Industri Keuangan Sakit, DPR Minta Perbaikan dari OJK

Thursday, 12 December 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati / Foto Istimewa

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati / Foto Istimewa

DAELPOS.com – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengaku akan ‘mengejar’ pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permasalahan pada industri keuangan, terutama sektor asuransi yang banyak mengalami gagal bayar. Menurut Anis, melalui panitia kerja (Panja) yang akan dibebntuk, nantinya DPR RI akan menagih langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan lembaga pengawas industri keuangan tersebut.

“Ini masalah yang sangat serius. Ada beberapa asuransi. Ada Bumiputera, Jiwasraya dan lainnya. Intinya kita menuntut perbaikan dari OJK sebagai otoritas pengawas punya tanggungjawab penuh pada pengawasan industri keuangan,” kata Anis dalam pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (12/12/2019).

Anggota Dewan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, selain menagih sekenario jalan keluar dari masalah yang ada, DPR RI juga ingin mengevaluasi lembaga OJK untuk menemukan berbagai hambatan hingga lembaga itu tidak mampu melakukan deteksi dini terhadap kasus yang ada.

“Kita akan menagih terkait dengan pelaksanaan fungsinya. Bagaimana dia melakukan pengawasan. Paling tidak kita menagih bagaimana langkah perbaikan dari situasi yang terpuruk ini,” tutur legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I ini.

Anis berharap kepada OJK selaku mitra Komisi XI DPR RI, bisa koperatif dan bersinergi untuk berbenah diri agar permasalahan yang sama tidak terulang di kemudian hari. “OJK itu fungsinya pengawasan dan memantau risiko lembaga keuangan agar ada deteksi dini, sehingga diharapkan ditak terjadi kasus yang mengkhawatikan seperti ini,” pungkasnya.

OJK mengungkap, terdapat dua skenario dalam penyelamatan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), diantaranya, membentuk anak usaha baru untuk membayar semua klaim-klaim nasabah dan memperkuat memperkuat bisnis perseroan. Skenario kedua merupakan solusi untuk jangka panjang. Namun, upaya untuk memperkuat bisnis Jiwasraya tersebut masih dibicarakan oleh para pemangku kepentingan.

See also  Heru Budi Imbau Ketua RW se-Jaksel Jaga Kebersihan dan Keamanan

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso  menjelaskan, pembentukan anak perusahaan melalui Jiwasraya Putra, akan mengatasi cash flow perusahaaan untuk membayar semua klaim nasabah. Anak usaha tersebut telah diberi konsesi untuk menjamin asuransi beberapa perusahaan plat merah.

Sebagai informasi, Jiwasraya telah menandatangani kesepakatan kerja sama dan distribusi dengan empat BUMN yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Telkomsel. “Kita semua tahu, bahwa ini tidak mudah, tapi tetap ada skenario-skenario,” ujar Wimboh.

Menurutnya, Jiwasraya Putra dapat menarik investor dengan memanfaatkan kerja sama dengan BUMN lainnya untuk menjual produk asuransi dengan memanfaatkan akses customer based dan jaringan distribusi di empat perusahaan tersebut. “Sehingga dengan hasil itu bisa untuk men-top up cashflow,” imbuhnya sembari berharap Jiwasraya dapat menyelesaikan persoalan kewajiban pembayaran klaim pemegang polis yang jatuh tempo pada Oktober 2018.

Berita Terkait

Lewat Patriot Move 2026, Menko AHY dan Menteri Iftitah Ajak Anak Muda Jadi Pelopor Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Bangun RSUD Berkualitas di Maluku, Hutama Karya Perluas Akses Kesehatan Masyarakat Kepulauan
Menkop UMKM Larang Marketplace Naikkan Biaya Admin Seller
Kurangi Ketergantungan Impor, HKA Ajak Ekosistem Dorong Asbuton untuk Infrastruktur Nasional
Ocha Peserta LCC MPR RI Tuai Pujian Warganet
Hutama Karya: Pembangunan IT Center BRI Ragunan Paket 2, Siap Memperkuat Infrastruktur Digital Perbankan Nasional
Siang Berganti Malam, Hutama Karya Terus Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat Polewali Mandar
Uang Sitaan Korupsi Bantu Danai MBG LaNyalla: Keadilan Substantif yang Konkret

Berita Terkait

Monday, 18 May 2026 - 13:25 WIB

Lewat Patriot Move 2026, Menko AHY dan Menteri Iftitah Ajak Anak Muda Jadi Pelopor Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Monday, 18 May 2026 - 09:18 WIB

Bangun RSUD Berkualitas di Maluku, Hutama Karya Perluas Akses Kesehatan Masyarakat Kepulauan

Sunday, 17 May 2026 - 14:04 WIB

Menkop UMKM Larang Marketplace Naikkan Biaya Admin Seller

Thursday, 14 May 2026 - 16:34 WIB

Kurangi Ketergantungan Impor, HKA Ajak Ekosistem Dorong Asbuton untuk Infrastruktur Nasional

Tuesday, 12 May 2026 - 10:08 WIB

Ocha Peserta LCC MPR RI Tuai Pujian Warganet

Berita Terbaru

Berita Utama

Ketua DPD RI Beri Pembekalan ke 1.700 Calon Wisudawan UGM

Tuesday, 19 May 2026 - 19:52 WIB