Penyaluran Bantuan Diharapkan Transparan dan Akuntabel

Monday, 28 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Pandemik Covid-19 yang disebabkan virus corona telah berpengaruh pada semua aspek di hampir semua negara. Indonesia sendiri sudah beberapa bulan terdampak dan masih belum terlihat indikasi kapan ini akan berakhir. Sektor pertanian merupakan salah satu yang terkena dampaknya. Banyak petani yang beralih profesi disebabkan menipisnya pendapatan dari bertani.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota DPR/MPR RI H. M. Salim Fakhry, SE., MM pada acara Sosialisasi 4 Pilar Bersama Kelompok Masyarakat Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara, Jum’at (27/09/2020). Menurutnya, dalam situasi ini kehadiran pemerintah adalah satu-satunya solusi. Untuk itu, investasi dan bantuan pemerintah untuk program-program pertanian sangat diperlukan. Efek bantuan tidak hanya bermanfaat bagi petani, tetapi juga seluruh penduduk dalam bentuk keamanan pangan dan daya tahan yang lebih baik di tengah kondisi yang rapuh ini. Pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian dua atau tiga kali lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kerawanan pangan.

Saat ini pemerintah memang sudah berupaya memberikan bantuan dalam bentuk sembako dan Bansos. Namun banyak masyarakat menilai bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Bantuan tersebut dianggap tidak tepat sasaran karena masyarakat melihat mayoritas warga yang seharusnya berhak menerima akan tetapi sama sekali tidak menerima bantuan.

“Ini sangat mengkhawatirkan. Mengingat besarnya dana yang dikucurkan pemerintah hanya akan bermanfaat bila bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan,” kata Fakhry.

Dalam kesempatan itu, politisi Partai Golkar itu juga menyebutkan persoalan data yang tidak transparan merupakan salah satu penyebab utama. “Transparansi data dalam hal ini adalah kunci utama agar bantuan lebih tepat sasaran” pungkasnya.

Di akhir acara, terkait data yang belum sinkron tersebut, Fakhry berharap dan meminta Kemendagri serta pihak terkait agar dapat melakukan evaluasi data, baik data regular maupun non regular. Ia juga menyebut ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan dalam penyalura bantuan ini, termasuk yang menyangkut percepatan penyaluran bantuan untuk wilayah Aceh khususnya masyarakat petani Aceh Tenggara sehingga masyarakat tidak lagi mengeluh sekaligus dapat memanfaatkan apa yang menjadi hak-haknya.(*)

See also  Harus Ada Political Will Bupati Kuansing Membangun Daerah 3 T di Desa Sungai Besar

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru