Menteri BUMN Diminta Fokus Sehatkan Perusahaan ‘Plat Merah’

Tuesday, 5 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto Istimewa

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto Istimewa

DAELPOS.com – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyoroti tentang sepuluh perusahaan ‘plat merah’ yang memiliki utang terbesar. Nevi mendorong agar Menteri BUMN Kabinet Indonesia Maju bisa fokus untuk lebih menyehatkan kondisi yang ada dalam waktu satu tahun ke depan.  Menurutnya, perusahaan dengan utang terbesar itu, merupakan perusahan-perusahaan besar menjadi andalan negara.

Adapun perusahaan pemilik utang terbesar yang dimaksud legislator Fraksi PKS itu adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, PT. Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Taspen, PT. Waskita Karya Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT. Pupuk Indonesia.

“Perusahaan Perbankan, Energi, Telekomunikasi dan Infrastruktur, semua adalah andalan negara sebagai perwajahan kekuatan bangsa dalam mengelola sumber daya. Ini perlu penyehatan yang kuat agar lebih mandiri, merdeka dari hutang sehingga mampu memberikan sebesar-besarnya kontribusi dan manfaat untuk mayoritas rakyat Indonesia,” ucap Nevi dalam berita rilisnya, Senin (4/11/2019).

Nevi mengatakan, Kementerian BUMN agar terus waspada terhadap utang BUMN ini.  Tercatat lima tahun terakhir, utang BUMN telah melonjak sangat besar. Pada Juli 2019, Utang Luar Negeri (ULN) BUMN Indonesia mencapai 52,8 milyar dollar Amerika Serikat (AS).  Meski hutang-hutang BUMN ini masih belum mengganggu arus kas, namun keadaan ini sangat mengkhawatirkan karena akan berdampak pada adanya risiko kontijensi atau ketidakpastian untuk RI.

Utang luar negeri BUMN RI telah mengalami peningkatan sehingga tergambar sebagai tren. Kenaikan lebih dari 6,3 miliar dollar AS atau sekitar 13,8 persen hanya dalam waktu 6 bulan saja di periode Januari sampai Juli 2019. Angka ini memiliki proporsi sebesar 26,7 persen bila dibandingkan dengan total utang luar negeri swasta pada Juli 2019, tambahnya.

Ia menyampaikan, hingga saat ini hutang dan Kinerja buruk BUMN itu yang menjadi salah satu faktor mengapa hanya 2 BUMN Indonesia yang berhasil menembus deretan 500 perusahaan terbesar di dunia versi majalah Fortune. Padahal, Indonesia memiliki size ekonomi di peringkat 16 besar dunia dalam kategori Negara dengan perekonomian terbesar. Indonesia pun masuk anggota G20.

“Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai 862 miliar dollar AS (tahun 2016), diperkirakan tahun 2030 nanti ekonomi Indonesia akan menduduki ranking 7 besar dunia, sejajar dengan Amerika Serikat dan China,” katanya.

Sayangnya, sambung Nevi, size korporat (BUMN) tak merefleksikan size ekonomi Nasional yang besar itu. Dari ratusan BUMN, hanya Pertamina dan PLN yang masuk majalah Fortune 500. Sayangnya, BUMN harusnya cerminan aset yang dibanggakan sebuah Negara. Kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat disebuah Negara, ditandai dengan performa BUMN nya sebagai The True Player In The World.

“Untuk mengurus BUMN ini, Menteri BUMN perlu dukungan banyak pihak, karena ini sebagai salah satu penyebab, apakah negara akan maju atau akan hancur tergantung cara mengelolanya.  Utang memang tidak salah, tapi harus tetap waspada. Bukan saja masalah harga diri bangsa, namun ini menyangkut masa depan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

See also  Kementerian PUPR Salurkan 395 Unit Bantuan PSU di Provinsi Papua

(dpr.go.id)

Berita Terkait

Hutama Karya Dukung Lahirnya Inovator Konstruksi Masa Depan di International BIM Innovation Contest Undip 2026
Eks Hotel Sultan Dieksekusi 18 Juni, Negara Ambil Alih Blok 15 GBK
Transformasi RSUD Muara Dua, Hutama Karya Perkuat Infrastruktur Kesehatan Berbasis Teknologi dan Human-Centered Design
Tinjau Rumah Hunian Aceh Tamiang, Menteri Dody Pastikan Kenyamanan Masyarakat
Merespons Eskalasi Konflik Papua, DPD RI Resmi Sepakati Pembentukan Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua
Cegah Mangkrak, Menteri Dody Kawal Langsung Pembangunan Sekolah Rakyat di Lapangan
Menteri Dody Tinjau Lokasi Usulan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanah Datar
Indonesia Perkuat Strategi Pembiayaan Tahun 2026

Berita Terkait

Thursday, 28 May 2026 - 14:28 WIB

Eks Hotel Sultan Dieksekusi 18 Juni, Negara Ambil Alih Blok 15 GBK

Monday, 25 May 2026 - 18:07 WIB

Transformasi RSUD Muara Dua, Hutama Karya Perkuat Infrastruktur Kesehatan Berbasis Teknologi dan Human-Centered Design

Monday, 25 May 2026 - 00:01 WIB

Tinjau Rumah Hunian Aceh Tamiang, Menteri Dody Pastikan Kenyamanan Masyarakat

Saturday, 23 May 2026 - 05:32 WIB

Merespons Eskalasi Konflik Papua, DPD RI Resmi Sepakati Pembentukan Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua

Saturday, 23 May 2026 - 05:19 WIB

Cegah Mangkrak, Menteri Dody Kawal Langsung Pembangunan Sekolah Rakyat di Lapangan

Berita Terbaru

Berita Utama

Indonesia Resmi Gabung Kampanye Digital Global 50-in-5

Friday, 29 May 2026 - 16:48 WIB

News

Libur Iduladha, 469 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Friday, 29 May 2026 - 16:45 WIB

foto ist

Megapolitan

HBKB 31 Mei Ditiadakan Saat Waisak 2570

Friday, 29 May 2026 - 16:40 WIB