Skor IPK Indonesia 2022 Jeblok, Fraksi PKS: Perlu Adanya Reformasi di Sektor Pemberantasan Korupsi!

Thursday, 9 February 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Adang Daradjatun / foto ist

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Adang Daradjatun / foto ist

DAELPOS.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap jatuhnya indeks korupsi di Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Merujuk pada data Transparency International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar empat poin dari skor 38 pada 2021 menjadi 34. Penurunan ini menjadi sejarah buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan ini merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.

“Turunnya indeks persepsi korupsi di Indonesia menjadi suatu kekecewaan yang sangat besar bagi kami dan tentunya sudah seharusnya menjadi atensi besar bagi Pemerintahan Presiden Jokowi untuk dapat melakukan perbaikan secara keseluruhan terhadap sistem pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Adang.

Dengan turunnya IPK ini, menempatkan Indonesia kini berada pada posisi 110 dari 180 negara di dunia. Data ini menunjukan adanya suatu penurunan yang signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia.

“Turunnya skor IPK yang signifikan tentu menjadi alarm bagi tugas pemberantasan korupsi di negeri ini,” ujar Adang.

Sebagai informasi, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia saat ini setara dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Malawi, Nepal, dan Gambia. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, indeks persepsi korupsi Indonesia jauh tertinggal dari Singapura (83), Malaysia (47), Vietnam (42), dan Thailand (36).

“Pembenahan dan reformasi besar-besaran perlu segera dilakukan oleh Presiden Jokowi pada sektor pemberantasan korupsi untuk dapat menaikkan kembali IPK Indonesia. Indonesia sebagai negara yang besar tentunya memerlukan sistem pemberantasan korupsi yang baik guna mencegah dan memberantas perilaku tersebut di negeri ini,” pungkasnya.

See also  Operasi Patuh 2022, Korlantas Polri Pastikan Tidak Ada Tilang Manual

Berita Terkait

KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
OJK Geledah Kantor PT MASI Terkait Dugaan Tindak Pidana Pasar Modal
Pemprov DKI: 185 Lapangan Padel di Jakarta Tak Berizin
Pengemudi Ugal-Ugalan Lawan Arah di Gunung Sahari Jadi Tersangka
Almira Nabila Fauzi; Bermain Judol Jika Terbukti Bansos Akan Diputus.
Prabowo Ingatkan Eks Pimpinan BUMN Soal Hukum
Soroti Lapas Jadi “Lumbung” Narkoba dan Lemahnya Pengawasan TKA, Hasan Basri Desak Reformasi Imigrasi dan Pemasyarakatan
KPK OTT Bupati Pati Sudewo Terkait Dugaan Suap Pengisian Perangkat Desa

Berita Terkait

Friday, 13 March 2026 - 00:26 WIB

KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Wednesday, 4 March 2026 - 23:07 WIB

OJK Geledah Kantor PT MASI Terkait Dugaan Tindak Pidana Pasar Modal

Saturday, 28 February 2026 - 19:28 WIB

Pemprov DKI: 185 Lapangan Padel di Jakarta Tak Berizin

Thursday, 26 February 2026 - 17:05 WIB

Pengemudi Ugal-Ugalan Lawan Arah di Gunung Sahari Jadi Tersangka

Friday, 20 February 2026 - 14:54 WIB

Almira Nabila Fauzi; Bermain Judol Jika Terbukti Bansos Akan Diputus.

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Megapolitan

Ganjil Genap Jakarta Kembali Berlaku Usai Libur Lebaran

Wednesday, 25 Mar 2026 - 17:23 WIB