Wakil Ketua DPR RI : Judi Online Ilegal, Tidak Tepat Dikenakan Pajak!

Wednesday, 13 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus / foto ist

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus / foto ist

DAELPOS.com – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus angkat bicara soal usulan Menkominfo Budi Arie Setiadi yang akan memungut pajak dari aktivitas judi online. Menurutnya, judi online merupakan hal ilegal. Sehingga,  tidak tepat dikenakan pajak.

Karena itu, ia meminta kepada Menkominfo untuk mempertimbangkan banyak hal atas usulan tersebut. Khususnya, terkait legalitas judi online di Indonesia.

“Itu belum tuntas (pembahasannya), baru kemarin rapat. Tunggu dulu, itu kan pertanyaannya, apakah judi dilegalkan di indonesia? Kan itu masalahnya, gimana kalau (judi online) ilegal terus kita mengambil pajak?” ujar Lodewijk Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan bahwa pemerintah perlu mengatur kebijakan-kebijakan terkait yang harus dibereskan terlebih dahulu, sebelum menerapkan usulan pajak judi online tersebut. “Ada aturan-aturan lagi yang harus dibereskan termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan ini,” lanjut Anggota Komisi I DPR RI ini.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pekan lalu, Menkominfo Budi sempat menyebut potensi kerugian Indonesia gara-gara judi online. Ini karena hanya Indonesia di negara ASEAN yang tidak melegalkan judi. Budi pun menyingung adanya usulan penerapan pajak judi online.

“Kita satu-satunya negara di ASEAN yang abu-abu, sedangkan judi online lintas batas. Kalau kita begini terus, yang ada kita rugi menurut saya. Karena saya berdiskusi dengan banyak pihak, ada yang bilang, ya sudah dipajakin saja, misalnya. Dibuat terang, dipajakin,” katanya. 

See also  Kapuspenkum Turun Gunung Upaya Pencegahan dan Edukasi Bahaya Narkoba di tengah Masyarakat

Berita Terkait

Pertamina Dukung Penegakan Hukum Penyalahgunaan BBM dan Elpiji
Kementerian PU Tegaskan Sikap Kooperatif dan Hormati Proses Hukum
Satgas Sikat Tambang Ilegal, 1.699 Hektare Lahan PT AKT Diselamatkan
Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi, Pertamina Perkuat Sinergi dengan Aparat Hukum
Kementrans Dukung Kejati Kaltim Usut Dugaan Korupsi Lahan Transmigrasi di Kutai Kartanegara
OJK dan Bareskrim Amankan Tersangka Kasus BPR di Malang
KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
OJK Geledah Kantor PT MASI Terkait Dugaan Tindak Pidana Pasar Modal

Berita Terkait

Thursday, 23 April 2026 - 09:55 WIB

Pertamina Dukung Penegakan Hukum Penyalahgunaan BBM dan Elpiji

Friday, 10 April 2026 - 23:00 WIB

Kementerian PU Tegaskan Sikap Kooperatif dan Hormati Proses Hukum

Thursday, 9 April 2026 - 18:20 WIB

Satgas Sikat Tambang Ilegal, 1.699 Hektare Lahan PT AKT Diselamatkan

Wednesday, 8 April 2026 - 18:28 WIB

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi, Pertamina Perkuat Sinergi dengan Aparat Hukum

Friday, 27 March 2026 - 19:19 WIB

Kementrans Dukung Kejati Kaltim Usut Dugaan Korupsi Lahan Transmigrasi di Kutai Kartanegara

Berita Terbaru

Berita Utama

Sinergi Lintas Instansi Percepat Transformasi Digital Pemerintah

Thursday, 23 Apr 2026 - 13:37 WIB

Wakil Kepala BP BUMN, Tedi Bharata / foto ist

Berita Terbaru

BP BUMN Perkuat Peran BUMN Dorong Ekonomi Desa

Thursday, 23 Apr 2026 - 13:28 WIB

News

BSI Perkuat Layanan Haji Ramah Jemaah

Thursday, 23 Apr 2026 - 13:10 WIB