Penulis: M Rizal Fadillah
DAELPOS.com – TANGGAL 20 Oktober adalah HUT setahun pemerintahan Jokowi-Maruf. Ulang tahun peringatan yang tidak dalam suasana ceria. Covid 19 membuat cuaca mendung dengan wajah-wajah bermasker. Artinya suasana prihatin.
Sementara itu omnibus law UU Cipta Kerja bukan menjadi kado yang menyenangkan. Sebagian rakyat khususnya buruh menangis sedih dan berunjuk rasa.
Setahun telah dijalani dengan lebih banyak duka ketimbang suka. Pemerintahan Jokowi ditandai oleh suasana gaduh. Ekonomi morat-marit, hukum tidak membentuk kedamaian dan ketertiban, serta politik yang selalu gonjang-ganjing.
Seluruhnya akibat kebijakan yang tidak bijak. Terkesan melawan aspirasi rakyat. Oligarkhi akhirnya menggeser demokrasi dan aneksasi telah menjauhkan “souvereignity”.
28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Gerakan kaum muda untuk menentukan perjuangan bangsa. Satu bangsa, bahasa, dan tanah air.
Pemuda yang berkomitmen untuk membebaskan diri dari penindasan, perbudakan, dan penjajahan. Angkatan muda yang menggelora adalah dinamika bangsa dan negara.
10 November Hari Pahlawan. Mengenang semangat perjuangan untuk mengusir penjajah baik Inggris ataupun Belanda yang ingin kembali menguasai negara.
Pekik takbir dan merdeka membahana. Kekuatan Ilahi dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan berpadu dalam kegigihan dan kemenangan.
Wajar jika 10 November 2020 masyarakat membangkitkan kembali jiwa kepahlawanan atau patriotisme. Makam Pahlawan bukan kematian yang sekedar diziarahi tetapi jiwa kehidupan yang disusun kembali. Menggemakan suara kematian untuk kehidupan yang berani mati. Mati syahid atau hidup mulia.
2 Desember bagai “hari umat”. Hari runtuhnya penista agama. Ahok yang digjaya dipaksa “bernafas dalam bui”. Jutaan umat Islam melakukan aksi damai yang berbuah manis. Perjuangan sukses dalam membangun wibawa keumatan melawan kekuasaan yang menistakan.
212 nama dari gerakan aksi dan silaturahmi. Berlanjut dengan reuni untuk mengenang perjuangan damai. Meski tokoh pencerah saat khutbah Habib Rizieq Shihab kini masih diasingkan di Makkah Mukarromah, namun suaranya terus menggema. Desakan untuk melepas cekal agar bisa kembali semakin saja menguat.
Dua RUU yang membuka peluang menjadi ledakan yaitu RUU HIP yang berubah menjadi RUU BPIP dan RUU omnibus law yang baru diketuk. Dua peraturan “panas” ini dapat menjadi bola liar yang berujung pada krisis ideologi, hukum, ekonomi dan politik. Jika keliru mencari solusi maka bukan mustahil berakhir pada suksesi.
Secara umum disebut aksi tetapi secara agama itu namanya syi’ar. Unjuk rasa, unjuk kekuatan, dan unjuk kebersamaan. Dalam momen strategis aksi atau syi’ar menjadi tekanan politik bagus. Konstitusi melindungi kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat. Penyelenggaraan negara memang harus dikontrol.
Selamat ulang tahun Pak Jokowi, jadikan aksi dan syi’ar sebagai hal yang dirindukan sebagaimana yang pernah dipidatokan dahulu di Gedung Merdeka Bandung.
“Saya kangen sebenarnya didemo. Karena apa? Apapun.., apapun.., pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin kalau keliru. Jadi sekarang saya sering ngomong dimana-mana ‘tolong saya didemo’. Pasti saya suruh masuk”. (*)
Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
