Kemendagri Minta Pj. Bupati/Wali Kota Buat Kebijakan Berbasis Data

Monday, 12 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Suhajar Diantoro meminta para Penjabat (Pj.) Bupati/Wali Kota agar membuat kebijakan berbasis data. Pasalnya, kebijakan tersebut akan memudahkan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengerjakan tugasnya.

“Tujuannya untuk mempermudah. Kalau sekarang ini mulai (membuat kebijakan berbasis data) silakan Anda punya waktu penganggaran. Jika cepat dikerjakan maka Anda akan berbasis data. Mengambil keputusan berbasis data, ini sangat penting,” terang Suhajar pada acara Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi di Best Western Kemayoran Hotel, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Dia menekankan jajaran Pemda harus menguasai daerahnya. Tujuannya agar kebijakan yang telah dilakukan dapat berjalan secara lebih objektif. Untuk mendorong hal tersebut, kata Suhajar, Pemda perlu menggunakan data sebagai acuan. Dengan upaya ini, kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan dapat diminimalkan.

Di lain sisi, penggunaan data sebagai dasar membuat kebijakan juga sangat diperlukan, terutama dalam hal penanganan kemiskinan ekstrem. Melalui upaya ini Pemda dapat memetakan data masyarakat yang meliputi pendapatan harian, jumlah keluarga, dan sebagainya. Penggunaan data dalam menerapkan kebijakan, kata dia, akan membuat pelaksanaan kebijakan lebih terfokus.

“Termasuk (kebijakan terhadap) perempuan yang berisiko tinggi ingin melahirkan, masyarakat buta huruf,” tambahnya.

Suhajar berharap para Pj. Bupati/Wali Kota dapat menjadi pionir dalam menerapkan kebijakan berbasis data. Jika hal tersebut dapat diimplementasikan, ia meyakini akan lahir berbagai kebijakan yang lebih terukur secara masif. Di samping itu, untuk Pj. Bupati/Wali Kota yang belum mengalokasikan anggaran dalam menerapkan kebijakan berbasis data, diharapkan agar membentuk pilot project untuk beberapa wilayah.

“Supaya dilihat nanti Bappeda punya data lengkap (Pemda) tinggal minta share. Supaya program-program penting yang sudah dicanangkan Presiden itu bisa terdukung dengan data yang lengkap di daerah kawan-kawan,” tandasnya.

See also  Menteri PPPA Apresiasi Perempuan Pemenang Marketeers of the Year 2021, Ajak Wujudkan Kesetaraan Gender

Berita Terkait

Mentrans: Tidak Ada Kemenangan Tanpa Kolaborasi, Begitu Juga Transmigrasi
Kemendes dan 10 Asosiasi Desa Gelar Seminar Nasional KDKMP
Punya Fasilitas Lengkap, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan Siap Sambut MPLS
Suasana Haru Warnai Hari Pertama MPLS Sekolah Rakyat Sragen, Anak Buruh Kini Bisa Wujudkan Mimpi
Sekolah Rakyat DKI Jakarta Garapan Hutama Karya Fungsional di Hari Pertama MPLS 2026
Lepas 25 Kades Study Visit ke Tiongkok, Mendes Harap Jadi Role Model bagi Desa di Indonesia
Mentrans Iftitah: Komoditas Unggulan Perkuat Swasembada Pangan Nasional
Prabowo: Gagasan Kopdes Merah Putih Sudah Dipikirkan Sejak Jadi Prajurit TNI

Berita Terkait

Thursday, 16 July 2026 - 18:28 WIB

Mentrans: Tidak Ada Kemenangan Tanpa Kolaborasi, Begitu Juga Transmigrasi

Thursday, 16 July 2026 - 18:22 WIB

Kemendes dan 10 Asosiasi Desa Gelar Seminar Nasional KDKMP

Thursday, 16 July 2026 - 18:15 WIB

Punya Fasilitas Lengkap, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan Siap Sambut MPLS

Tuesday, 14 July 2026 - 22:10 WIB

Suasana Haru Warnai Hari Pertama MPLS Sekolah Rakyat Sragen, Anak Buruh Kini Bisa Wujudkan Mimpi

Tuesday, 14 July 2026 - 18:43 WIB

Sekolah Rakyat DKI Jakarta Garapan Hutama Karya Fungsional di Hari Pertama MPLS 2026

Berita Terbaru

Nasional

Kemendes dan 10 Asosiasi Desa Gelar Seminar Nasional KDKMP

Thursday, 16 Jul 2026 - 18:22 WIB