DPR Minta Pemerintah Reboisasi Area Hutan Gunung Mas

Friday, 29 January 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Ist

foto Ist

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai penyebab terjadinya bencana banjir bandang di Kabupaten Bogor disebabkan adanya pengalih fungsian lahan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan Gunung Mas. Untuk itu ia mendorong pemerintah setempat dan PTPN melakukan reboisasi terhadap area tersebut.

Hal tersebut ia sampaikan usai memimpin tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI meninjau lokasi PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2021). Menurutnya ada kesalahan ketika hutan Gunung Mas dialih fungsikan menjadi rumah-rumah bedeng para pekerja dan perkebunan.

“Harusnya area hutan tidak boleh di alihfungsikan sebagai kawasan pemukiman, itu akan menyebabkan hilangnya pohon – pohon besar dan juga batu yang berada di aliran sungai tidak bisa menahan air yang turun dari atas. Jangan sampai menyalahkan hujan nya. Tetapi kita harus sadar diri bahwa area tersebut merupakan area hutan bukan untuk tempat tinggal,” jelasnya.

Politisi partai Golongan Karya tersebut pun memberikan solusi agar area tersebut ditanam kembali pohon – pohon yang berfungsi sebagai penahan air (reboisasi). Serta melakukan realokasi penduduk yang tinggal di area tersebut, agar nantinya kawasan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.

“Kami dari Komisi IV memberikan beberapa solusi yang berharap nantinya agar tidak menimbulkan terjadi nya bencana seperti ini lagi. Dan juga kami meminta agar penduduk yang tinggal di area tersebut di realokasi ke tempat yang lebih nyaman dan layak,” ujar Kang Dedi, sapaan akrabnya.

Politisi dapil Jawa Barat VII ini meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh hutan di wilayah Bogor. Ia mendorong pihak terkait untuk meneliti jumlah hutan di Bogor, sehingga apabila jumlahnya berkurang, maka sejumlah perkebunan yang kurang produktif dan tidak menguntungkan itu statusnya dapat diubah menjadi hutan. 

See also  Presiden RI Jokowi Didampingi Gubernur Lampung Arinal, Meninjau RSUD-AM

“Perkebunan teh sudah banyak yang tidak menguntungkan di bibir hutan. Saya sarankan perkebunan itu sebagian diubah peruntukannya dijadikan hutan lindung. Gunung Mas semuanya dihutankan kembali, kecuali beberapa perkebunan yang relatif masih produktif dan menguntungkan,” tutupnya.

Berita Terkait

Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut
DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT
Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh
DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan
Pelajar Wonosobo: Indonesia Tak Kekurangan Orang Pintar, Tapi Butuh Integritas.
Dari Lingga, Pelajar Serukan Anak Muda Jangan Jadi Penonton Indonesia Emas
Rakornas Dukcapil 2026, Dukcapil Kepulauan Seribu Sabet Peringkat Tertinggi Capaian IKD

Berita Terkait

Sunday, 11 October 2026 - 10:24 WIB

Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut

Friday, 25 September 2026 - 14:45 WIB

DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT

Thursday, 24 September 2026 - 16:30 WIB

Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh

Thursday, 10 September 2026 - 16:21 WIB

DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Monday, 7 September 2026 - 13:56 WIB

Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan

Berita Terbaru

Nasional

Budaya & Adat Papua Jadi Bahan Ajar Bagi Anak-anak Di Manokwari

Sunday, 18 Oct 2026 - 22:10 WIB