Sektor Pertanian, Titik Rawan Korupsi

Tuesday, 14 December 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Ikustrasi / Ist

foto Ikustrasi / Ist

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut titik rawan pada sektor pertanian adalah subsidi yang diberikan pemerintah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) bertema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi untuk Memperkuat Sektor Pertanian dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern Tanpa Korupsi” di Kantor Kementerian Pertanian RI Jakarta, Senin (13/12).

“Subsidi pemerintah, baik subsidi pupuk, alat pertanian, bibit unggul menjadi salah satu titik rawan dalam tindak pidana korupsi,” kata Alexander. Dia menambahkan, KPK sangat berkepentingan mengawasi hal ini dan menjadi jadi salah satu fokus dalam upaya pemberantasan korupsi karena ketersediaan pangan sangat penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang turut serta dalam acara ini mengajak seluruh jajarannya untuk bersama-sama mengedepankan Transparansi, Akuntabilitas, Teamwork Cepat, Cermat dan Akurat. “Kita ditunggu berprestasi, memperbaiki inovasi pertanian, apalagi disaat cuaca sedang ekstrem seperti saat ini. Tujuan kita hanya satu, yaitu penuhi kebutuhan rakyat dan harapan negara,” tegas Syahrul.

Terkait peringatan HAKORDIA, Alexander mengingatkan salah satu wujud nyata upaya pencegahan korupsi adalah kepatuhan menyampaikan LHKPN. “Pada Januari 2022 sudah dimulai kembali pelaporan LHKPN, mohon bagi yang wajib lapor untuk mengisinya sampai batas waktu 31 Maret 2022,” katanya.

Dia berharap dengan memperingati HAKORDIA, semua pihak mengingat dan tergugah kesadarannya bahwa bangsa ini masih tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya tinggi. “Korupsi bukan hanya menjadi tugas KPK, tanpa peran kita semua apa yang KPK lakukan tidak akan berdampak luas. Semoga Hakordia tahun 2021 ini betul-betul membangkitkan semangat kita, kembali menggugah kita bersama bahwa korupsi masih menjadi musuh bersama dan persoalan besar bangsa. Kita punya kewajiban bersama untuk memberantas korupsi demi Indonesia yang maju dan bebas dari korupsi,” pungkas Alexander.

See also  KLHK Gugat Dua Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Kalimantan

Berita Terkait

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pejabat BGN Tersangka Korupsi MBG
Pertamina Dukung Penegakan Hukum Penyalahgunaan BBM dan Elpiji
Kementerian PU Tegaskan Sikap Kooperatif dan Hormati Proses Hukum
Satgas Sikat Tambang Ilegal, 1.699 Hektare Lahan PT AKT Diselamatkan
Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi, Pertamina Perkuat Sinergi dengan Aparat Hukum
Kementrans Dukung Kejati Kaltim Usut Dugaan Korupsi Lahan Transmigrasi di Kutai Kartanegara
OJK dan Bareskrim Amankan Tersangka Kasus BPR di Malang
KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Berita Terkait

Thursday, 4 June 2026 - 00:04 WIB

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pejabat BGN Tersangka Korupsi MBG

Thursday, 23 April 2026 - 09:55 WIB

Pertamina Dukung Penegakan Hukum Penyalahgunaan BBM dan Elpiji

Friday, 10 April 2026 - 23:00 WIB

Kementerian PU Tegaskan Sikap Kooperatif dan Hormati Proses Hukum

Thursday, 9 April 2026 - 18:20 WIB

Satgas Sikat Tambang Ilegal, 1.699 Hektare Lahan PT AKT Diselamatkan

Wednesday, 8 April 2026 - 18:28 WIB

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi, Pertamina Perkuat Sinergi dengan Aparat Hukum

Berita Terbaru

Berita Utama

Dari London hingga Papua, Mereka Datang untuk Membangun Indonesia

Tuesday, 9 Jun 2026 - 00:31 WIB

Berita Utama

Pemerintah dan DPR Sepakat ASN Disesuaikan Kemampuan Fiskal Daerah

Tuesday, 9 Jun 2026 - 00:29 WIB

foto ist

News

Shin Tae-yong Resmi Latih Persija

Monday, 8 Jun 2026 - 17:02 WIB

ilustrasi / foto ist

Megapolitan

Dolar Tembus Rp18.000, Omzet Warteg Anjlok hingga 50 Persen

Monday, 8 Jun 2026 - 16:57 WIB