketua Fraksi PKB itu mencontohkan, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Rp1 triliun dinilai masih kurang bahkan tidak ada artinya.

See also  KPK Beri Rekomendasi Perbaiki Program Kartu Pra Kerja

“Itu sebabnya Kemenkop UKM harus diubah nomenklatur yang masih kelas C bisa naik menjadi kelas B atau A, agar di sisi anggaran bisa naik signifikan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Temui Berbagai Perusahaan Tiongkok, Menteri Rosan Bawa Oleh-Oleh Komitmen Investasi USD7,46 Miliar  
Wamenperin Acungi Jempol Komitmen PT MMKI Penuhi TKDN
Kunjungi Terminal BBM Tanjung Gerem, Menteri Bahlil Apresiasi Kesiapan Nataru Pertamina
Konsisten Kembangkan Energi Hijau, PLN Group Diganjar 42 Penghargaan dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM
Menteri PU: Teknologi Adalah Kunci Masa Depan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Mendes Yandri Ajak Kader Muhammadiyah Bersinergi Majukan Setiap Desa di Indonesia
Kunjungan ke Maluku, Menteri ESDM Pastikan Listrik PLN di Indonesia Timur Andal Hadapi Nataru
Persahabatan Haidar Alwi Dan Listyo Sigit Prabowo: Antara Spiritualitas Holistik, dan Harmoni dalam Toleransi.

Berita Terkait

Monday, 23 December 2024 - 10:59 WIB

Temui Berbagai Perusahaan Tiongkok, Menteri Rosan Bawa Oleh-Oleh Komitmen Investasi USD7,46 Miliar  

Sunday, 22 December 2024 - 18:39 WIB

Wamenperin Acungi Jempol Komitmen PT MMKI Penuhi TKDN

Sunday, 22 December 2024 - 17:52 WIB

Kunjungi Terminal BBM Tanjung Gerem, Menteri Bahlil Apresiasi Kesiapan Nataru Pertamina

Sunday, 22 December 2024 - 17:26 WIB

Konsisten Kembangkan Energi Hijau, PLN Group Diganjar 42 Penghargaan dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM

Saturday, 21 December 2024 - 18:31 WIB

Menteri PU: Teknologi Adalah Kunci Masa Depan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Berita Terbaru

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid / foto ist

Nasional

Pemerintah Siapkan Lima Prioritas Strategi AI Indonesia

Sunday, 22 Dec 2024 - 21:21 WIB