DAELPOS.com – Keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dimaksudkan untuk menjaga Pancasila dari rongrongan berbagai kelompok yang ingin menggantikan ideologi bangsa Indonesia dengan ideologi lainnya.
Saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi 4 Pilar bersama masyarakat dan kader-kader Partai Golkar di Aceh Tenggara, pada Sabtu, 04/04/2023, Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Tenggara Salim Fakhry menegaskan bahwa Partai Golkar sepenuhnya mendukung Perppu No 2/2017 tentang Ormas tersebut.
“Jika Perppu ini tidak diterbitkan, maka pemerintah akan sulit untuk membubarkan organinasi yang tidak berlandaskan Pancasila. Embrio kelompok kekerasan akan terus-menerus berkembang di mana-mana,” katanya seraya menampik tudingan bahwa pemerintah seolah-olah bertindak agresif atau otoriter dengan mengeluarkan perppu tersebut.
Menurut politisi Partai Golkar yang juga Anggota DPR RI ini, keberadaan Perppu tentang Ormas tersebut selain untuk membentengi Pancasila dari rongrongan berbagai kelompok radikal juga dimaksudkan untuk melindungi seluruh masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Pasalnya, tidak mudah mempersatukan bangsa yang terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, agama dan budaya itu.
Lebih lanjut Fakhry menuturkan bahwa ketegasan pemerintah membubarkan ormas yang tidak berasaskan Pancasila karena memiliki tujuan politik yang bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara perlu diapresiasi. Pemerintah melihat kepentingan lebih luas untuk menyelamatkan masyarakat seluruh Indonesia
Namun demikian, upaya pembubaran dan pencabutan ormas-ormas radikal itu bukan berarti masalahnya menjadi selesai, mengingat hal tersebut berhubungan dengan keyakinan ideologi yang tidak mudah diredam begitu saja. Untuk mencegah dan mengubah paham atau ideologi radikalisme-eksktremis dan bahkan terorisme perlu dilakukan pendekatan persuasif dan edukatif.
Kelompok-kelompok garis keras ini memiliki beberapa kriteria, di antaranya karakter fanatisme, mudah mengkafirkan kelompok lain seolah-olah kelompoknya paling benar, dan eksklusivisme berkelompok dengan sesamanya tidak terbuka kepada masyarakat umum.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu mewaspadai pergerakan pasca-pembubaran organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila ini,” demikian Salim Fakhry. (*)
