MenkopUKM: LPDB-KUMKM Harus Memiliki Kemampuan Besar Dalam Memperkuat Koperasi

Monday, 16 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan pentingnya Lembaga Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) memiliki kemampuan yang besar dalam memperkuat permodalan koperasi. Karena, yang harus dilayani juga terbilang besar.

“Harus mempunyai kemampuan besar, karena anggarannya sekarang masih kecil. Bayangkan, ada sekitar 123 ribu koperasi dan 64 juta pelaku UMKM yang harus dilayani LPDB KUMKM,” ucap Teten, pada acara penandatanganan MoU antara LPDB-KUMKM dengan PP Aisyiyah, di sela-sela acara Bimbingan Teknis Pemberian Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM, di Kota Yogyakarta, Minggu (15/11).

Teten mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sudah menyetujui untuk penambahan anggaran yang akan disalurkan ke dalam pembiayaan murah bagi koperasi dan UMKM. “Tujuannya, agar bisnis UMKM bisa masuk ke dalam skala ekonomi. Usahanya jangan kecil terus,” tegas Teten.

Teten mengakui, hadirnya UU Cipta Kerja memang didesain untuk membangun ekosistem agar UMKM bisa tumbuh dan tidak lagi melahirkan level usaha yang kecil-kecil. “UMKM kita harus sudah masuk ke produk-produk berbasis teknologi,” kata Teten.

Untuk itu, Teten ingin koperasi mampu menjadi agregator dan konsolidator hingga penghela, agar usaha yang kecil-kecil bisa meningkat dan masuk skala ekonomi yang lebih besar. “Dengan begitu, UMKM bisa masuk rantai pasok industri seperti di negara-negara lain. Sebut saja, seperti di Thailand, Korsel, Jepang, dan China,” kata Teten.

Teten pun mendorong LPDB-KUMKM untuk lebih berkiprah lagi dalam membiayai sektor-sektor produksi. Misalnya, bagi koperasi yang beranggotakan para perajin, pengelola hasil pertanian, hingga nelayan. “Komoditi yang mereka hasilkan, harus memiliki nilai tambah dan bisa masuk skala ekonomi,” ujar Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Teten juga menyaksikan penyerahan persetujuan pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM kepada tiga koperasi syariah yang ada di Yogyakarta, yakni KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera sebesar Rp1,5 miliar, KSPPS BMT Artha Sejahtera Rp1,1 miliar, dan KSSU BMT Mitra Usaha Mulia sebesar Rp1,1 miliar.

See also  Bertemu Menteri Transportasi Singapura, Menhub Sepakat Kurangi Emisi Penerbangan

Koperasi Aisyiyah

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, adanya kerjasama dengan Aisyiyah ini, untuk memperkuat permodalan koperasi-koperasi yang ada di lingkungan organisasi perempuan Muhammadiyah tersebut.

“Kami ingin mewujudkan koperasi-koperasi yang ada di lingkungan organisasi Aisyiyah menjadi koperasi yang sehat dan mandiri,” kata Supomo.

Acara yang diikuti oleh 16 koperasi yaitu syariah wanita di Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo) tersebut, Supomo menegaskan bahwa MoU dengan Aisyiyah tidak sekedar kerjasama di atas kertas saja, melainkan akan langsung memformulasikan ke dalam action plan yang sudah disepakati bersama.

“Sinergi dengan organisasi Aisyiyah ini merupakan bentuk upaya pendampingan dalam rangka penerimaan dana bergulir LPDB-KUMKM. Bahkan, kami akan langsung memetakan koperasi-koperasi mana saja yang sudah siap untuk diberikan dana bergulir,” papar Supomo.

Kerjasama dengan Aisyiyah ini juga terbagi menjadi beberapa kegiatan. Diantaranya, pelatihan manajemen risiko untuk koperasi syariah, pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, hingga Bimbingan Teknis Pemberian Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM.

“Di dalamnya juga termasuk coaching clinic, penyusunan proposal dana bergulir,” tukas Supomo. Supomo berharap, setelah dilakukannya Bimtek ini, koperasi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan dapat mengajukan proposal permohonan pembiayaan kepada LPDB-KUMKM.

Sejak tahun 2008 hingga November 2020, jumlah pencairan dana bergulir LPDB KUMKM di seluruh Indonesia telah mencapai Rp11,97 triliun dari 4.477 proposal. Khusus di Provinsi D.I Yogyakarta sebanyak Rp357,38 miliar dari 146 proposal.

Usai acara, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Ari Permana menyebutkan bahwa ada sekitar 400 koperasi (syariah) yang berada di bawah naungan organisasi Aisyiyah di seluruh Indonesia.

“Dengan kerjasama ini, kami bisa mendata mana saja koperasi-koperasi yang bagus dan sehat yang bisa langsung mengakses dana bergulir. Untuk koperasi yang belum bagus, kami akan melakukan pendampingan untuk pembenahan tata kelola koperasi,” pungkas Ari.

Berita Terkait

Konreg Kementerian PU 2025, Menteri Dody: Fokus Perkuat Infrastruktur Pangan, Air dan Pemerataan Ekonomi
Tanggapi Senator Agita, BPJPH Wajibkan Jaminan Halal Skincare pada 2026
Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan
Pererat Kerja Sama, Kementerian PANRB Terima Kunjungan Kehormatan Permanent Secretary PSD Singapura
Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI, Menteri PU: Capaian ini Hasil Kerja Keras Seluruh ASN Kementerian
Komisi V DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP Kementerian PUPR serta Upaya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024 Kementerian PUPR
Komisi V DPR RI Setujui Tambahan Anggaran Kementerian PU Tahun 2025 Menjadi Rp73,76 Triliun
Sultan dan Ketua Senat Kamboja Sepakati Pembentukan Forum Senat ASEAN

Berita Terkait

Friday, 9 May 2025 - 20:47 WIB

Konreg Kementerian PU 2025, Menteri Dody: Fokus Perkuat Infrastruktur Pangan, Air dan Pemerataan Ekonomi

Friday, 9 May 2025 - 20:31 WIB

Tanggapi Senator Agita, BPJPH Wajibkan Jaminan Halal Skincare pada 2026

Thursday, 8 May 2025 - 13:25 WIB

Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan

Thursday, 8 May 2025 - 13:13 WIB

Pererat Kerja Sama, Kementerian PANRB Terima Kunjungan Kehormatan Permanent Secretary PSD Singapura

Wednesday, 7 May 2025 - 22:01 WIB

Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI, Menteri PU: Capaian ini Hasil Kerja Keras Seluruh ASN Kementerian

Berita Terbaru