Penertiban Aset di Kampar Riau, Kejari Sebut ada Temuan dari BPK

Friday, 3 December 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com -Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar berhasil melakukan penertipan salahsatu aset bangunan milik Pemda Kampar.

Tak tanggung tanggung, bangunan yang selama ini dikenal nama Wisma Dian itu langsung pasang plang sebagai tanda milik Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dari plang yang dipasang itu tertulis luas tahan bangunan: 1.580 dengan sertifikat 32.

Pemasangan plang langsung dilakukan oleh Bupati, Catur Sugeng Susanto, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Arif Budiman.

“Kita memang konsen terhadap aset aset milik pemerintah daerah untuk diamankan dan ditertipkan. Mungkin masih ada nanti sekitar 30 lah yang mesti kita tertibkan termasuk rumah dinas, ” ujar Bupati Kampar saat diwawancara, Kamis (2/12).

Menurut Catur, Dalam proses penertiban sejumlah aset milik pemerintah, ia mengaku sejauh ini belum menemukan masalah, sebab hal yang dilakuan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang sudah ditetapkan.

“Alhamdulilah karena kita ini berjalan susuai dengan peraturan perundangan undangan dan yang merasa dirugikan juga memahami serta sudah didiskusikan hingga tidak ada persoalan, apalagi pihak Kejaksaan memberikan dukungan yang besar dalam rangka penertiban dan pengaaman aset aset milik daerah, ” jelasnya.

Sementara itu, Kajari Kampar, Arif Budiman mengungkapan bahwa penertiban dan pengamanan aset milik daerah merupakan bentuk tindak lanjut dari MOU dan SKK pemerintah daerah dengan Kejaksaan Negeri Kampar.

“Jadi kami sudah menindak lanjuti beberapa aset hampir 30 Miliar. Dan masih ada 37 lagi yang saat ini masih dalam proses, ” bebernya dikesempatan yang sama.

Dia juga menghimbau kepada masyarakat yang masih menguasai aset pemerintah daerah agar dengan suka rela menyerahkan ke Pemerintah Daerah.

“Dan itu sudah merupakan temuan dari BPK maupun masukan masukan dari KPK yang sudah melakukan penelitian disini. Jadi setelah aset aset ini kita ambil alih nanti kita akan serahkan ke pemerintah daerah untuk dilakukan inventarisasi aset milik daerah, ” jelas Arif Memungkasi.

See also  Sikap 75 Pegawai KPK yang Lolos Siap Dilantik Jadi ASN

Berita Terkait

Prabowo Ingatkan Eks Pimpinan BUMN Soal Hukum
Soroti Lapas Jadi “Lumbung” Narkoba dan Lemahnya Pengawasan TKA, Hasan Basri Desak Reformasi Imigrasi dan Pemasyarakatan
KPK OTT Bupati Pati Sudewo Terkait Dugaan Suap Pengisian Perangkat Desa
BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,86 Triliun!
OJK di Hakordia 2025: “Integritas Kunci Utama Kemajuan Bangsa”
Jasa Marga Sikat ODOL di Tol Belmera
Menhan Pimpin Langsung Penertiban Tambang Nikel Ilegal di Morowali
JJC dan Polisi Tertibkan Kendaraan Ilegal di Jalan Layang MBZ

Berita Terkait

Monday, 2 February 2026 - 18:00 WIB

Prabowo Ingatkan Eks Pimpinan BUMN Soal Hukum

Tuesday, 27 January 2026 - 11:09 WIB

Soroti Lapas Jadi “Lumbung” Narkoba dan Lemahnya Pengawasan TKA, Hasan Basri Desak Reformasi Imigrasi dan Pemasyarakatan

Wednesday, 21 January 2026 - 00:43 WIB

KPK OTT Bupati Pati Sudewo Terkait Dugaan Suap Pengisian Perangkat Desa

Wednesday, 10 December 2025 - 16:43 WIB

BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,86 Triliun!

Tuesday, 9 December 2025 - 09:07 WIB

OJK di Hakordia 2025: “Integritas Kunci Utama Kemajuan Bangsa”

Berita Terbaru

Nasional

DPD RI Dorong Penetapan RUU Tentang BUMD

Friday, 6 Feb 2026 - 10:18 WIB

ilustrasi / foto ist

Megapolitan

Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,21 Persen Sepanjang 2025

Friday, 6 Feb 2026 - 10:12 WIB

Olahraga

Pertamina Enduro Tundukkan Electric PLN di GOR Ken Arok

Friday, 6 Feb 2026 - 10:01 WIB