Perkuat IKN, Kemendes Gelar Transmigrasi TNI AD

Saturday, 13 January 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama TNI siap melaksanakan penguatan pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Program Transmigrasi Angkatan Darat.

Program ini akan dilaksanakan di kawasan perbatasan negara Indonesia-Malaysia.

Dirjen PPKTrans Kemendes PDTT, Danton Ginting Munthe menjelaskan, program ini merupakan langkah penting untuk bisa mewujudkan Indonesia yang aman dan terjadi pemerataan khususnya di wilayah perbatasan.

Oleh karena itu, perlu dilaksanakan beragam persiapan dan tahapan. Di antaranya persiapan lahan dan pemukiman transmigrasi.

“Kami sangat senang jika program ini terlaksana. Memang perlu ada sekian tahapan yang harus dilakukan untuk realisasi program ini,” kata Danton saat menerima audiensi perwakilan dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta pada Jumat (12/1/2024).

Dalam persiapan lahan dan pemukiman transmigrasi tersebut, perlu juga dilakukan kerja sama dengan mitra untuk mendapatkan investasi. Sehingga semua rencana berjalan tanpa hambatan.

Oleh karena itu akan dibentuk gugus tugas yang terdiri dari perwakilan Kemendes PDTT dan Kostrad.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, terbenahinya infrastruktur, serta menguatnya ketahanan pangan di wilayah perbatasan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Aster KSAD, Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo.

“Prioritasnya akan kita kembangkan pembangunan di daerah perbatasan sudah mengutamakan kegiatan perkebunan dan ketahanan pangan. Kami akan sinergikan dari pendekatan keamanan seperti yang sudah terjadi daerah perbatasan. Langkah ini sangat penting supaya masyarakat dan wilayah kita bisa kita jaga,” papar Joko Hadi Susilo.

Dalam audiensi ini, Dirjen PPKTrans didampingi Sesditjen Kemendes PDTT Sigit Mustofa Nurudin, Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Bambang Widyatmiko, Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi Nirwan Ahmad Helmi, Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk Wibowo Puji Raharjo, Direktur Pengembangan Satuan Pemukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Rosyid, dan Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rajumber Prihatin.

See also  Ridwan Kamil: Tidak Mau Divaksin Denda Rp100 Juta

Sementara itu hadir pula Aster Kaskostrad Brigadir Jenderal TNI Clement Siahaan, Tim Ahli Kostrad Eddy S dan Banu S bersama rombongan.

Berita Terkait

Tak Lagi Dibakar, Limbah Jagung di Kawasan Transmigrasi Selaparang Kini Jadi Penyubur Tanah
Hutama Karya Siapkan Rest Area Baru di Tol Kutepat, Perjalanan ke Danau Toba Makin Nyaman
Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI Serahkan 109 Sertipikat Hak Milik kepada Warga Transmigrasi Jeringo, Lombok Timur
Kementerian PU Tangani Dampak Banjir pada Sejumlah SPAM di Kota Padang, 6.000 SR Kembali Terlayani
Hutama Karya Gandeng Kejati Aceh, Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan Infrastruktur
Kementrans dan DPR RI Perkuat Sinergi Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Muna
BNI Jalankan Aksi Korporasi Terukur, Fundamental Bisnis Tetap Solid
Keminveshil-Kemenhub Jajaki Investasi Terminal Purabaya dan Betan Subing

Berita Terkait

Friday, 23 October 2026 - 18:24 WIB

Tak Lagi Dibakar, Limbah Jagung di Kawasan Transmigrasi Selaparang Kini Jadi Penyubur Tanah

Friday, 23 October 2026 - 18:15 WIB

Hutama Karya Siapkan Rest Area Baru di Tol Kutepat, Perjalanan ke Danau Toba Makin Nyaman

Friday, 23 October 2026 - 14:08 WIB

Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI Serahkan 109 Sertipikat Hak Milik kepada Warga Transmigrasi Jeringo, Lombok Timur

Thursday, 22 October 2026 - 15:25 WIB

Kementerian PU Tangani Dampak Banjir pada Sejumlah SPAM di Kota Padang, 6.000 SR Kembali Terlayani

Thursday, 22 October 2026 - 15:21 WIB

Hutama Karya Gandeng Kejati Aceh, Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan Infrastruktur

Berita Terbaru