Ketua DPD Kritik Penggunaan Dana Desa untuk Bangun Kantor Desa Seperti Istana

Saturday, 21 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkritik pembangunan Kantor Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara, Lampung, yang mirip Istana Merdeka. Pembangunan kantor desa yang terkesan mewah itu dikritik lantaran menggunakan dana desa.

“Dana desa tidak sepantasnya untuk membangun kantor desa supaya terlihat megah,” ujar LaNyalla, Sabtu (21/11/2020), sesaat sebelum meninggalkan Sultra di Bandara Haluoleo, Kendari untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja.

Kantor Desa Cempaka yang mirip Istana Merdeka ini menjadi perbincangan publik dan viral di media sosial. Kantor Desa yang baru jadi itu seperti versi kecil Istana Merdeka, tempat Presiden berkantor.

Pada Kantor Desa Cempaka, terlihat pilar-pilar tinggi megah yang mencolok. Sama seperti di Istana Merdeka, terlihat lambang Garuda Pancasila tepat di tengah atap gedung.

Kemegahan Kantor Desa Cempaka dipamerkan di media sosial oleh jajaran perangkat desa. Pembangunan kantor desa mewah itu menghabiskan biaya hampir Rp 400 juta dengan menggunakan anggaran dana desa tahun 2020.

LaNyalla mengingatkan, dana desa seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi warga. Kantor desa kurang memiliki manfaat bagi masyarakat secara umum.

“Peruntukan dana desa fokusnya untuk pembangunan infrastruktur yang bisa menstimulasi ekonomi desa. Kantor desa itu kan yang pakai cuma kepala desa dan perangkatnya. Tak ada gunanya bagi warga,” kata LaNyalla.

Senator asal Dapil Jawa Timur itu menegaskan, perangkat desa harus paham betul soal penggunaan dana desa. LaNyalla mempertanyakan apa fungsi membangun kantor desa yang megah hingga mengeluarkan dana besar.

“Dana desa harus digunakan untuk peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa,” sambung LaNyalla.

Oleh karena itu, LaNyalla meminta Pemda untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Ia berharap, perihal anggaran dana desa digunakan untuk membangun kantor desa megah seperti di Desa Cempaka tidak terjadi lagi.

See also  Heru Budi Gelar Uji Coba Makan Bergizi Gratis di SMAN 70 Jakarta

“Senator juga harus ikut mengawasi. Jangan kebobolan seperti di Desa Cempaka yang ingin punya kantor seperti Istana malah banyak menghabiskan uang yang seharusnya untuk rakyat,” tandas LaNyalla. (*)

Berita Terkait

Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis
Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui
Warga Kampung Weri Sulap Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual
Kementerian PU Percepat Pemulihan Akses Jalan Nasional Takengon–Gayo Lues, Aceh Tengah
Implementasi Strategi Astra & Aspirasi Pertumbuhan Menuju 2030
HUT Ke-70 Lamsel, Wamen Viva Yoga: Sejarah Transmigrasi Berawal dari Lamsel
Sultan Dukung Prabowo Tambah Rp100 Miliar Tiap Ibu Kota Provinsi

Berita Terkait

Tuesday, 17 November 2026 - 13:51 WIB

Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis

Tuesday, 17 November 2026 - 09:36 WIB

Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui

Monday, 16 November 2026 - 18:35 WIB

Warga Kampung Weri Sulap Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual

Monday, 16 November 2026 - 14:18 WIB

Kementerian PU Percepat Pemulihan Akses Jalan Nasional Takengon–Gayo Lues, Aceh Tengah

Monday, 16 November 2026 - 14:15 WIB

Implementasi Strategi Astra & Aspirasi Pertumbuhan Menuju 2030

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Megapolitan

Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar

Tuesday, 17 Nov 2026 - 16:59 WIB

Ekonomi - Bisnis

BNI-BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Dukung Penguatan Program JKN

Tuesday, 17 Nov 2026 - 16:48 WIB