DAELPOS.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022, Kamis (28/04/2022) pagi, di Istana Negara, Jakarta. Kegiatan yang digelar secara daring dan luring ini dilakukan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Sebagaimana tema RKP 2023, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Presiden saat membuka pertemuan.
Kepada para peserta musrenbangnas, Presiden menggambarkan bahwa dunia saat ini masih dihadapkan pada situasi ekonomi dan politik yang tidak mudah dan penuh dengan ketidakpastian. Ketika pandemi belum sepenuhnya berakhir, muncul gejolak lain yang menyebabkan inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk terus waspada dan mengambil langkah antisipatif.
“Semua, kita harus memiliki sense of crisis. Jangan seperti biasanya, jangan business as usual. Hati-hati, sense of crisis harus ada di kita semuanya, sehingga kita harus ada perencanaan yang baik, harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini,” kata Presiden.
Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, Presiden bersyukur perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang positif. Kinerja positif dari sisi perdagangan berlanjut dengan surplus neraca perdagangan yang menunjukkan angka yang terus membaik.
“Surplus neraca perdagangan juga positif, Februari di angka 3,82 miliar (Dolar AS) dan kemarin di Maret di angka 4,5 miliar (Dolar AS) surplusnya, ini sangat baik,” imbuhnya.
Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit pada Februari lalu meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan Januari. Sedangkan, angka Purchasing Manager Index (PMI) untuk manufaktur, indeks penjualan riil, dan indeks keyakinan konsumen pada bulan Maret telah berada di atas normal.
“Indeks Penjualan Riil ini juga sudah diatas normal, Maret kemarin di angka 14,5 persen dan indeks keyakinan konsumen juga sudah berada di atas normal,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan pentingnya transformasi digital untuk mencapai transformasi ekonomi.
“Transformasi digital ini perlu diimbangi oleh industrialisasi digital sehingga Indonesia tidak akan menjadi konsumen besar untuk produk digital impor, tetapi juga harus menjadi produsen besar digital yang memasok kebutuhan domestik dan luar negeri. Karena itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Peta Jalan Industri Digital Indonesia sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia,” ujar Suharso.
RKP 2023 yang bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah major project, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.
Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kesehatan dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job; (4) mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.
RKP 2023 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,9 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0 persen, Tingkat Kemiskinan 7,5–8,5 persen, Rasio Gini 0,375–0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31–73,49, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen, Nilai Tukar Petani 103–105, dan Nilai Tukar Nelayan 106–107.
Dalam Musrenbangnas 2022, Kementerian PPN/Bappenas memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022 dengan kategori provinsi, kabupaten, dan kota. Berikut daftar penerima penghargaan:
Kategori Provinsi
– Terbaik Pertama: Provinsi Jawa Barat;
– Terbaik Kedua: Provinsi Jawa Timur; dan
– Terbaik Ketiga: Provinsi Bengkulu.
Kategori Kabupaten:
Terbaik Pertama: Kabupaten Bantaeng;
Terbaik Kedua: Kabupaten Sumedang; dan
Terbaik Ketiga: Kabupaten Wonogiri.
Kategori Kota:
Terbaik Pertama: Kota Yogyakarta;
Terbaik Kedua: Kota Pagar Alam; dan
Terbaik Ketiga: Kota Malang.
Selain PPD 2022, Kementerian PPN/Bappenas juga menganugerahkan Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah, yaitu:
– Penghargaan Khusus Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon: Provinsi Sulawesi Selatan;
– Penghargaan Khusus bagi Provinsi yang memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi: Provinsi Bali; dan
– Penghargaan Khusus Penanggulangan Kemiskinan pada Masa Pandemi COVID-19: Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Turut hadir mendampingi Presiden di Istana Negara antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
