Mardani: Kinerja Ekonomi Nasional Sudah Buruk Sebelum Pandemik Global

Sunday, 10 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Inisiator gerakan Kami Oposisi, Mardani Ali Sera mengatakan kinerja buruk ekonomi nasional saat ini sudah terjadi dari sebelum Pandemik Global
COVID-19.

Hal ini, Ia katakan karena ketidak cermatan pemerintah dalam menjalankan GCG (Good Corporate Governance) atau Tata Kelola Pemerintahan sesuai dengan kesepakatan PBB yang memiliki prinsip dasar transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Memburuknya ekonomi nasional sudah terjadi sebelum pandemik global Pemerintah terkesan tidak cermat dalam tata kelola, transparansi dan akuntabel,” kata Mardani, (09/05).

Lebih lanjut, Anggota DPR Fraksi PKS ini selain itu kurang jelinya pemerintah dalam memilih prioritas strategi pembangunan, “Ini masalah prioritas pembangunan saja, Pembangunan infrastruktur bagus! Tapi kan yang mesti diketahui kalau terlalu jor-joran dalam infrastruktur yang pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang ya akibatnya seperti sekarang,” ujarnya.

Selanjutnya, Anggota Komisi II DPR itu juga mengatakan parahnya lagi pembangunan Infrastruktur lewat hutang luar negeri, “Ini juga penyebab buruknya ekonomi nasional, HUTANG, terlalu banyak berhutang untuk proyek Infrastruktur 6 tahun kebelakang,” tuturnya.

Mardani minta Kementerian Keuangan bertanggung jawab melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menekan perusahaan publik untuk public expose dan transparan, “OJK harus mewajibkan BUMN/D dan perusahaan negara untuk public expose setiap tahun serta trasnparan menjelaskan setiap penggunaan dana dari hasil penerbitan surat hutang setiap triwulan sampai tuntas,” kata Anggota DPR Dapil Jakarta Timur itu.

Terakhir, Ia mengatakan buruknya ekonomi nasional juga disebabkan memburuknya kinerja BUMN plat merah papan atas nasional, “Masalahnya adalah kurangnya pengawasan sejak 2014 karena ada kesan bagi-bagi jabatan pada jabatan direksi dan komisaris untuk pendukung Presiden. Sekarang hutang yang besar dan dalam itu harus rakyat yang membayar karena buruknya strategi pemerintah dalam pendanaan pembangunan jangka pendek dan menengah dan panjang ” pungkasnya.

See also  Uang Besar

Berita Terkait

Kementerian PU Terus Kebut Penyelesaian 15 Bendungan, Potensi Aliri Irigasi 263.055 Hektare
Zona Integritas Jadi Fondasi Pemberantasan Korupsi di Instansi Pemerintah
Pembangunan SPPG Banjar dan Kebumen Segera Rampung, Target Operasi November 2025
Capaian Satu Tahun, Kementerian PU Perkuat Asta Cita Presiden Prabowo
Kementerian PU Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sesaot, Libatkan Masyarakat Lokal
Kementerian PU Optimalkan Irigasi Beringin Sila, Dorong Swasembada Pangan NTB
Tinjau SRD 5 Sumbawa, Menteri Dody: Sekolah Rakyat Investasi Jangka Panjang Bangsa
Menteri Keuangan Puas: Anggaran Infrastruktur Ditarget Serap $94\%$

Berita Terkait

Wednesday, 22 October 2025 - 21:30 WIB

Kementerian PU Terus Kebut Penyelesaian 15 Bendungan, Potensi Aliri Irigasi 263.055 Hektare

Wednesday, 22 October 2025 - 12:48 WIB

Zona Integritas Jadi Fondasi Pemberantasan Korupsi di Instansi Pemerintah

Tuesday, 21 October 2025 - 19:16 WIB

Pembangunan SPPG Banjar dan Kebumen Segera Rampung, Target Operasi November 2025

Tuesday, 21 October 2025 - 00:10 WIB

Capaian Satu Tahun, Kementerian PU Perkuat Asta Cita Presiden Prabowo

Monday, 20 October 2025 - 20:01 WIB

Kementerian PU Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sesaot, Libatkan Masyarakat Lokal

Berita Terbaru

Berita Utama

Hari Santri, Mendes Yandri: Pondok Pesantren Benteng Pertahanan Bangsa

Wednesday, 22 Oct 2025 - 21:33 WIB