Pengelolaan Hutan Harus Mampu Sejahterakan Rakyat

Friday, 11 June 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto ilustrasi / Net

foto ilustrasi / Net

DAELPOS.com – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyarankan agar regulasi dan intervensi pemerintah terhadap pengelolaan hutan antara korporasi dengan rakyat tidak boleh sama. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus mengupayakan kelestarian hutan dan kebermanfaatannya bagi ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikan Johan mengingat fakta di lapangan pendampingan terhadap pengelola hutan rakyat sebatas sampai mendapatkan izin. Sedangkan ia menilai, pendampingan terhadap korporasi sering kali berupa pembiayaan modal. “Harusnya rakyat yang difasilitasi untuk diberikan modal,” tegasnya saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Tak hanya menyarankan, politisi dapil Nusa Tenggara Barat I itu juga mengkritik capaian pemulihan lahan  Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalami penurunan. “Padahal frekuensi bencana di tahun 2020-2021 seperti banjir dan longsor itu tinggi. Harusnya capaian pemulihannya semakin banyak,” ujar Johan.

Untuk itu ia menyoroti strategi rehabilitasi lahan dan hutan harus diubah orientasinya. Dari program reboisasi yang berorientasi pada luas lahan menjadi berorientasi pada spesifikasi bibit tanaman. “Sehingga orientasinya bukan hanya sekian hektar saja, tapi juga kualitas bibitnya,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Edward Tannur (F-PKB) mengimbau agar KLHK lebih selektif dan hati-hati dalam memberikan izin berkaitan dengan kehutanan. Tak jarang pemanfaatan hutan seperti perkebunan sawit dan pertambangan sebagian besar dinikmati oleh korporasi, bukan rakyat kecil. “Hutan rusak biayanya lebih besar daripada hasil keuntungan yang didapat,” pungkas legislator dapil NTT II itu.

See also  Hilirisasi Industri, Jokowi: Tidak Boleh Mundur, Kita Tidak Boleh Takut

Berita Terkait

Senyum Fani, Srikandi PLN Penjaga Cahaya Perayaan Natal dan Tahun Baru
KAI Perketat Keamanan Libur Nataru Dengan Tetap Humanis dan Siaga
Jelang Libur Natal, Wamen BUMN dan Direksi Pertamina Tinjau Layanan SPBU dan Serambi MyPertamina
Apresiasi R. Haidar Alwi Terhadap Pimpinan KPK di Era Presiden Prabowo atas Penetapan Tersangka Hasto.
Grebek Pasar, Menkomdigi: Tingkatkan Digitalisasi UMKM
Program Inklusi Pertamina Majukan Komunitas Difabel Sobat Istimewa Ubud
Upacara Peringatan HUT KE-58 Polhut di Kawasan Gunung Bromo
Jika Nginap di Desa, Mendes Yandri Selalu Dialog dengan Warga

Berita Terkait

Thursday, 26 December 2024 - 18:48 WIB

Senyum Fani, Srikandi PLN Penjaga Cahaya Perayaan Natal dan Tahun Baru

Thursday, 26 December 2024 - 15:00 WIB

KAI Perketat Keamanan Libur Nataru Dengan Tetap Humanis dan Siaga

Wednesday, 25 December 2024 - 17:17 WIB

Jelang Libur Natal, Wamen BUMN dan Direksi Pertamina Tinjau Layanan SPBU dan Serambi MyPertamina

Wednesday, 25 December 2024 - 14:35 WIB

Apresiasi R. Haidar Alwi Terhadap Pimpinan KPK di Era Presiden Prabowo atas Penetapan Tersangka Hasto.

Wednesday, 25 December 2024 - 14:26 WIB

Grebek Pasar, Menkomdigi: Tingkatkan Digitalisasi UMKM

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Berita Terbaru

Meutya Hafid: Jaringan Aman, Libur Nataru Aman Tanpa Gangguan

Friday, 27 Dec 2024 - 10:17 WIB

Nasional

Wamen BUMN Tinjau Pengaturan Lalu Lintas Libur Nataru

Thursday, 26 Dec 2024 - 22:58 WIB