Kejati Papua tangani 10 kasus korupsi

Tuesday, 12 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, saat ini menangani 10 perkara dugaan korupsi di Papua maupun Papua Barat. Perkara itu, di antaranya di Kabupaten Sarmi, Manokwari, dan Merauke.

Kepala Kejati Papua Heffinur menyatakan mereka sudah menetapkan tersangka pada beberapa perkara dugaan korupsi yang ditangani saat ini.

“Penetapan tersangka setelah penyidik mengumpulkan bukti-bukti pendukung, termasuk keterangan para saksi. Selama ini, kerugian akibat kasus korupsi kami kembalikan ke kas negara,” kata Heffinur, Senin (11/11/2019).

Salah satu perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejati Papua ialah kasus penggunaan dana dengar pendapat anggota DPRD Merauke 2014-2019. Kasus itu ditengarai melibatkan seluruh dari 30 anggota legislatif periode tersebut.

Mantan anggota DPRD Merauke Hendrikus Hengky Ndiken mengaku mereka telah menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan oleh tim Penyidik Kejati Papua, pekan lalu. “Kami dipanggil untuk memberi keterangan sehubungan (penggunaan) dana hearing untuk setiap anggota dewan yang sebesar Rp100 juta sebulan selama tiga kali kegiatan.” (RED)

See also  Komitmen Pertamina Kembangkan Energi Ramah Lingkungan

Berita Terkait

Susun DIM, Komite I DPD RI Kunker ke Kantor Gubernur Jabar untuk Inisiasi Revisi UU Penataan Ruang
Komite IV DPD RI: Program MBG Harus Jadi Investasi SDM dan Penggerak Ekonomi Daerah
Irman Gusman Kembali Salurkan PIP Rp1,205 Miliar untuk 2.008 Siswa SD, SMP dan SMK di Sumatera Barat
GKR Hemas dan Yashinta Dorong DIY Jadi Provinsi Paling Aman Bagi Perempuan
Senator Mirah Dorong Penguatan Kesiapsiagaan NTB Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru
HK Realtindo Luncurkan Show Unit Damar di H City Sawangan
BAP DPD RI Perkuat Advokasi Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan di Aceh
Setjen DPD RI Perkuat Sistem Revisi Anggaran yang Cepat, Terpadu, dan Akuntabel

Berita Terkait

Tuesday, 3 February 2026 - 16:28 WIB

Susun DIM, Komite I DPD RI Kunker ke Kantor Gubernur Jabar untuk Inisiasi Revisi UU Penataan Ruang

Tuesday, 27 January 2026 - 17:30 WIB

Komite IV DPD RI: Program MBG Harus Jadi Investasi SDM dan Penggerak Ekonomi Daerah

Wednesday, 7 January 2026 - 13:02 WIB

Irman Gusman Kembali Salurkan PIP Rp1,205 Miliar untuk 2.008 Siswa SD, SMP dan SMK di Sumatera Barat

Thursday, 18 December 2025 - 22:27 WIB

GKR Hemas dan Yashinta Dorong DIY Jadi Provinsi Paling Aman Bagi Perempuan

Monday, 8 December 2025 - 12:24 WIB

Senator Mirah Dorong Penguatan Kesiapsiagaan NTB Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

JK Perkuat Peran BPD Lewat KUB untuk Dorong UMKM Daerah

Wednesday, 4 Feb 2026 - 19:09 WIB

foto istimewa

Ekonomi - Bisnis

BNI Jaga Pertumbuhan di Tengah Tekanan Global

Wednesday, 4 Feb 2026 - 19:03 WIB