Muhammadiyah Kecewa Dicatut dalam Diskusi Pemakzulan Presiden

Tuesday, 2 June 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyesalkan nama organisasi Muhammadiyah digunakan dalam penyelenggaraan webinar nasional yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI) tentang pemakzulan presiden di era pandemi virus corona (Covid-19).

Anwar menilai tindakan itu bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi organisasi islam yang dipimpinnya saat ini.

“Yang jadi masalah mungkin bukan seminar dan diskusinya ya, tetapi terpakai nama Muhammadiyah. Itu kan masalah sensitif, pakai nama Muhammadiyah tanpa sepengetahuan PP Muhammadiyah,” ujar Anwar, Senin (1/6).

Anwar menuturkan tidak keberatan jika ada orang atau pihak yang bicara dan diskusi tentang kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden di era pandemi Covid-19. Sebeab, dia menilai Indonesia memiliki kebebasan berbicara sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.

Akan tetapi, dia mengingatkan penyematan nama Muhammadiyah dalam diskusi itu harus melalui izin dari organisasi. Anwar mengatakan hal itu harus dilakukan mengingat topik diskusi itu menyangkut hal yang sangat sensitif.

“Dan oleh pihak penguasa dan atau para pendukung rezim tentu bisa diartikan bermacam-macam. Sehingga hal demikian bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik,” ujar Anwar.

Anwar mengatakan pihaknya sama sekali belum menerima permohonan konsultasi atau informasi dari penyelenggara acara tersebut bahwa akan menyematkan Muhammadiyah. Dia baru mengetahui dari tautan sejumlah pihak lewat pesan aplikasi Whatsapp.

“Belum ada dan tidak ada konsultasi. Banyak warga Muhammadiyah yang bertanya kepada saya sehingga saya mengeluarkan pernyataan itu,” ujar Anwar.

Lebih dari itu, Anwar mengingatkan Muhammdiyah menjalin hubungan dengan semua pihak. Dia menegaskan Muhammadiyah bukan lembaga atau gerakan politik.

See also  NasDem-PDIP Bertemu Bahas Kebaikan Bangsa

“Untuk itu saya sangat menyesalkan dan mengimbau para pihak kalau akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik semestinya sebelum melaksanakan, hendaknya bertanya dan berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat dan atau pimpinan wilayah Muhammadiyah setempat,” kataya.

Lihat juga: 62 RW Zona Merah Corona di DKI, Keluar Masuk Wajib Surat Izin

Sebelumnya, MAHUTAMA dan Kolegium Jurist Institute menyelenggarakan webinar nasional dengan tema ‘Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19. Acara itu diikuti sejumlah pembicara, yakni Ketua Dewan Pertimbangan MUI PUsat Din Syamsuddin, Ketum MAHUTAMA Aidul Fitriciada, Direktur Eksekutif KJI Ahmad Redi, dan guru besar FH Unpad Susi Harijanti.

Kemudian, acara juga diikuti mantan Wamenkumham Denny Indrayanan, pengamat politik Refli Harun, pengamat hukum Bivitri Susanti, hingga pakar Pancasila Suteki.

Dalam acara itu, Din menyatakan pemakzulan pemimpin bisa dilakukan jika memenuhi syarat seperti dalam pemikiran tokoh pemikir politik Islam, Al Mawardi. Adapun tiga syarat itu adalah ketiadaan keadilan, ketiadaan ilmu pengetahuan, dan ketiadaan kemampuan atau kewibawaan pemimpin dalam situasi kritis.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan pemakzulan pemimpin sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator. Din menyebut pemerintah Indonesia belakangan ini tak berbeda jauh dengan kondisi tersebut. (*)

Berita Terkait

Respon Megawati, Haidar Alwi Minta PDIP Tidak Memaksakan Kehendak Soal Polri di Bawah Kemendagri atau TNI
Anggota DPD RI Kritisi Praktik Politik Uang yang Semakin Vulgar di Pemilu
BKSAP DPR Minta Negara Global Patuhi Surat Penangkapan Netanyahu
Prabowo Pantau Quick Count Pilkada 2024 di Hambalang
Pantau Pilkada Serentak 2024: GKR Hemas Ajak JaDI Lakukan Pendidikan Politik Kebangsaan dari Akar Rumput
Ketua DPD RI: Keseimbangan Demokrasi dan Ekologi Dibutuhkan Untuk Masa Depan Bangsa
Bala Gibran, Ridwan Kamil Hadiri Tasyakuran Rahayu Saraswati, Ajak Masyarakat Bersatu “RIDO”
Ratusan Relawan RIDO Gelar dan Nobar Debat Pilkada di DPD Golkar

Berita Terkait

Saturday, 14 December 2024 - 14:41 WIB

Respon Megawati, Haidar Alwi Minta PDIP Tidak Memaksakan Kehendak Soal Polri di Bawah Kemendagri atau TNI

Tuesday, 3 December 2024 - 08:30 WIB

Anggota DPD RI Kritisi Praktik Politik Uang yang Semakin Vulgar di Pemilu

Thursday, 28 November 2024 - 09:30 WIB

BKSAP DPR Minta Negara Global Patuhi Surat Penangkapan Netanyahu

Wednesday, 27 November 2024 - 17:05 WIB

Prabowo Pantau Quick Count Pilkada 2024 di Hambalang

Tuesday, 19 November 2024 - 09:16 WIB

Pantau Pilkada Serentak 2024: GKR Hemas Ajak JaDI Lakukan Pendidikan Politik Kebangsaan dari Akar Rumput

Berita Terbaru

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid / foto ist

Nasional

Pemerintah Siapkan Lima Prioritas Strategi AI Indonesia

Sunday, 22 Dec 2024 - 21:21 WIB

ilustrasi / foto ist

Ekonomi - Bisnis

Hingga Akhir 2024, Total Nilai Ekspor UMKM Binaan BCA Capai Rp37 Miliar

Sunday, 22 Dec 2024 - 18:55 WIB