Mardani: Kinerja Ekonomi Nasional Sudah Buruk Sebelum Pandemik Global

Sunday, 10 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Inisiator gerakan Kami Oposisi, Mardani Ali Sera mengatakan kinerja buruk ekonomi nasional saat ini sudah terjadi dari sebelum Pandemik Global
COVID-19.

Hal ini, Ia katakan karena ketidak cermatan pemerintah dalam menjalankan GCG (Good Corporate Governance) atau Tata Kelola Pemerintahan sesuai dengan kesepakatan PBB yang memiliki prinsip dasar transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Memburuknya ekonomi nasional sudah terjadi sebelum pandemik global Pemerintah terkesan tidak cermat dalam tata kelola, transparansi dan akuntabel,” kata Mardani, (09/05).

Lebih lanjut, Anggota DPR Fraksi PKS ini selain itu kurang jelinya pemerintah dalam memilih prioritas strategi pembangunan, “Ini masalah prioritas pembangunan saja, Pembangunan infrastruktur bagus! Tapi kan yang mesti diketahui kalau terlalu jor-joran dalam infrastruktur yang pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang ya akibatnya seperti sekarang,” ujarnya.

Selanjutnya, Anggota Komisi II DPR itu juga mengatakan parahnya lagi pembangunan Infrastruktur lewat hutang luar negeri, “Ini juga penyebab buruknya ekonomi nasional, HUTANG, terlalu banyak berhutang untuk proyek Infrastruktur 6 tahun kebelakang,” tuturnya.

Mardani minta Kementerian Keuangan bertanggung jawab melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menekan perusahaan publik untuk public expose dan transparan, “OJK harus mewajibkan BUMN/D dan perusahaan negara untuk public expose setiap tahun serta trasnparan menjelaskan setiap penggunaan dana dari hasil penerbitan surat hutang setiap triwulan sampai tuntas,” kata Anggota DPR Dapil Jakarta Timur itu.

Terakhir, Ia mengatakan buruknya ekonomi nasional juga disebabkan memburuknya kinerja BUMN plat merah papan atas nasional, “Masalahnya adalah kurangnya pengawasan sejak 2014 karena ada kesan bagi-bagi jabatan pada jabatan direksi dan komisaris untuk pendukung Presiden. Sekarang hutang yang besar dan dalam itu harus rakyat yang membayar karena buruknya strategi pemerintah dalam pendanaan pembangunan jangka pendek dan menengah dan panjang ” pungkasnya.

See also  Bertemu Presiden Jokowi, 3 Usulan Peneliti Dan Ilmuwan Muda Indonesia Di Korea Selatan Untuk Mengembangan Riset Dan Inovasi

Berita Terkait

KPU RI Umumkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Berjalan Lancar
Kementerian PANRB Dukung Penguatan Penyuluh Pertanian untuk Swasembada Pangan
KAI Logistik Hadirkan 183 Service Point untuk Layanan Kurir dan Logistik
Tamsil Linrung: Pilkada Berintegritas untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih
Kementerian PANRB Pastikan Komitmen Perbaikan Berkelanjutan dalam Pemeriksaan Interim Atas LK T.A 2024
Menteri Dody Bertemu Retno Marsudi, Bahas Tindak Lanjut 10th World Water Forum untuk Penanganan Isu Air
KKP Pastikan Produk Perikanan RI Penuhi Standar Mutu Ekspor AS
Sama-sama Ingin Sejahterakan Rakyat, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Dan Kementerian Transmigrasi Siap Kolaborasi

Berita Terkait

Thursday, 28 November 2024 - 18:41 WIB

KPU RI Umumkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Berjalan Lancar

Thursday, 28 November 2024 - 18:22 WIB

Kementerian PANRB Dukung Penguatan Penyuluh Pertanian untuk Swasembada Pangan

Thursday, 28 November 2024 - 13:51 WIB

KAI Logistik Hadirkan 183 Service Point untuk Layanan Kurir dan Logistik

Wednesday, 27 November 2024 - 11:29 WIB

Tamsil Linrung: Pilkada Berintegritas untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Wednesday, 27 November 2024 - 11:20 WIB

Kementerian PANRB Pastikan Komitmen Perbaikan Berkelanjutan dalam Pemeriksaan Interim Atas LK T.A 2024

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Berita Terbaru

KPU RI Umumkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Berjalan Lancar

Thursday, 28 Nov 2024 - 18:41 WIB

Nasional

Mendes Yandri Optimis Indonesia Capai Swasembada Pangan Tahun 2027

Thursday, 28 Nov 2024 - 16:19 WIB