Tanpa HALUAN NEGARA, Janji Politik Populis Capres-Cawapres 2024, Berpotensi meninggalkan Visi Misi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

Thursday, 27 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi / foto istimewa

ilustrasi / foto istimewa

DAELPOS.com – Orientasi Capres-cawapres memenangkan Pemilu 2024 semata akan membuka peluang dan keleluasaan bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden menyampaikan visi, misi dan programnya atau janji politiknya berbasis elektabilitas.
 
Visi, misi dan program berbasis elektabilitas ini akan menyesuaikan dengan keinginan pemilih semata atau orientasi populis.
 
Pada kondisi ini, visi, misi dan program pemerintahan Jokowi-Ma’ruf amin berpotensi ditinggalkan.

Sebab, selain capres-cawapres terpilih tak memiliki kewajiban melanjutkan visi, misi dan program pemerintahan selanjutnya, namun juga janji politiknya akan disesuaikan dengan situasi pemilih 2024, dan tentu saja program pemerintah sebelumnya yang berpotensi mengurangi elektabilitas calon akan ditinggalkan.
 
SIAGA 98 melihat kondisi ini akan terjadi disaat Capres-Cawapres menyampaikan visi, misi dan programnya disaat jadual kampanye dimulai.
 
Jika ini terjadi, maka Diskontinuitas pembangunan terjadi.
 
Ada banyak proyek akan tertunda, terbengkalai, mangkrak, bahkan dapat saja dibatalkan.
 
Terhadap hal ini, SIAGA 98 memaklumi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin berkepentingan terhadap Pemilu 2024, dan membuka “Intervensi pada Pemilu 2024”.
 
Hal ini tentu akan berdampat pada kualitas Pemilu 2024 dan konflik.
 
Situasi ini dapat dihindari, apabila Visi, Misi dan Program Presiden-Wakil Presiden terpilih terikat dengan Haluan Negara atau Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), dan/atau istilah lainnya yang menunjukkan Pengertian; arah, tujuan, pedoman, atau petunjuk resmi politik suatu negara.
 
Sebab itu, SIAGA 98 meminta kepada Partai-Partai Politik yang memiliki kursi di MPR/DPR untuk kembali membahas dan menetapkan Haluan Negara sebelum Pemilu 2024 dilakukan.
 
Sebagaimana diketahui, bahwa pembahasan hal ini sempat tertunda akibat kekhawatiran adanya penumpang gelap yang hendak mengamandemen UUD 1945 secara tidak terbatas pada perpanjangan masa jabatan presiden melalui pintu masuk Haluan Negara.
 
SIAGA 98 berpendapat bahwa sejak Partai Politik pengusung Jokowi (PDI Perjuangan) memutuskan calon presidennya, pintu perpanjangan masa jabatan sudah tertutup.
 
Maka, sudah saatnya Haluan Negara kembali dibahas dan dikaji, yang kelak sebagai acuan Capres-Cawapres 2024 menentukan Visi, Misi dan Programnya atau Janji-janji politiknya tak terbatas pada orientasi elektabilitas, namun juga terikat pada kesinambungan pembangunan nasional,”Ungkap Hasanuddin
 

See also  Semua Pihak Perlu Awasi Penyaluran BST Selama PPKM

Berita Terkait

Aktifkan Kembali Partai Patriot
Tutup Munas PKS, Prabowo: Politik Adalah Upaya Memperbaiki Kehidupan Rakyat
Direktur HAI: Istana Jangan Diam Isu Pergantian Kapolri Harus Segera Diluruskan
Haidar Alwi: Muhammadiyah Jangan Terjebak Sesat Pikir dalam Tuntutan Copot Kapolri.
Yulian Gunhar Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Palembang
Operasi Intelijen Asing di Balik Kerusuhan Demo DPR
Bersama AHY, Wamen Viva Yoga Lepas Tim Ekspedisi Patriot ke 154 Kawasan Transmigrasi
Pimpinan MPR Unsur DPD Laporkan Hasil Kinerja Tahunan ke Sidang Paripurna

Berita Terkait

Monday, 27 October 2025 - 16:43 WIB

Aktifkan Kembali Partai Patriot

Monday, 29 September 2025 - 17:23 WIB

Tutup Munas PKS, Prabowo: Politik Adalah Upaya Memperbaiki Kehidupan Rakyat

Saturday, 13 September 2025 - 16:34 WIB

Direktur HAI: Istana Jangan Diam Isu Pergantian Kapolri Harus Segera Diluruskan

Wednesday, 3 September 2025 - 09:30 WIB

Haidar Alwi: Muhammadiyah Jangan Terjebak Sesat Pikir dalam Tuntutan Copot Kapolri.

Monday, 1 September 2025 - 20:59 WIB

Yulian Gunhar Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Palembang

Berita Terbaru