KPK Hadiri Peringatan Hari Santri Nasional 2022

Monday, 24 October 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri peringatan Hari Santri Nasional 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jumat (21/10). Kegiatan yang terselenggara di halaman Kantor Kemenko Polhukam, dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Menteri Agama Yaqut Cholil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, seluruh santri dan yayasan pondok pesantren di Indonesia bisa ikut serta untuk mengembangkan berbagai kebijakan dan program dukungan yang telah diberikan pemerintah. Pasalnya, pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan pesantren di seluruh daerah.

“Dengan tema ‘Halaqah Kebangsaan: Ideologi Negara Ideologi Santri’, pondok pesantren harus bisa mencetak penerus ulama dan tokoh dakwah yang mengikuti perkembangan zaman. Karena, pesantren memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan UU No.18 Tahun 2019,” kata Ma’ruf kepada para santri dan pengurus pesantren.

Ma’ruf juga memaparkan tiga poin peran santri dalam merebut kemerdekaan dan membangun negeri. Setidaknya ada tiga hal alasan santri untuk terus berperan dalam kemajuan Indonesia.

Pertama, semangat santri dalam mencintai Tanah Air yang dianggap sebagian daripada iman. Kedua, santri memegang teguh atau menjaga kesepakatan bersama secara Nasional.

“Adapun yang ketiga, semangat membangun dan memakmurkan bumi termasuk Negara Indonesia. Karena itu, kaum santri dituntut agar bisa mengembangkan ekonomi, pertanian, perkebunan, pertambangan, perindustrian,” pinta Ma’ruf.

Oleh karenanya, peran santri di Indonesia sudah diakui oleh negara, sehingga ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Karena santri terus berkiprah sejak sebelum kemerdekaan, ketika juga berjuang mengusir penjajahan, menyusun konstitusi negara, dan mempertahankan Republik Indonesia.

See also  Masyarakat Harus Berperan Aktif dalam Perangi Mafia Tanah

Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyampaikan, hari santri merupakan momentum penghargaan kepada kaum santri atas peran dan pengabdiannya kepada bangsa. Santri dinilai selalu hadir dalam setiap langkah kebangsaan dan pembangunan nasional.

“Ideologi negara ini dahulu dibangun oleh pendiri bangsa bersama kaum santri, bersama para ulama, sehingga menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara untuk mempertahankan ideologi negara. Jadi, tidak perlu dipertentangkan dengan ideologi lain, karena ideologi negara itu ideologi santri,” kata Mahfud.

Mahfud melanjutkan, para santri di era sekarang bisa lebih berkontribusi kepada negara dan bisa mengisi jabatan-jabatan strategis, baik di pemerintahan atau swasta. Untuk itu, Mahfud menekankan kepada para santri agar tetap menjunjung ideologi Pancasila.

“Jika dahulu lulusan pesantren hanya bisa bekerja di Kementerian Agama di tingkat kelurahan atau desa. Tapi santri sekarang bisa jadi wakil presiden, wirausahawan, seniman, dan jabatan penting di instansi pemerintah atau pendidikan,” ungkap Mahfud.

Terakhir, Mahfud juga berpesan pada kesempatan yang baik itu agar para santri tetap tangguh untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab semua pihak, tidak terkecuali umat Islam, karena Islam memberikan perhatian besar terhadap masalah kepemudaan.

Berita Terkait

Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali
Haidar Alwi: Polisi Bantu Petani Jaga Ketahanan Pangan, Bukan Sekadar Penegak Hukum.
Dugaan Korupsi di Direktorat PKPLK/PMPK : Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas
Pesan Wamen PANRB untuk Mewujudkan Wajah Polri yang Humanis Melalui Reformasi Birokrasi
Teh Aanya dan Kejati Jabar: Sinergi Kuatkan Penegakan Hukum Berkeadilan
Gubernur Bobby Ajak Kelola Bersama 4 Pulau Milik Aceh, Azhari Cage: Hanya Orang Gila yang Mau
Tersangka Penipuan TASPEN Dibekuk, Data Peserta Aman Terlindungi
Prabowo Peringatkan Koruptor Akan Ditindak Tanpa Pandang Bulu

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 14:47 WIB

Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali

Wednesday, 2 July 2025 - 20:30 WIB

Haidar Alwi: Polisi Bantu Petani Jaga Ketahanan Pangan, Bukan Sekadar Penegak Hukum.

Friday, 27 June 2025 - 11:25 WIB

Dugaan Korupsi di Direktorat PKPLK/PMPK : Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas

Friday, 13 June 2025 - 21:03 WIB

Pesan Wamen PANRB untuk Mewujudkan Wajah Polri yang Humanis Melalui Reformasi Birokrasi

Thursday, 12 June 2025 - 17:26 WIB

Teh Aanya dan Kejati Jabar: Sinergi Kuatkan Penegakan Hukum Berkeadilan

Berita Terbaru

Daerah

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Monday, 7 Jul 2025 - 21:20 WIB