PPP: Pemilu 2024 Dimajukan: Agar Tak Berhimpitan dengan Pilkada

Wednesday, 9 June 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi / Net

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi / Net

DAELPOS.com – PPP tidak masalah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama DPR yang memajukan pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 28 Februari 2024 yang awalnya dijadwalkan 21 April di tahun yang sama.

“Di Undang-Undang 7 Tahun 2021 bahwa pemilu digelar lima tahun sekali, tidak ditentukan bulan. Artinya bisa juga Feburari. Karena basis kita tidak ada revisi Undang-Undang Pemilu,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau akrab disapa Awiek, Senin (7/6/2021).

Jika tidak ada revisi undang-undang, maka pilihannya hanya menggeser waktu untuk Pemilu 2024. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya tak saling berhimpit dengan Pilkada 2024.

“Kalau soal debatnya pemborosan anggaran, dari mana pemborosannya. Kan sama saja dia hanya menggeser, dia hanya menggeser tanggal supaya tidak berhimpit Pilkada,” ujar Awiek.

Menurut dia, jika ada partai di parlemen yang menolak keserentan pemilu maka partai tersebut tidak konsisten. Sebab, di undang-undang sudah disepakati pemilu serentak berlangsung 2024.

“Terkait keserentakan, itu teman-teman yang tidak sepakat karena tidak menginginkan pemilu serentak 2024, menghindari keputusan yang dibuat sendiri. Kita harus konsisten bernegara, konsekuensi tidak ada perubahan undang-undang pemilu maka pemilu serentak tetap 2024,” ungkapnya.

See also  Tiket Borobudur Jadi 750 ribu, Desy: Tanya Dulu Kemenparekraf

Berita Terkait

Hari Kartini, Puan: Perempuan RI Harus Berani Bersuara
Perkuat Kolaborasi, Mendes Yandri Ingin GP Ansor Manfaatkan Jaringan Dukung Pembangunan Desa
Haidar Alwi: Perubahan Pemerintahan Trump BUKAN Bom Waktu Bagi Ekonomi Indonesia.
Delegasi Israel Walkout, Ketua BKSAP DPR RI FPKS: Negara Dunia Dukung Palestina Merdeka
Haidar Alwi: Narasi Tempo Tentang Sufmi Dasco Ahmad Menyimpang dari Etika, dan Fakta Tak Lagi Jadi Landasan
Hasanuddin Siaga 98′ KPK dan Danantara
Terima Aduan Nelayan Soal Surabaya Waterfront Land, LaNyalla: Keadilan Harus Jadi Ukuran
GKR Hemas Dorong Jaringan Politik Perempuan Wujudkan Politik yang Implementatif

Berita Terkait

Monday, 14 April 2025 - 10:34 WIB

Perkuat Kolaborasi, Mendes Yandri Ingin GP Ansor Manfaatkan Jaringan Dukung Pembangunan Desa

Wednesday, 9 April 2025 - 19:32 WIB

Haidar Alwi: Perubahan Pemerintahan Trump BUKAN Bom Waktu Bagi Ekonomi Indonesia.

Wednesday, 9 April 2025 - 09:05 WIB

Delegasi Israel Walkout, Ketua BKSAP DPR RI FPKS: Negara Dunia Dukung Palestina Merdeka

Monday, 7 April 2025 - 18:06 WIB

Haidar Alwi: Narasi Tempo Tentang Sufmi Dasco Ahmad Menyimpang dari Etika, dan Fakta Tak Lagi Jadi Landasan

Wednesday, 26 March 2025 - 19:33 WIB

Hasanuddin Siaga 98′ KPK dan Danantara

Berita Terbaru

Berita Utama

KRL Buatan Dalam Negeri Tiba, Siap Uji Coba

Monday, 21 Apr 2025 - 23:02 WIB