Pembubaran Koperasi Mandeg Karena Mafia

Monday, 25 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Jumlah koperasi papan nama di Indonesia itu lebih banyak ketimbang koperasi yang aktif. Dari jumlah koperasi sebanyak 152 ribu, 65 persenya diperkirakan tinggal papan nama.

Jadi sekitar 100 ribu papan nama. Selebihnya adalah koperasi yang aktif secara bisnis, tapi belum tentu juga mereka itu koperasi sungguh-sungguh. Menurut angka perkiraan kami sekitar 65 persen adalah rentenir baju koperasi.

Rentenir baju koperasi ini yang dominan karena kontribusi usaha koperasi itu 90 persennya dari usaha simpan pinjam.

Koperasi papan nama dan koperasi abal-abal ini harus segera ditertibkan. Kalau tidak akan merusak citra koperasi dan sulit untuk membangun koperasi yang baik.

Aturanya sudah jelas, diatur di undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ditambah lagi sudah ada PP bahkan permen yang mengatur.

Penertiban koperasi ini mutlak harus dilakukan untuk membangun fondasi yang benar bagi koperasi. Kami menengarai di lapangan, kendala pembubaran ini justru karena pejabat di Kementerian Koperasi dan UKM itu sengaja menutupi borok lama.

Pembiaran ini dilakukan karena badan-badan hukum koperasi tidak aktif itu selama ini dijadikan sebagai penampung bantuan-bantuan program pemerintah, yang kalau terbongkar akan membuka kasus penyaluran program fiktif.

Menteri tinggal membentuk Panitia Pembubaran. Sudah dibuat peraturan, jadi sebetulnya tidak beralasan. Harusnya bisa dikerjakan dalam setengah tahun saja. Tidak perlu sampai bertahun tahun.

Selain koperasi abal-abal tersebut, rentenir-rentenir baju koperasi itu mustinya juga segera ditertibkan. Suruh mereka berubah jadi bank umum saja. Jadi supaya supervisinya jelas dan tidak merusak citra koperasi.

Pemerintah kalau ingin membangun dan bekerja dengan koperasi yang baik, seharusnya mulai dengan cara kerja yang baik.

Koperasi dimanapun itu hanya dapat dibangun melalui lingkungan yang baik. Salah satunya adalah dengan menhapuskan citra koperasi yang buruk dan juga regulasi yang sengaja menghambat perkembangan koperasi.

See also  Kementerian PUPR Berikan ZIS Kepada 282 Anggota IPPU

Regulasi koperasi dan juga regulasi sektor terkait Indonesia itu menurut kajian awal kami dalam tingkat ” Unfriendly” tidak bersahabat untuk pengembangan koperasi.

Koperasi di Indonesia itu sudah secara sistematik memang disingkirkan dari lintas bisnis modern. Dari sektor bisnis strategis, layanan-layanan publik.

Tanpa langkah revolusioner dan bervisi maka pengembangan koperasi di Indonesia saya jamin hanya akan jadi wacana dari tahun ke tahun.

Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)

Berita Terkait

Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI, Menteri PU: Capaian ini Hasil Kerja Keras Seluruh ASN Kementerian
Komisi V DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP Kementerian PUPR serta Upaya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024 Kementerian PUPR
Komisi V DPR RI Setujui Tambahan Anggaran Kementerian PU Tahun 2025 Menjadi Rp73,76 Triliun
Sultan dan Ketua Senat Kamboja Sepakati Pembentukan Forum Senat ASEAN
Kementerian PANRB dan TBI Perdalam Akselerasi Transformasi Digital Pemerintah untuk Dukung Program Prioritas Nasional
Hadiri Peluncuran Musdesus se-Jateng, Mendes Yandri: Jangan Sampai Ada Cacat Pendirian Kopdes Merah Putih
Gandeng ITB Transmigrasi Bukan Cuma Pindah Penduduk, Kini Dibangun dengan Ilmu dan Inovasi
Hadiri Pengukuhan Pengurus Himpesda Daerah, Wamen Diana Dorong Peran Profesional SDA dalam Dukung Swasembada Pangan

Berita Terkait

Wednesday, 7 May 2025 - 22:01 WIB

Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI, Menteri PU: Capaian ini Hasil Kerja Keras Seluruh ASN Kementerian

Wednesday, 7 May 2025 - 21:59 WIB

Komisi V DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP Kementerian PUPR serta Upaya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024 Kementerian PUPR

Wednesday, 7 May 2025 - 21:57 WIB

Komisi V DPR RI Setujui Tambahan Anggaran Kementerian PU Tahun 2025 Menjadi Rp73,76 Triliun

Wednesday, 7 May 2025 - 17:54 WIB

Sultan dan Ketua Senat Kamboja Sepakati Pembentukan Forum Senat ASEAN

Wednesday, 7 May 2025 - 09:04 WIB

Kementerian PANRB dan TBI Perdalam Akselerasi Transformasi Digital Pemerintah untuk Dukung Program Prioritas Nasional

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Pertamina Luncurkan Green Movement

Wednesday, 7 May 2025 - 21:48 WIB