Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan, Kementerian PUPR Tindaklanjuti Rekomendasi BPK RI

Friday, 1 December 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Dalam rangka peningkatan tata kelola pemanfaatan keuangan negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hingga November 2023, Kementerian PUPR telah menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi BPK sebesar 69,4%, nilai ini naik dari tahun 2022 yaitu 66,6%

“Sesuai dengan arahan Pak Menteri PUPR mari kita bangun sistem pelaporan keuangan yang mudah dicerna BPK, dilengkapi dengan dukungan data yang lengkap serta bukti fisik, dan tidak ada hal yang menyimpang,” kata Staf Khusus Menteri PUPR Binsar Simanjuntak dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI, Kamis (30/11/2023).

Kepala Biro Keuangan Kementerian PUPR Budhi Setyawan mengatakan, sejak tahun 2005 – 2023 Kementerian PUPR telah menerima 251 LHP dan 4.614 rekomendasi hasil pemeriksaan dengan progres tindak lanjut hingga saat ini yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 3.203 rekomendasi (69,42%). Selanjutnya 617 rekomendasi (13,37%) telah ditindaklanjuti dan diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal, dan sebanyak 794 rekomendasi (17,21%) masih dalam proses tindak lanjut oleh Satuan Kerja atau Unit Organisasi terkait.

“Kami berharap melalui Kegiatan FGD Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI ini, Kementerian PUPR dapat memperoleh arahan, masukan dan strategi terkait langkah-langkah percepatan tindak lanjut secara konkrit dari Para Narasumber dari BPK RI dan Kementerian Keuangan, untuk dapat menyelesaikan sisa rekomendasi LHP BPK Rl, sehingga capaian penyelesaian TLRHP BPK di Kementerian PUPR dapat mencapai lebih dari 85%,” kata Budhi.

Dalam arahannya, Auditor Utama Keuangan Negara IV Syamsudin mengusulkan 5 (lima) strategi percepatan penyelesaian rekomendasi LHP BKP-RI yang dapat dilakukan oleh Kementerian PUPR, yaitu membuat pengelompokan temuan berdasarkan kesamaan jenis rekomendasi, menentukan urutan skala prioritas berdasarkan tingkat kemudahan penyelesaian rekomendasi, memaksimalkan peran Unit Kepatuhan Intern dalam mendampingi dan membantu Inspektorat Jenderal.

See also  Kementerian PUPR Dorong Peran Aktif Pelaku Sektor Perumahan Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19

“Selanjutnya mendorong para Personil/ Pejabat penanggung jawab untuk segera melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi, serta meningkatkan frekuensi pembahasan temuan dan rekomendasi dengan para pihak baik Satuan Kerja terkait, UKI, Inspektorat Jenderal, maupun dengan Tim Pemeriksa dari BPK-RI,” ujar Syamsudin.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal⁷ Perbendaharaan Fahma Sari Fatma dalam diskusi menyampaikan, bahwa Opini Laporan Keuangan Kementerian PUPR sebagai salah satu dari 5 K/L dengan anggaran terbesar akan sangat berdampak pada Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

“WTP is a must. Di Kementerian Keuangan, penyelesaian rekomendasi pemeriksaan menjadi salah satu komponen IKU yang berpengaruh pada tunjangan kinerja,” kata Fahma.

Percepatan penyelesaian rekomendasi BPK RI dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas belanja anggaran guna menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. (*

Berita Terkait

Jelang Pilkada Serentak, Pilihlah Pemimpin yang Kedepankan kepentingan rakyat
Rampungkan Pembangunan SUTT 150 kV Lubuk Linggau-Tebing Tinggi, PLN Perkuat Sistem Kelistrikan Sumsel
Sinergi Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan, Tingkatkan Konektivitas Melalui Akses Simpul Transportasi
Keluarga Besar GNRI & Taboas Maluku Siap Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran Jika Maluku Tak Di Anaktirikan.
IATPI dan Systemiq Lestari Indonesia Jalin Kerja Sama Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
MoU dengan KKP, Mendes Yandri Optimis Desa Mampu Penuhi Bahan Baku Protein Suplai Program Makan Bergizi Gratis
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Anggota MPR RI Yulian Gunhar Tegaskan Pentingnya Persatuan Menjelang Pilkada
Kementerian PU Dorong Asosiasi Profesi Tingkatkan Keselamatan dan Keandalan Sistem Kelistrikan pada Bangunan Gedung

Berita Terkait

Monday, 25 November 2024 - 22:27 WIB

Rampungkan Pembangunan SUTT 150 kV Lubuk Linggau-Tebing Tinggi, PLN Perkuat Sistem Kelistrikan Sumsel

Monday, 25 November 2024 - 22:23 WIB

Sinergi Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan, Tingkatkan Konektivitas Melalui Akses Simpul Transportasi

Monday, 25 November 2024 - 22:04 WIB

Keluarga Besar GNRI & Taboas Maluku Siap Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran Jika Maluku Tak Di Anaktirikan.

Monday, 25 November 2024 - 17:56 WIB

IATPI dan Systemiq Lestari Indonesia Jalin Kerja Sama Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Monday, 25 November 2024 - 17:41 WIB

MoU dengan KKP, Mendes Yandri Optimis Desa Mampu Penuhi Bahan Baku Protein Suplai Program Makan Bergizi Gratis

Berita Terbaru

Berita Utama

Menteri PANRB Bahas Penguatan OTK BNPT

Tuesday, 26 Nov 2024 - 14:09 WIB