DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengajak masyarakat mengawasi dan melaporkan potensi kerugian negara serta penyalahgunaan wewenang di lingkungan kampus lewat aplikasi JAGA Kampus. Hal ini disampaikannya dalam Acara Peluncuran Aplikasi JAGA Kampus hari ini (23/02) yang diselenggarakan secara virtual.
“KPK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meluncurkan platform jagakampus.go.id. Masyarakat bisa memberikan masukan dan laporan terkait tata kelola pendidikan, tata kelola pengabdian, tata kelola keuangan, tata kelola aset kampus dan lainnya, yang sekiranya dikelola dengan tidak berintegritas. Masyarakat yang melapor tidak perlu takut karena KPK akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pelapor,” jelas Ghufron.
Platform jagakampus.go.id yang diluncurkan memuat beragam data dan informasi seputar dunia pendidikan termasuk menyediakan data keuangan perguruan tinggi. Ghufron berharap, selain menjadi sarana keterbukaan informasi untuk dimanfaatkan oleh para siswa, mahasiswa, orang tua siswa, tenaga pengajar, serta masyarakat yang terkait dengan kampus, jagakampus.go.id juga bisa memberikan iklim dunia pendidikan yang berintegritas.
“KPK berharap, Jaga kampus bisa melahirkan kampus berintegritas, kemudian melahirkan alumni sarjana, doktor, yang juga berintegritas, sehingga tidak ada potensi merugikan negara dan antikorupsi,” ujar Ghufron.
Agar harapan itu tercapai, Nurul Ghufron menjelaskan bahwa KPK tidak akan berjalan sendiri dalam mengelola laporan masyarakat. Setiap masukan dan laporan akan diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam hal jagakampus.go.id, KPK akan meneruskan ke Kemendikbud Ristek, Badan Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan institusi terkait lainnya.
Peluncuran Aplikasi JAGA Kampus yang disiarkan melalui saluran Youtube KPK ini juga dihadiri oleh Menteri Dikbud Ristek Nadiem Makarim. Dalam sambutannya, Nadiem mengapresiasi adanya platform yang membantu mencegah korupsi di dunia pendidikan.
“saat ini kami tengah mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Sejauh ini, sudah ada 16 Perguruan tinggi yang menjadi PTNBH. Perguruan tinggi yang menjadi PTNBH akan memiliki otonomi yang lebih besar untuk pengelolaan pembelajaran maupun manajemen kampusnya. Sehingga harus lebih bertanggung jawab, transparan, dan berintegritas,” kata Nadiem
JAGA Kampus menampilkan profil perguruan tinggi, informasi dosen, mahasiswa, anggaran, serta pemasukan dan pengeluaran PTNBH. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PTNBH.
Nadiem pun berharap agar rektor dan dosen Perguruan tinggi dapat membantu mewujudkan dunia kampus yang berintegritas. Salah satunya dengan merancang mata kuliah antikorupsi.
“Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, bisa dimulai dari kampus yang bersih, transparan, dan akuntabel. Mari bergerak serentak,” ujar Nadiem.
Jaga.id sebagai platform pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK, memiliki komitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan partisipasi publik guna mendorong keterbukaan pada kementerian, lembaga, dan pemerintah.
