Sri Mulyani: Mekanisme Pembiayaan RAPBN 2021 Harus Dilakukan Hati-Hati

Monday, 3 August 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Situasi ekonomi global hingga kini masih berkembang sangat dinamis. Pandemi Covid-19 yang melanda setidaknya 215 negara di dunia semakin menimbulkan ketidakpastian terhadap ekonomi dunia.

Meski demikian, dalam proyeksi terbaru dari lembaga global yang diperoleh Presiden, Indonesia diproyeksikan masuk ke dalam kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Namun, dalam arahannya di rapat terbatas yang membahas rancangan postur APBN Tahun 2021, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk tetap waspada dan mampu mengantisipasi setiap kemungkinan.

“Kita tetap harus waspada terhadap berbagai kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua serta masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021,” ujarnya melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 28 Juli 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, saat memberikan keterangan pers menyampaikan mengenai langkah-langkah untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 dengan hati-hati.

Beberapa hal mengenai sumber pembiayaan yang disampaikan Menkeu, adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang memang diperkirakan akan memberikan dampak kepada stabilitas terhadap Surat Berharga Negara (SBN) sendiri.

”Jadi pertama, kita tetap akan mengandalkan isu dari Surat Berharga Negara (SBN) kita, baik yang domestik maupun global, baik yang konvensional maupun yang syariah, baik yang retail maupun yang nonretail,” ujar Menkeu.

Itu semua, menurut Menkeu, akan dioptimalkan sehingga akan mendapatkan komposisi yang stabil, yaitu retail-nonretail kemudian konvensional dan syariah, serta rupiah dengan nonrupiah.

”Itu semuanya kita akan jaga dan Bank Indonesia masih sesuai dengan SKB pertama tetap bisa menjadi standby buyer sesuai dengan SKB kita yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,” kata Menkeu.

See also  Bank OCBC NISP Ajak Masyarakat Untuk Tidak Panik dan Justru Manfaatkan Waktu Agar #SelamatDiRumah

Lebih lanjut, Menkeu sampaikan akan diskusi bersama Bank Indonesia (BI) kembali bagaimana BI akan tetap melaksanakan fungsi sebagai peserta lelang reguler atau akan masuk melalui green shoe atau privat placement.

Kedua, Pemerintah akan melakukan pembiayaan sesuai dengan sumber-sumber yang lain, yaitu bilateral, multilateral supaya tetap mendapatkan sumber dana yang relatif murah dan juga diharapkan produktivitas dari sumber dana itu maksimal.

”Tentu kita akan terus melakukan pengelolaan dari outstanding dari utang tersebut secara hati-hati. Karena dengan defisit yang meningkat tentu kita juga melihat bahwa debt-to-GDP ratio kita bisa makin mendekati ke 40%,” katanya.

Untuk energi, Menkeu jelaskan dari sisi desain subsidi tetap akan lakukan di dalam 2021 dan akan semakin targeted. ”Jadi memang PR-nya tetap antara Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, di dalam rangka untuk target, terutama subsidi yang berhubungan dengan masyarakat banyak seperti elpiji, listrik, kemudian BBM itu supaya makin terfokuskan kepada mereka yang membutuhkan,” ungkap Menkeu.

Pada kesempatan itu, Menkeu jelaskan akan tetap hati-hati untuk tahun depan, insentif-insentif yang diberikan dari sisi dukungan dalam bansos akan dievaluasi secara baik sehingga nanti akan ada masukan yang akan diteruskan dan mungkin dikurangi serta sudah dianggap mencukupi. ”Ini yang akan kita tetapkan nanti di dalam pembahasan yang Bapak Presiden akan putuskan dalam dua hari ke depan,” tandas Menkeu.

Berita Terkait

Pembangunan SPPG Banjar dan Kebumen Segera Rampung, Target Operasi November 2025
Capaian Satu Tahun, Kementerian PU Perkuat Asta Cita Presiden Prabowo
Kementerian PU Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sesaot, Libatkan Masyarakat Lokal
Kementerian PU Optimalkan Irigasi Beringin Sila, Dorong Swasembada Pangan NTB
Tinjau SRD 5 Sumbawa, Menteri Dody: Sekolah Rakyat Investasi Jangka Panjang Bangsa
Menteri Keuangan Puas: Anggaran Infrastruktur Ditarget Serap $94\%$
Kementerian PU dan Pemerintah Arab Saudi Perkuat Kerja Sama Bidang Infrastruktur Air dan Energi
Implementasi PU 608, Kementerian PU Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem Terintegrasi di 10 Desa Tahun 2025

Berita Terkait

Tuesday, 21 October 2025 - 19:16 WIB

Pembangunan SPPG Banjar dan Kebumen Segera Rampung, Target Operasi November 2025

Tuesday, 21 October 2025 - 00:10 WIB

Capaian Satu Tahun, Kementerian PU Perkuat Asta Cita Presiden Prabowo

Monday, 20 October 2025 - 20:01 WIB

Kementerian PU Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sesaot, Libatkan Masyarakat Lokal

Sunday, 19 October 2025 - 19:17 WIB

Kementerian PU Optimalkan Irigasi Beringin Sila, Dorong Swasembada Pangan NTB

Sunday, 19 October 2025 - 18:58 WIB

Tinjau SRD 5 Sumbawa, Menteri Dody: Sekolah Rakyat Investasi Jangka Panjang Bangsa

Berita Terbaru

Berita Utama

Pemerintah Pangkas Tarif Tiket Pesawat Jelang Nataru 2025-2026.

Tuesday, 21 Oct 2025 - 17:37 WIB

Nasional

Kemendes dan Kemkomdigi Taken MoU, Bangun Koneksi Majukan Desa

Tuesday, 21 Oct 2025 - 17:29 WIB