Mardani: Publik Wajar Ragukan Labilitas Kebijakan Pemerintah!

Thursday, 28 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Inisiator gerakan Kami Oposisi, Mardani Ali Sera menilai wajar publik tidak puas dengan kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi – Kyai Ma’ruf Amin dalam menangani Pendemik Covid-19.

“Saya sih menilai wajar publik tidak puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi. Kalau istilah milenialnya, Pemerintah banyak ‘labilnya’ dan membuat Ambyarrr kebijakannya,” kata Mardani, Rabu (27/05).

Sebelumnya, Indobarometer bersama Puslitbangdiklat RRI melakukan survei yang dilakukan 12-18 Mei 2020 dan mencatat 53,8% publik tidak puas dengan cara Presiden Jokowi menangani Covid-19.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini sejak dari awal masa Pandemik saja pemerintah terkesan meremehkan dan menolak peringatan yang disampaikan lembaga dunia dan peneliti ada kemungkinan Indonesia terserang virus ini, “Jadi ya begitulah lucunya rezim ini, saya saja masih ingat ada pejabat mengatakan ‘Corona pergi dari Indonesia’ ,’Covid tidak sampai ke Indonesia, karena perizinanya berbelit-belit’, dan lain-lain,” ujar Mardani.

Selain itu, Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu juga menilai pengangganan dampak multisektoral dari Pandemik Covid-19 yang ditangkap publik terkesan lemah dan lambat, “Pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat karena lemah permasalahan data dan delivery yang lambat,” kata Mardani.

Mardani berharap pemerintah bisa menjadikan survei ini sebagai evaluasi diri agar lebih baik menangani pandemik Covid-19, “Saya berharap pemerintah menjadikan ini pelecut untuk bekerja lebih baik kedepannya. Harus melibatkan para pakar/scientist dalam membuat dan berbasis data. Selain itu, kurangi kebijakan yang mencla-mencle. Alur kinerja dan Komunikasi harus lebih sistematis dengan rantai komando yang jelas dari pusat hingga level RT dan RW, “ pungkasnya.

See also  Jamin Ketersediaan Air Baku di Wilayah Perbatasan, Kementerian PUPR Bangun 2 Embung di Natuna

Berita Terkait

Menteri Dody Siapkan 5 Strategi Infrastruktur Tahun 2028, Dukung Asta Cita Presiden Prabowo
PLN EPI dan FLEXIH Inc. Jajaki Pengembangan Hidrogen Rendah Karbon Berbasis Biomassa
Mendes Yandri Sebut Asta Cita Keenam Jadikan Desa Sebagai Subjek Utama Pembangunan
Pelajari Pertanian Berbasis AI di Chongqing, Iftitah Dorong Investasi Tiongkok ke Papua dan Sulawesi
Ahmad Syauqi Kawal Revitalisasi SMK Muhammadiyah Prambanan
SPBU Bakal Hadir di Tidung, Karya, dan Kelapa
Sidak SPPG Cadek, Sudaryono Tekankan Kepatuhan SOP dan Akurasi Data
Bertemu Mahasiswa Indonesia di Beijing, Iftitah: Ilmu Pengetahuan Harus Jadi Solusi Nyata bagi Rakyat

Berita Terkait

Wednesday, 21 October 2026 - 00:03 WIB

Menteri Dody Siapkan 5 Strategi Infrastruktur Tahun 2028, Dukung Asta Cita Presiden Prabowo

Wednesday, 21 October 2026 - 00:01 WIB

PLN EPI dan FLEXIH Inc. Jajaki Pengembangan Hidrogen Rendah Karbon Berbasis Biomassa

Tuesday, 20 October 2026 - 13:20 WIB

Mendes Yandri Sebut Asta Cita Keenam Jadikan Desa Sebagai Subjek Utama Pembangunan

Sunday, 18 October 2026 - 17:29 WIB

Pelajari Pertanian Berbasis AI di Chongqing, Iftitah Dorong Investasi Tiongkok ke Papua dan Sulawesi

Saturday, 17 October 2026 - 18:22 WIB

Ahmad Syauqi Kawal Revitalisasi SMK Muhammadiyah Prambanan

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

​Cermati Dinamika Pasar, Jasa Marga Buka Ruang Potensi Opsi Buyback Saham

Wednesday, 21 Oct 2026 - 22:19 WIB

Ekonomi - Bisnis

Hutama Karya Jaga Kinerja Keuangan Tetap Tumbuh hingga Triwulan III 2026

Wednesday, 21 Oct 2026 - 21:05 WIB

Ekonomi - Bisnis

Telkom Hadirkan Inovasi Pembelajaran Numerasi untuk 100 Sekolah di Wilayah 3T

Wednesday, 21 Oct 2026 - 20:58 WIB

Berita Utama

BNI Jalankan Aksi Korporasi Terukur, Fundamental Bisnis Tetap Solid

Wednesday, 21 Oct 2026 - 20:52 WIB