daelpos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong percepatan pembangunan sabo dam dan check dam di wilayah hulu sungai di Kabupaten Aceh Tenggara sebagai langkah strategis pengendalian banjir bandang dan perlindungan infrastruktur jembatan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa penanganan bencana tidak cukup dilakukan di bagian hilir, melainkan harus menyentuh sumber persoalan di wilayah hulu. Pembangunan sabo dam dinilai penting untuk menahan material kayu, batu, dan sedimen agar tidak terbawa aliran sungai saat hujan deras.
“Penanganan banjir bandang harus dimulai dari hulu. Sabo dam berfungsi sebagai penangkap material sehingga aliran air ke hilir bisa lebih terkendali dan tidak merusak infrastruktur,” kata Menteri Dody saat meninjau Jembatan Pantai Dona yang rusak akibat banjir bandang di Aceh Tenggara, Minggu (11/1/2026).
Guna memperkuat infrastruktur pengendali banjir di wilayah hulu, Kementerian PU merencanakan pembangunan check dam dan sabo dam di wilayah Aceh dibutuhkan sekitar 30 hingga 40 titik, termasuk di daerah-daerah rawan banjir bandang di Aceh Tenggara.
Pembangunan sabo dam ditargetkan dapat dilaksanakan secara bertahap dengan percepatan pada lokasi-lokasi prioritas, termasuk hulu Sungai Alas. Jembatan Pantai Dona membentang di Sungai Alas merupakan akses vital yang menghubungkan tiga kecamatan, yakni Lawe Alas, Tanoh Alas, dan Babul Rahman.
“Kalau kita mau membangun jembatan, tidak bisa hanya membangun di titik ini saja. Harus dibarengi dengan pembangunan sabo dam di hulunya agar lebih efisien dan berkelanjutan. Sabo dam ini berfungsi sebagai penangkap material agar tidak turun ke hilir,”ujar Menteri Dody.
Menteri Dody menyampaikan telah meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh untuk membantu percepatan penanganan infrastruktur konektivitas di daerah, termasuk Jembatan Pantai Dona.
“Saya minta dikerjakan siang dan malam dari dua sisi. Mudah-mudahan dalam waktu 2–3 bulan sudah bisa selesai dan kembali difungsikan,” ujar Menteri Dody.
Selain itu, Menteri Dody juga meninjau Jembatan Mbarung di Kecamatan Babussalam yang turut terdampak bencana pada Kamis 27 November 2025 lalu. Jembatan Mbarung merupakan penghubung di empat Kecamatan yakni, Kecamatan Lawe Alas, Kecamatan Tanoh Alas, Kecamatan Babul Rahmah dan Kecamatan Darul Hasanah. Jembatan Mbarung juga salah satu jembatan yang dilewati masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Selain infrastruktur konektivitas, Menteri Dody juga meninjau Puskesmas Jambul Alam yang berada di kawasan rawan banjir. Menurut Menteri Dody, lokasi puskesmas tersebut tidak lagi ideal karena berada dekat dasar sungai dan berisiko tinggi terdampak bencana.
“Puskesmas ini memang sudah direkomendasikan untuk direlokasi dari kawasan sungai ke lokasi yang lebih aman. Kita akan lihat kondisi lahannya dan menyiapkan pembangunan di tempat baru agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjamin,” jelasnya.
Melalui kunjungan ini, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk tidak hanya melakukan penanganan darurat, tetapi juga membangun sistem perlindungan infrastruktur yang lebih tangguh guna mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang. (*)






![[19.19, 14/2/2026] Andhanto Nusantara Power: Siaran Pers No.3/II/2026/PLNNP/BidCom
PLN Nusantara Power Gandeng TNI Lindungi Pemukiman Warga Melalui Normalisasi Aliran Sungai Tondano
Minahasa, 14 Februari 2026 — PT PLN Nusantara Power (PLN NP) melalui Unit Pembangkitan (UP) Minahasa bergerak cepat mengantisipasi ancaman banjir di wilayah Sulawesi Utara dengan merampungkan pengerukan sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano. Langkah nyata yang berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Januari 2026 ini bertujuan memastikan warga di sekitar bantaran sungai dapat merasa lebih aman saat menghadapi puncak musim penghujan yang diperkirakan berlangsung pada periode Mei- Juni dan November- Desember.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan, khususnya dalam aspek perlindungan ekosistem perairan dan pengurangan risiko banjir akibat sedimentasi. Pengerukan dilakukan guna menjaga kapasitas tampung dan kelancaran aliran air, terutama menghadapi peningkatan intensitas curah hujan pada musim penghujan.
Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah menyampaikan arah perusahaan dalam penerapan ESG di seluruh unit pembangkitnya.
“Bagi kami, keandalan listrik harus berjalan beriringan dengan rasa aman masyarakat. Pengerukan DAS Tondano ini bukan sekadar pemeliharaan rutin, melainkan upaya kami melindungi ruang hidup warga dari risiko luapan air. Kami ingin kehadiran PLTA memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung di setiap keluarga,](https://daelpos.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-14-at-19.20.04-225x129.jpeg)

