Mardani: Kinerja Ekonomi Nasional Sudah Buruk Sebelum Pandemik Global

Sunday, 10 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Inisiator gerakan Kami Oposisi, Mardani Ali Sera mengatakan kinerja buruk ekonomi nasional saat ini sudah terjadi dari sebelum Pandemik Global
COVID-19.

Hal ini, Ia katakan karena ketidak cermatan pemerintah dalam menjalankan GCG (Good Corporate Governance) atau Tata Kelola Pemerintahan sesuai dengan kesepakatan PBB yang memiliki prinsip dasar transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Memburuknya ekonomi nasional sudah terjadi sebelum pandemik global Pemerintah terkesan tidak cermat dalam tata kelola, transparansi dan akuntabel,” kata Mardani, (09/05).

Lebih lanjut, Anggota DPR Fraksi PKS ini selain itu kurang jelinya pemerintah dalam memilih prioritas strategi pembangunan, “Ini masalah prioritas pembangunan saja, Pembangunan infrastruktur bagus! Tapi kan yang mesti diketahui kalau terlalu jor-joran dalam infrastruktur yang pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang ya akibatnya seperti sekarang,” ujarnya.

Selanjutnya, Anggota Komisi II DPR itu juga mengatakan parahnya lagi pembangunan Infrastruktur lewat hutang luar negeri, “Ini juga penyebab buruknya ekonomi nasional, HUTANG, terlalu banyak berhutang untuk proyek Infrastruktur 6 tahun kebelakang,” tuturnya.

Mardani minta Kementerian Keuangan bertanggung jawab melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menekan perusahaan publik untuk public expose dan transparan, “OJK harus mewajibkan BUMN/D dan perusahaan negara untuk public expose setiap tahun serta trasnparan menjelaskan setiap penggunaan dana dari hasil penerbitan surat hutang setiap triwulan sampai tuntas,” kata Anggota DPR Dapil Jakarta Timur itu.

Terakhir, Ia mengatakan buruknya ekonomi nasional juga disebabkan memburuknya kinerja BUMN plat merah papan atas nasional, “Masalahnya adalah kurangnya pengawasan sejak 2014 karena ada kesan bagi-bagi jabatan pada jabatan direksi dan komisaris untuk pendukung Presiden. Sekarang hutang yang besar dan dalam itu harus rakyat yang membayar karena buruknya strategi pemerintah dalam pendanaan pembangunan jangka pendek dan menengah dan panjang ” pungkasnya.

See also  Gus Halim: Perencanaan Pembangunan di Desa Sudah On Track

Berita Terkait

Menhub Ingatkan Pemudik Hindari Puncak Arus Balik 24, 28, dan 29 Maret
Monas Dipadati 13 Ribu Pengunjung di H+1 Lebaran
Sinergi Pemerintah–Hutama Karya, Presiden Prabowo Tinjau Pemulihan Aceh Tamiang saat Lebaran
Kementerian PU Siapkan 1.461 Unit DRU untuk Respon Cepat Gangguan Infrastruktur Selama Mudik Lebaran 2026
Kementerian PU Perkuat Layanan Mudik Ramah Lingkungan, 189 SPKLU Tersedia di Rest Area Jalan Tol
Kementerian PU Pastikan Kesiapan Jalur Mudik Sumatera Barat, Lembah Anai Dibuka 24 Jam
HKA Siapkan Layanan Optimal di Tol Sumatra Guna Jamin Kenyamanan Pemudik Lebaran 2026
Prabowo Kaget Pertamina Punya 200 Anak-Cucu Perusahaan

Berita Terkait

Monday, 23 March 2026 - 13:54 WIB

Menhub Ingatkan Pemudik Hindari Puncak Arus Balik 24, 28, dan 29 Maret

Sunday, 22 March 2026 - 23:34 WIB

Monas Dipadati 13 Ribu Pengunjung di H+1 Lebaran

Saturday, 21 March 2026 - 18:29 WIB

Sinergi Pemerintah–Hutama Karya, Presiden Prabowo Tinjau Pemulihan Aceh Tamiang saat Lebaran

Friday, 20 March 2026 - 19:33 WIB

Kementerian PU Siapkan 1.461 Unit DRU untuk Respon Cepat Gangguan Infrastruktur Selama Mudik Lebaran 2026

Wednesday, 18 March 2026 - 14:08 WIB

Kementerian PU Perkuat Layanan Mudik Ramah Lingkungan, 189 SPKLU Tersedia di Rest Area Jalan Tol

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Menhub Ingatkan Pemudik Hindari Puncak Arus Balik 24, 28, dan 29 Maret

Monday, 23 Mar 2026 - 13:54 WIB

Berita Utama

Warga Padati Istana, Antusias Bertemu Prabowo di Gelar Griya

Monday, 23 Mar 2026 - 13:48 WIB

foto istimewa

News

Jakarta Sepi, Momen Langka Diburu Fotografer

Monday, 23 Mar 2026 - 13:39 WIB