PAN Bersihkan Kementan dari Mafia Pemburu Rente Impor Pangan!

Friday, 24 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS,com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Haerudin, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) membersihkan jajaran internalnya dari pemburu rente impor pangan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementan Senin (20/09/2021).

“Banyak petani kita yang tadinya mandiri menjadi bangkrut akibat kebijakan pemerintah, karena di ruang kebijakan internal Kementerian Pertanian ada sekelompok orang dan mafia yang berharap keuntungan dengan cara mudah untuk memburu rente dari ruang kekuasaan melalui kebijakan impor pangan,” ujar Haerudin, Jumat (24/9/2021).

Haerudin menyoroti persoalan impor pangan terkesan memenuhi rasa keinginan sekelompok pihak saja, bukan berdasarkan pada kebutuhan terhadap ketersedian pangan tertentu yang mengharuskan pemerintah melakukan impor pangan.

“Saya berharap Kementan bisa bijaksana dalam membuat kebijakan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi para petani,” ungkapnya.

Haerudin juga berharap ditengah kondisi turunnya anggaran di sektor pertanian, Kementerian Pertanian harus melakukan inovasi dalam program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan petani.

Dirinya meminta Kementan membuat program strategis yang dapat melibatkan banyak pihak dengan pendekatan program padat karya.

“Pangan merupakan pertahanan hidup matinya sebuah bangsa sehingga perlu keseriusan dalam pengelolaannya,” katanya.

Pada kesempatan terakhir Haerudin menyoroti ketidakhadiran Menteri Pertanian dan Empat Direktur Jenderal (Dirjen) Kementan dalam Rapat Kerja tersebut.

Menurutnya, DPR sebagai Lembaga Negara yang posisinya sejajar dengan Presiden sementara Menteri sebagai pembantu Presiden.

“Dengan demikian ketidakhadiran Menteri dalam rapat kerja bersama DPR dapat mengganggu secara politik karena ketidakhadirannya dapat dianggap merendahkan posisi DPR,” pungkasnya.

See also  Di Sosialisasi KPK, Hasto Bacakan Pernyataan Kepala Daerah

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru