RDP dengan Komisi V DPR RI, Korlantas Beberkan Strategi Pengamanan Arus Mudik 2023

Wednesday, 5 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Jelang arus mudik lebaran 2023, Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang beberapa instansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Korlantas Polri serta beberapa stakeholder terkait lainnya, yang diadakan di ruang rapat Komisi V gedung DPR RI, Jakarta. Selasa 4/3/2023.

Lasarus ketua Komisi V DPR RI mengatakan bahwa RDP ini digelar dalam rangka memastikan kesiapan pemerintah dalam pengamanan mudik lebaran 2023. Selain itu, Lasarus mengingatkan bahwa sebelum masa arus mudik, pemerintah harus memiliki beberapa program kerja evaluasi untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat selama arus mudik 2023.

“Tingkatkan fungsi penegakan hukum dan fasilitas sarana prasarana angkutan jalan dan lalu lintas. Lakukan uji kelaiakan angkutan umum baik darat, laut dan udara. Pastikan kondisi jalan baik di tol maupun arteri, serta penanganan lakalantas baik di darat, laut dan udara. Dan tingkatkan sinergitas lintas sektoral,” sebut Lasarus.

Acara dihadiri oleh Budi Karya Sumadi (Kemenhub), Basuki Hadimuljono (Kemen PUPR), Dwikorita Karnawati (Kepala BMKG), Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi (Kepala Basarnas), Brigjen Pol Aan Suhanan (Dirgakkum Korlantas Polri) serta para pejabat dari lembaga terkait lainnya.

Korlantas Polri melalui Brigjen Pol Aan Suhanan menyampaikan bahwa sejak awal tahun 2023, pihaknya bersama stakeholder terkait sudah melakukan survei ke beberapa lokasi, seperti Jalur Pantai Selatan, jalur arteri pantura, jalan tol Cikampek sampai Surabaya, hingga jalur penyeberangan pelabuhan Merak sampai ke jalan tol Palembang. Hal ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi operasi kerupat pada tahun-tahun sebelumnya.

“Hasil evaluasi dari operasi ketupat pada tahun lalu Bersama stakeholder kita sudah melakukan survei,
evaluasi tahun lalu ada 18 kali contraflow, oneway 8 kali baik yang terjadwal dan tidak. Dan ada relaksasi 3 kali. Sedangkan untuk arus balik Contraflow 16 kali, oneway 16 kali dan relaksasi 12 kali,” sebut Aan.

See also  Senator Azhari Cage Kutuk Oknum TNI Pembunuh Agen Mobil di Aceh Utara

Aan menjelaskan bahwa dari hasil rekayasa itu banyak ditemukan adanya beberapa hambatan arus lalu lintas, sehingga pada arus balik rekayasa dilakukan lebih banyak dari arus mudik

Dengan hambatan yang ditemukan, Aan bersama stakeholder terkait sudah memiliki beberapa langkah penyelesaian, seperti mempercepat pemberian informasi kepada para pemudik, baik melalui media elektronik maupun medsos. Serta akan menertibkan SKB (Surat Keputusan Bersama) dalam memutuskan penanganan gangguan kamseltibcar lantas pada saat arus mudik.

“Seperti halnya pemberlakuan oneway akan difokuskan pada tol Cipali, tidak seperti tahun lalu yang dimulai dari tol Cikampek sampai KM 414. Untuk di tol Cikampek hanya akan diberlakukan contraflow, sebab sudah ada penambahan satu lajur, sehingga sesuai dengan perhitungan bisa dilakukan contraflow meski sampai 2 hingga 3 lajur,” pungkas Aan.

Berita Terkait

Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali
Haidar Alwi: Polisi Bantu Petani Jaga Ketahanan Pangan, Bukan Sekadar Penegak Hukum.
Dugaan Korupsi di Direktorat PKPLK/PMPK : Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas
Pesan Wamen PANRB untuk Mewujudkan Wajah Polri yang Humanis Melalui Reformasi Birokrasi
Teh Aanya dan Kejati Jabar: Sinergi Kuatkan Penegakan Hukum Berkeadilan
Gubernur Bobby Ajak Kelola Bersama 4 Pulau Milik Aceh, Azhari Cage: Hanya Orang Gila yang Mau
Tersangka Penipuan TASPEN Dibekuk, Data Peserta Aman Terlindungi
Prabowo Peringatkan Koruptor Akan Ditindak Tanpa Pandang Bulu

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 14:47 WIB

Komite IV DPD RI Dorong Keadilan Fiskal Daerah melalui Uji Sahih RUU PNBP di Bali

Wednesday, 2 July 2025 - 20:30 WIB

Haidar Alwi: Polisi Bantu Petani Jaga Ketahanan Pangan, Bukan Sekadar Penegak Hukum.

Friday, 27 June 2025 - 11:25 WIB

Dugaan Korupsi di Direktorat PKPLK/PMPK : Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas

Friday, 13 June 2025 - 21:03 WIB

Pesan Wamen PANRB untuk Mewujudkan Wajah Polri yang Humanis Melalui Reformasi Birokrasi

Thursday, 12 June 2025 - 17:26 WIB

Teh Aanya dan Kejati Jabar: Sinergi Kuatkan Penegakan Hukum Berkeadilan

Berita Terbaru

Daerah

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Monday, 7 Jul 2025 - 21:20 WIB