Ace Hasan Berikan Penjelasan Soal Keuangan Haji

Friday, 2 October 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily / Ist

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily / Ist

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyebut lamanya daftar tunggu haji menjadi masalah utama perhajian di Indonesia dan negara-negara lain. Hal tersebut disampaikan pada acara Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Provinsi Jawa Barat, di Soreang Bandung, Jumat (2/10/2020).

“Problematika haji salah satunya daftar tunggu. Dan ini tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara lain. Di Jawa Barat sendiri rata-rata 20 tahun, di Nusa Tenggara Barat 26 tahun, di Kalimantan Selatan 29 tahun, dan di Sulawesi Selatan 39 tahun. Untuk mengantisipasi daftar tunggu yang sangat lama, kemarin kita sudah rapat dengan Badan Pengelolah Keuangan Haji (BPKH), diusulkan daftar haji bisa sejak bayi”, ujar Ace Hasan.

Politisi Partai Golkar itu juga menjelaskan peran DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, DPR RI memiliki peran pengawasan dan penganggaran untuk menentukan besaran biaya haji.

Ace Hasan juga menjelaskan kondisi keuangan haji saat ini. Menurutnya, dana haji yang dikelola BPKH saat ini sebesar Rp. 139 triliun. Dana tersebut ditempatkan di Bank sebesar Rp. 32,2 triliun. Selain itu dana tersebut juga diinvestasikan dalam surat berharga syariah negara sebesar Rp. 96,6 triliun. Pada tahun 2021, BPKH memproyeksikan dana kelolaan haji sebesar Rp. 146 triliun.

“Oleh karena itu, tidak benar kalau dana di era Pak Jokowi ini untuk bangun jalan”, lanjut Ace.

Sementara itu, Khoirizi Dasir, Direktur Bina Haji Kementerian Agama menjelaskan asas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam UU tersebut terdapat 10 asas penyelenggaraan haji dan umrah: syariat; amanah; keadilan; kemaslahatan; kemanfaatan; keselamatan; keamanan; profesionalitas; transparansi; dan akuntabilitas.

See also  Haidar Alwi: TNI-POLRI Peringkat 5 Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia

“Jadi bapak ibu, yang pertama itu syariat. Kemudian amanah”, kata Khoirizi.

Terkahir, Khoirizi mengajak para pimpinan KBIH untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan jamaah haji dan umrah. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah latihan manasik sepanjang tahun.

Berita Terkait

DPD RI, BRIN dan ICMI Siapkan Kajian RUU Kecerdasan Artifisial
Dukung Penanganan Karhutla di Berau, Kementerian PU Kerahkan Peralatan dan Pasokan Air
Pertamina Raih Posisi Puncak Fortune Indonesia 100 Gala 2026
Astra Raih Dua Penghargaan Fortune Indonesia 100 2026
BNI dan Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan dan Perpajakan Digital bagi UMKM
Wamen Todotua Resmikan Bioethanol Development Center di Lampung
Tandatangani SKB 3 Menteri, Mendes Yandri Dorong Perempuan Jadi Subjek Pembangunan
Dengar Aspirasi Warga Momiwaren, Mentrans Dorong Pengembangan Hasil Laut

Berita Terkait

Monday, 21 September 2026 - 18:27 WIB

DPD RI, BRIN dan ICMI Siapkan Kajian RUU Kecerdasan Artifisial

Monday, 21 September 2026 - 18:01 WIB

Dukung Penanganan Karhutla di Berau, Kementerian PU Kerahkan Peralatan dan Pasokan Air

Saturday, 19 September 2026 - 22:05 WIB

Pertamina Raih Posisi Puncak Fortune Indonesia 100 Gala 2026

Friday, 18 September 2026 - 17:01 WIB

Astra Raih Dua Penghargaan Fortune Indonesia 100 2026

Wednesday, 16 September 2026 - 13:03 WIB

BNI dan Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan dan Perpajakan Digital bagi UMKM

Berita Terbaru

foto istimewa

Olahraga

Indonesia Tekuk Vietnam 3-0, Bidik Posisi Kelima

Monday, 21 Sep 2026 - 19:16 WIB

Berita Terbaru

DPD RI, BRIN dan ICMI Siapkan Kajian RUU Kecerdasan Artifisial

Monday, 21 Sep 2026 - 18:27 WIB