Sektor Pertanian, Titik Rawan Korupsi

Tuesday, 14 December 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Ikustrasi / Ist

foto Ikustrasi / Ist

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut titik rawan pada sektor pertanian adalah subsidi yang diberikan pemerintah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) bertema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi untuk Memperkuat Sektor Pertanian dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern Tanpa Korupsi” di Kantor Kementerian Pertanian RI Jakarta, Senin (13/12).

“Subsidi pemerintah, baik subsidi pupuk, alat pertanian, bibit unggul menjadi salah satu titik rawan dalam tindak pidana korupsi,” kata Alexander. Dia menambahkan, KPK sangat berkepentingan mengawasi hal ini dan menjadi jadi salah satu fokus dalam upaya pemberantasan korupsi karena ketersediaan pangan sangat penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang turut serta dalam acara ini mengajak seluruh jajarannya untuk bersama-sama mengedepankan Transparansi, Akuntabilitas, Teamwork Cepat, Cermat dan Akurat. “Kita ditunggu berprestasi, memperbaiki inovasi pertanian, apalagi disaat cuaca sedang ekstrem seperti saat ini. Tujuan kita hanya satu, yaitu penuhi kebutuhan rakyat dan harapan negara,” tegas Syahrul.

Terkait peringatan HAKORDIA, Alexander mengingatkan salah satu wujud nyata upaya pencegahan korupsi adalah kepatuhan menyampaikan LHKPN. “Pada Januari 2022 sudah dimulai kembali pelaporan LHKPN, mohon bagi yang wajib lapor untuk mengisinya sampai batas waktu 31 Maret 2022,” katanya.

Dia berharap dengan memperingati HAKORDIA, semua pihak mengingat dan tergugah kesadarannya bahwa bangsa ini masih tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya tinggi. “Korupsi bukan hanya menjadi tugas KPK, tanpa peran kita semua apa yang KPK lakukan tidak akan berdampak luas. Semoga Hakordia tahun 2021 ini betul-betul membangkitkan semangat kita, kembali menggugah kita bersama bahwa korupsi masih menjadi musuh bersama dan persoalan besar bangsa. Kita punya kewajiban bersama untuk memberantas korupsi demi Indonesia yang maju dan bebas dari korupsi,” pungkas Alexander.

See also  Polri Pastikan Regulasi Perekrutan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN Segera Terbit

Berita Terkait

Kejagung Tetapkan Febrie Adriansyah Tersangka TPPU
KPK OTT Bupati Sukoharjo, Diduga Peras OPD dan Potong Insentif Pegawai
Febrie Adriansyah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU PT ASABRI
OJK Sita 41 Aset Terkait Dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah di BPRS GP
Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pejabat BGN Tersangka Korupsi MBG
Pertamina Dukung Penegakan Hukum Penyalahgunaan BBM dan Elpiji
Kementerian PU Tegaskan Sikap Kooperatif dan Hormati Proses Hukum
Satgas Sikat Tambang Ilegal, 1.699 Hektare Lahan PT AKT Diselamatkan

Berita Terkait

Saturday, 25 July 2026 - 09:19 WIB

Kejagung Tetapkan Febrie Adriansyah Tersangka TPPU

Monday, 13 July 2026 - 22:59 WIB

KPK OTT Bupati Sukoharjo, Diduga Peras OPD dan Potong Insentif Pegawai

Saturday, 11 July 2026 - 18:23 WIB

Febrie Adriansyah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU PT ASABRI

Monday, 22 June 2026 - 17:04 WIB

OJK Sita 41 Aset Terkait Dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah di BPRS GP

Thursday, 4 June 2026 - 00:04 WIB

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pejabat BGN Tersangka Korupsi MBG

Berita Terbaru