Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (LSM KAPOK)

Tuesday, 4 May 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (LSM KAPOK) PADA HARI Selasa 4 Mei 2021, menyampaikan laporan dugaan tindak pidana KORUPSI ke Kejaksaan Negeri Kota Depok, adapun kronologis dan modus oferandi dugaan kerugiaan APBD tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2019 berpotensi terjadinya tindak pidana KORUPSI di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Depok sebagai berikut;

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok (APBD) tahun anggaran 2017 khususnya untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok sebesar Rp 350.577.587.628,00 (tiga ratus lima puluh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari anggaran tersebut sebagian untuk pembiayaan pembangunan inprastruktur jalan, turap, normalisasi suangai dan setu, kurang lebih 1400 titik mencakup kegiatan lelang atau tender reguler dan penunjukan langsung (PL).
  2. Dari sejumlah pekerjaan inprastruktur tersebut, dugaan modus oferandi para oknum kotrator bekerja sama dengan oknum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok serta oknum pengawas lapangan, saling bekerja sama untuk mengurangi volume bahan matrial yang berpotensi dan berdampak kualitas pekerjaan inspratuktur menjadi rendah dan buruk.
  3. Jika di total dari keseluruhan anggaran APBD Kota Depok tahun 2017 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok sebesar Rp 350.577.587.628,00 (tiga ratus lima puluh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) maka estimasi kerugian APBD Kota Depok tahun anggaran 2017 bisa mencapai Rp 38.321.306.250,00 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
See also  Korupsi Soal Sistem, PR Besar yang Harus Diatasi

DUGAAN KORUPSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DEPOK BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2017
Kronologis dan dugaan modus oferandi sebagai berikut;

  1. Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Depok mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan pekerjaan pengaspalan/hotmik di jalan Proklamasi Kota Depok sebesar Rp 4.418.336.000,00 (emapat milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pekerjaan tersebut diduga tanpa tender atau lelang, dan diduga pekerjaan aspal hotmik mengurangi volume atau ketebalan aspal, sangat-sangat berpotensi merugikan keuangan negara tindak pidana KORUPSI sebesar kurang lebih Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

DUGAAN KORUPSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DEPOK BERSUMBER DARI bantuan keuangan provinsi dki Jakarta tahun anggaran 2019

Kronologis dan dugaan modus oferandi sebagai berikut;

  1. Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Depok mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah DKI Jakarta sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk peningkatan jalan dari hasil penelusuran kami patut diduga ada pengurangan volume pekerjaan diantaranya;
    a. Pemerataan dan penegerasan/pemadatan tanah dasar/lantai untuk cor-coran beton B0 seharusnya memakai mesin stum, hal tersebut patut diduga tidak memakai pengeras mesin stum, langsung di cor B0, tentunya mengurangi kualitas pekerjaan.
    b. Besi Dowel Pada Sambungan Rigid seharusnya jarak per 5 meter, patut diduga yang terpasang bisan berjarak per 8 meter, hal tersebut patut diduga mengurangi volume dan kaulitas pekerjaan jalan.
    c. Ketebalan betonisasi pekerjaan seharusnya 20 cm, patut diduga hanya 18 cm. hal tersebut patut diduga mengurangi volume dan mengurangi kualitas pekerjaan jalan.
    Dari hasil temuan kami tersebut, maka kami mengestimasikan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kontraktor yang diduga bekerja sama dengan oknum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok serta oknum pengawas lapangan yang berpotensi merugikan keuangan Negara KORUPSI!!! Sebesar kurang lebih Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
    Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas batuan maupun kerja sama dari sahabat-sahabat pers kami ucapkan beribu-ribu terima kasih, hanya ALLAH SWT yang dapat membalas segala kebaikan dan kemurahan hati sahabat-sahabat pers tanpa terkecuali,.

Berita Terkait

OJK Sita 41 Aset Terkait Dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah di BPRS GP
Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pejabat BGN Tersangka Korupsi MBG
Pertamina Dukung Penegakan Hukum Penyalahgunaan BBM dan Elpiji
Kementerian PU Tegaskan Sikap Kooperatif dan Hormati Proses Hukum
Satgas Sikat Tambang Ilegal, 1.699 Hektare Lahan PT AKT Diselamatkan
Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi, Pertamina Perkuat Sinergi dengan Aparat Hukum
Kementrans Dukung Kejati Kaltim Usut Dugaan Korupsi Lahan Transmigrasi di Kutai Kartanegara
OJK dan Bareskrim Amankan Tersangka Kasus BPR di Malang

Berita Terkait

Monday, 22 June 2026 - 17:04 WIB

OJK Sita 41 Aset Terkait Dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah di BPRS GP

Thursday, 4 June 2026 - 00:04 WIB

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pejabat BGN Tersangka Korupsi MBG

Thursday, 23 April 2026 - 09:55 WIB

Pertamina Dukung Penegakan Hukum Penyalahgunaan BBM dan Elpiji

Friday, 10 April 2026 - 23:00 WIB

Kementerian PU Tegaskan Sikap Kooperatif dan Hormati Proses Hukum

Thursday, 9 April 2026 - 18:20 WIB

Satgas Sikat Tambang Ilegal, 1.699 Hektare Lahan PT AKT Diselamatkan

Berita Terbaru

Energy

Selamatkan Industri, Bahlil Turunkan Harga LNG Industri

Monday, 29 Jun 2026 - 18:26 WIB

Olahraga

PBVSI Beri Apresiasi untuk Timnas Voli Putra Juara AVC 2026

Monday, 29 Jun 2026 - 16:21 WIB

Berita Utama

DPD RI Dorong Revisi UU Perindustrian

Monday, 29 Jun 2026 - 16:10 WIB

Olahraga

Timnas Voli Indonesia Juara AVC Cup 2026

Monday, 29 Jun 2026 - 13:25 WIB

Ket : Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen Kebijakan dan Strategi Konstruksi, Danis Hidayat Sumadilaga; Manajemen PT DAM; dan Direktur Operasi I Hutama Karya, Gunadi

Berita Terbaru

Hutama Karya Dampingi Kunjungan Dewan Komisaris Danantara Di Proyek IKN

Monday, 29 Jun 2026 - 13:12 WIB