Anggaran Dana Desa, Jaksa Kejari Morotai Tetapkan 2 Terdakwa kasus korupsi

Monday, 17 January 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto ist

foto ist

DAELPOS.com – Bertempat di Rutan Kelas IIB Ternate, Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai melakukan eksekusi putusan terhadap 2 (Dua) terdakwa kasus tindak pidana korupsi yaitu Dalsam Lalopa dan Joko Hariyanto.

Dalsam Lalopa diputus pidana selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 subsidair kurungan 4 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 212.530.892,32 subsidair penjara 1 tahun Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tte Tanggal 23 Desember 2021 atas nama terpidana DALSAM LALOPA, S.Pd. yang telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambiki Tua, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 300.833.892,23 (tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah koma dua puluh tiga sen).

foto istimewa

Sementara Joko Hariyanto diputus pidana 4 tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 subsirair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 265.000.000,00 subsidair 1 tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tte Tanggal 28 Desember 2021 atas nama terpidana JOKO HARYANTO yang telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan Anggaran Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 yang tidak sesuai peruntukannya dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Eksekusi putusan yang dilakukan berjalan aman dan kondusif, sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menerapkan protokol kesehatan 

See also  Bareskrim Bakal Periksa Pejabat BPOM Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut

Berita Terkait

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pejabat BGN Tersangka Korupsi MBG
Pertamina Dukung Penegakan Hukum Penyalahgunaan BBM dan Elpiji
Kementerian PU Tegaskan Sikap Kooperatif dan Hormati Proses Hukum
Satgas Sikat Tambang Ilegal, 1.699 Hektare Lahan PT AKT Diselamatkan
Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi, Pertamina Perkuat Sinergi dengan Aparat Hukum
Kementrans Dukung Kejati Kaltim Usut Dugaan Korupsi Lahan Transmigrasi di Kutai Kartanegara
OJK dan Bareskrim Amankan Tersangka Kasus BPR di Malang
KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Berita Terkait

Thursday, 4 June 2026 - 00:04 WIB

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pejabat BGN Tersangka Korupsi MBG

Thursday, 23 April 2026 - 09:55 WIB

Pertamina Dukung Penegakan Hukum Penyalahgunaan BBM dan Elpiji

Friday, 10 April 2026 - 23:00 WIB

Kementerian PU Tegaskan Sikap Kooperatif dan Hormati Proses Hukum

Thursday, 9 April 2026 - 18:20 WIB

Satgas Sikat Tambang Ilegal, 1.699 Hektare Lahan PT AKT Diselamatkan

Wednesday, 8 April 2026 - 18:28 WIB

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi, Pertamina Perkuat Sinergi dengan Aparat Hukum

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Revitalisasi Madrasah Perkuat Infrastruktur Pendidikan Keagamaan

Thursday, 11 Jun 2026 - 08:08 WIB

Berita Utama

Di Komisi V, Mendes Yandri Paparkan BUMDesa dan Desa Ekspor

Thursday, 11 Jun 2026 - 00:00 WIB