Kementerian PUPR Raih Tiga Penghargaan Anugerah Indonesia Property & Bank Award 2020

Friday, 20 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima tiga penghargaan sekaligus di Anugerah Indonesia Property & Bank Award 2020 di Jakarta, Jumat (20/11/2020). Penghargaan pertama diterima Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai tokoh nasional yang turut berperan sebagai pendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Program Padat Karya Tunai dan Bedah Rumah.

Penghargaan kedua diterima oleh Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin dalam kategori The Best of Leadership in The Distribution of Affordable Housing Subsidies dan penghargaan ketiga diterima PPDPP sebagai lembaga pemerintah yang menggunakan berbagai sarana aplikatif dalam pelayanan.

Penghargaan berupa piala dan piagam diserahkan oleh salah satu juri yang juga Guru Besar IPMI International Business School Prof. Roy Sembel kepada Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja yang mewakili Menteri Basuki, dan untuk penghargaan lainnya diterima oleh Dirut PPDPP Arief Sabaruddin.

Selain Menteri Basuki, sejumlah Menteri yang ada di dalam Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga memperoleh penghargaan di ajang tahunan tersebut, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate sebagai tokoh penggerak sektor pariwisata melalui Teknologi Informasi, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai tokoh publik yang peduli pada kemajuan desa serta tata kelola dana desa.

Kementerian PUPR pada tahun 2020 memperbesar alokasi anggaran Program Padat Karya Tunai (PKT) guna mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19. Pada TA 2020 Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 13,4 triliun untuk program PKT yang akan menyerap 638.990 tenaga kerja. Hingga pertengahan November 2020, realisasi belanja PKT mencapai Rp. 12,20 triliun atau 90,93 % dengan serapan tenaga kerja 630.990 orang atau sekitar 98,7 %.

See also  Kementerian PUPR Tata Ulang Kawasan Kumuh Bungkutoko dan Petoaha Jadi Kawasan Wisata Waterfront City Yang Menarik

Menteri Basuki mengatakan program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT juga harus memperhatikan protokol physical and social distancing,” ujar Menteri Basuki.

Pada TA 2020 terdapat 16 kegiatan PKT, dimana salah satunya merupakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah dengan alokasi anggaran Rp 4,78 triliun. Tercatat hingga pertengahan November 2020, realisasi BSPS sudah rampung 100%.

Selain program PKT, Kementerian PUPR juga mendorong daya beli masyarakat dalam bidang perumahan melalui PPDPP yang merupakan lembaga unsur pendukung dalam pelaksanaan program pengembangan pembiayaan perumahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Salah satu bantuan pembiayaan perumahan yang dikelola PPDPP adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada TA 2020, Pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp 11 triliun. Hingga pertengahan November 2020, dana FLPP telah tersalurkan mencapai Rp. 10,522 triliun untuk 102.665 unit rumah atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 102.500 unit rumah. Subsidi FLPP hingga akhir 2020 diperkirakan sebesar 107.600 unit rumah.

Untuk mengajukan permohonan subsidi FLPP, masyarakat dapat mengunduh aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) melalui PlayStore. Dengan menggunakan SiKasep, masyarakat akan secara online terhubung dengan pemerintah, bank pelaksana, dan pengembang dengan menggunakan sistem host to host. Sedangkan untuk proses verifikasi pengguna, SiKasep terhubung langsung ke Kementerian Dalam Negeri yang sekaligus telah terkoneksi dengan data FLPP yang dikelola oleh BLU PPDPP sehingga subsidi dapat tepat sasaran. (*)

Berita Terkait

Merespons Eskalasi Konflik Papua, DPD RI Resmi Sepakati Pembentukan Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua
Cegah Mangkrak, Menteri Dody Kawal Langsung Pembangunan Sekolah Rakyat di Lapangan
Menteri Dody Tinjau Lokasi Usulan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanah Datar
Indonesia Perkuat Strategi Pembiayaan Tahun 2026
Kementerian PU Perkuat Layanan Air Minum SPAM Semongkat untuk 29 Desa di Sumbawa
Lewat Patriot Move 2026, Menko AHY dan Menteri Iftitah Ajak Anak Muda Jadi Pelopor Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Bangun RSUD Berkualitas di Maluku, Hutama Karya Perluas Akses Kesehatan Masyarakat Kepulauan
Menkop UMKM Larang Marketplace Naikkan Biaya Admin Seller

Berita Terkait

Saturday, 23 May 2026 - 05:32 WIB

Merespons Eskalasi Konflik Papua, DPD RI Resmi Sepakati Pembentukan Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua

Saturday, 23 May 2026 - 05:19 WIB

Cegah Mangkrak, Menteri Dody Kawal Langsung Pembangunan Sekolah Rakyat di Lapangan

Friday, 22 May 2026 - 00:19 WIB

Menteri Dody Tinjau Lokasi Usulan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanah Datar

Thursday, 21 May 2026 - 15:15 WIB

Indonesia Perkuat Strategi Pembiayaan Tahun 2026

Wednesday, 20 May 2026 - 10:40 WIB

Kementerian PU Perkuat Layanan Air Minum SPAM Semongkat untuk 29 Desa di Sumbawa

Berita Terbaru