FIA Unilak Tandatangani PKS Perubahan Iklim, Menteri LHK: Rintisan dan Akan Terus Meluas

Sunday, 11 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Bentuk komitmen kerja kolaborasi multipihak dalam mengatasi perubahan iklim, Sabtu (10/4/2021) malam ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPI KLHK) dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning (FIA Unilak) Pekanbaru.

Menteri LHK Dr.Ir.Siti Nurbaya Bakar dan Wakil Menteri LHK Dr. Alue Dohong, ikut menyaksikan penandatanganan yang dilakukan oleh Sesditjen PPI KLHK, Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc dan Dekan FIA Unilak Alexsander Yandra, M.Si di Hotel The Premiere, Pekanbaru.

Selain itu turut hadir Staff Ahli Menteri LHK, Prof.Winarni Monoarfa, Tenaga Ahli Menteri LHK Dr.Afni Zulkifli, Bupati Siak Alfedri, Bupati Bengkalis Kasmarni, Walikota Dumai Paisal, dan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc.

”Saya tidak mengira kalau ternyata kita bisa memulai kerjasama seperti ini dari Riau. Artinya sudah bisa mengajak masyarakat dalam hal pencapaian target kerja perubahan iklim, karena Perguruan Tinggi pasti memiliki banyak inovasi. Saya menyampaikan penghargaan atas terjalinnya PKS antara FIA Unilak dan Ditjen PPI untuk kerja tapak pengendalian perubahan iklim,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya saat memberikan arahan usai penandatanganan PKS.

Kerjasama dengan FIA Unilak terkait agenda perubahan iklim ini dikatakan Menteri Siti penting sebagai rintisan dan akan meluas nanti ke Universitas lainnya. Ia juga sudah meminta pada Wakil Menteri Dr.Alue Dohong dan Staff Ahli Menteri Prof.Winarni Monoarfa untuk terus mengikuti perkembangan di daerah.

”Karena yang paling penting untuk kerja lingkungan sebenarnya adalah kerja lapangan, kampanye keterlibatan masyarakat, dan guidance keilmuan,” katanya.

Untuk target pembentukan 20.000 kampung iklim di 2024, selain kalangan akademisi juga akan dilibatkan kalangan dunia usaha untuk memberikan perhatian pada Desa atau Kampung Iklim yang berada di wilayah kerjanya.

See also  Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2025 Dimulai, Cermati Persyaratannya

”Tentu saja peran serta Pemda juga menjadi kunci utama untuk mencapai target perubahan iklim yang sudah menjadi komitmen kita bersama,” kata Menteri Siti.

Dengan adanya PKS antara Ditjen PPI dan FIA Unilak diharapkan target 20.000 lokasi program kampung iklim (Proklim) juga dapat dikawal, melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan; Pengabdian kepada Masyarakat.

Banyak kerja terkait Proklim yang perlu keterlibatan akademisi, seperti kegiatan penanaman pohon, pengelolaan sampah dan limbah, upaya hemat energi, penghijauan di perkotaan, mangrove, dan kegiatan lainnya.

Wamen LHK Alue Dohong mengatakan PKS ini hendaknya memperkuat kerja tapak adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, di sektor kehutanan, energi, industri, pertanian, dan sampah/limbah.

”PKS ini dapat menjadi prototype bagi daerah lain di Indonesia, dan bisa juga digulirkan ke perguruan tinggi lainnya. Karena pencapaian target perubahan iklim memerlukan kerja pentahelix collaboration, dimana akademisi memainkan peran penting,” kata Wamen Alue Dohong.

FIA Unilak telah memulai kegiatan dengan penempatan mahasiswa magang di lokasi Proklim, pendampingan pada Kelurahan Tobekgodang yang mengantongi sertifikat Proklim Utama, melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengangkat tema Proklim, dan menggelar sosialisasi Proklim secara daring dengan menghadirkan peserta dari berbagai lapisan masyarakat.

Dalam kegiatan ini diberikan pemahaman mengenai ProKlim dan informasi pendaftaran ProKlim melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).

”Kami ucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan Ibu Menteri LHK dan Bapak Wakil Menteri LHK yang ikut menyaksikan penandatangan PKS ini. Terimakasih pada Ditjen PPI KLHK atas kerjasama penting ini. Tentu ini akan menjadi tantangan juga bagi kami sehingga kerjasama ini dapat benar-benar membawa dampak positif terhadap target-target perubahan iklim di Indonesia,” kata Dekan FIA Unilak, Alexsander.

See also  Bantahan Keras KLHK Soal Tudingan Obral Ijin di Era Jokowi

Turut mendampingi Dekan dalam pelaksanaan PKS ini, Wakil Dekan I FIA Unilak, Khuriyatul Husna; Wakil Dekan III Sudaryanto, dan Ketua Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan FIA Unilak Fajarwaty Kusuma Wardhani MPA.

Kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) bertujuan mempersiapkan masyarakat yang berketahanan iklim dan menerapkan pola hidup rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRKK). KLHK menargetkan 20.000 kampung iklim terbentuk pada tahun 2024.

Pembentukan Kampung Iklim pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa. Bisa juga dalam bentuk lingkup Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi.(*)

Berita Terkait

DPD RI Dorong Penguatan Kampung Nelayan Merah Putih
Aspirasi Daerah Dorong Pembaruan UU Ketransmigrasian, Komite I DPD RI Buka Ruang Pra-Pembahasan
Kementerian PU Salurkan 12.000 Liter Air untuk Dukung Pemadaman Kebakaran TPA Buku Deru-Deru
Dwi Ajeng Soroti Penguatan BPK RI Hadapi Kompleksitas Pengawasan Keuangan Negara
HUT ke-81 TNI Digelar Sederhana, Prabowo-Jokowi-SBY Hadir
HUT ke-81 TNI, Kemhan Komitmen Perkuat Pertahanan Nasional
HUT ke-28, Bank Mandiri Bayarkan Dividen Interim Rp6,16 Triliun
Kementerian PU Kerahkan 13 Pompa Untuk 120 Ha Sawah di Jatim

Berita Terkait

Tuesday, 6 October 2026 - 19:42 WIB

DPD RI Dorong Penguatan Kampung Nelayan Merah Putih

Tuesday, 6 October 2026 - 16:11 WIB

Aspirasi Daerah Dorong Pembaruan UU Ketransmigrasian, Komite I DPD RI Buka Ruang Pra-Pembahasan

Monday, 5 October 2026 - 13:30 WIB

Kementerian PU Salurkan 12.000 Liter Air untuk Dukung Pemadaman Kebakaran TPA Buku Deru-Deru

Monday, 5 October 2026 - 13:28 WIB

Dwi Ajeng Soroti Penguatan BPK RI Hadapi Kompleksitas Pengawasan Keuangan Negara

Monday, 5 October 2026 - 13:26 WIB

HUT ke-81 TNI Digelar Sederhana, Prabowo-Jokowi-SBY Hadir

Berita Terbaru

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan, yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026. Foto Istimewa

Berita Terbaru

Prabowo Saksikan Penyelamatan Rp13,24 Triliun dan 259 Ribu Hektare Hutan

Wednesday, 7 Oct 2026 - 12:50 WIB

Nasional

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia Jadi Undang-Undang

Wednesday, 7 Oct 2026 - 09:59 WIB