DAELPOS.com – Bisa-bisanya masih ditemukan praktik korupsi dan mafia pangan di Indonesia. Para penjahat itu muncul karena sistem akuntabilitas pangan lemah dan sistem tata pemerintahan untuk sangat buruk. Pemerintah diminta memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk bergerak maju sehingga sistem pangan di Indonesia dapat bertransformasi.
“Sistem akuntabilitas kita lemah sekali ada praktek korupsi dan mafia pangan itu muncul, karena memang pemerintah di pangan sangat buruk,” ujar Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) sehingga Abdullah dalam Ngobrol Tempo yang secara virtual, Jumat (30 /7/2021).
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, adanya mafia pangan pada kartel impor, Disebutkan bagian dari Kementerian Pertanian (Kementan) melainkan Kementerian Perdagangan. Meski demikian, harapan telah bekerja sama dengan Kemendag dan Satgas Pangan untuk meminimalkan tindakan para mafia impor. Kementan juga akan melakukan intervensi distribusi, sehingga tidak ada lagi distribusi komoditas yang berjalan sendiri atau autopilot.
Sementara itu Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengkritik tidak adanya rujukan yang jelas data impor. pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, kata dia, membuka data impor pangan secara transparan. Data tersebut meliputi apa saja yang diimpor hingga bagaimana kriteria yang ditentukan bagi mereka yang melakukan impor pangan. Data import juga harus memiliki rujukan yang jelas. Sejauh ini Indonesia belum memiliki referensi pasti terkait data impor pangan.
“Harusnya ada rujukan pasti. Herannya, kita enggak punya referensi yang pasti itu. Ini pemerintah menggembar-gembor ekonomi kita masuk tahap digital 4.0, tapi kok masalah ini saja enggak terselesaikan dengan cepat,” kata Adnan.
Menurut Adnan, pemerintah juga perlu menyebarluaskan informasi terkait syarat impor hingga bagaimana ketentuannya. ICW melihat informasi terkait proses impor minim, sehingga efeknya masyarakat sulit mengaksesnya. “Ini yang harus dibenahi, kalau enggak, kebijakannya akan selalu di ruang gelap dan kemungkinan terjadinya hal-hal kotor.
