foto Ist / Net
DAELPOS.com – Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), mengecam keras dugaan praktik jual beli jabatan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Sekjen DPP Repdem, Abe Tanditasik mengatakan, jika isu praktik jual beli jabatan itu terbukti benar, maka tidak ada toleransi selain mengganti atau mereshuffle Mendes PDTT, Abdul Halim.
“Di tengah pemerintahan terus bersemangat melakukan reformasi birokrasi dan menata aparatur sipil negara, justru terjadi isu jual beli jabatan di kementerian,” Abe dalam keterangannya, Jumat (16/4).
Abe Menilai, yang diperlukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bukan hanya sekedar klarifikasi, tetapi perlu juga dilakukan investigasi oleh legislatif beserta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Semua pihak yang diduga terlibat harus dipanggil dan diperiksa. Presiden bisa saja melakukan tindakan preventif untuk mencopot Menteri sebagai pihak yang bertanggung jawab,” tegas Abe.
Lanjutnya, Abe mengingatkan, Jabatan eselon di kementerian sedianya harus diisi dengan orang-orang yang berkompeten dan juga profesional. Menurut Abe, semua harus melalui uji kelayakan dan kepatutan.
“Jika kemudian muncul oknum staf khusus yang memperdagangkan jabatan, tentu itu di luar prosedur. Apalagi hingga miliaran rupiah,” tandasnya.
Menurut Abe, Harus ada tindakan cepat agar hal ini tidak terulang lagi.
“Ini benar-benar gila,” tegasnya.
Sebelumnya, pergantian jabatan eselon I dan II di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diduga ada praktek jual beli jabatan.
Beberapa sumber dari laporan sebuah majalah Nasional mengatakan, bahwa seorang staf khusus meminta uang mulai Rp 500 juta untuk jabatan eselon sampai Rp 3 miliar untuk posisi dirjen atau eselon I.
Follow kami di social media
