DAELPOS.com – Polemik uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa menjadi salah satu isu yang cukup problematik. Isu ini panas kala awal Mei 2020 lalu Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) menggelar aksi daring menggunakan tagar #UndipKokJahatSih. Lebih dari setahun, permasalahan UKT di tengah pandemi belum juga menemukan titik terang.
UKT tahun ajaran 2020/2021 dinilai terlalu memberatkan mahasiswa sebab UKT tahun tersebut rupanya mengalami kenaikan dari tahun ajaran sebelumnya. Terlebih pembelajaran daring yang sudah berlangsung satu tahun lebih membuat mahasiswa tidak dapat mengakses fasilitas kampus.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara mengenai polemik tersebut. Gus Muhaimin mengaku mendapat sejumlah laporan bahwa hingga saat ini masih banyak mahasiswa yang keberatan membayar UKT, meski sudah mendapatkan subsidi.
“Jadi walaupun sudah disubsidi, UKT ini masih memberatkan ke mahasiswa. Saya mendapat banyak laporan pada ngeluh, belajar online kok uang kuliahnya sama dengan offline,” kata Gus Muhaimin di Jakarta, Senin, 12 Juli 2021.
Selain itu, Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra juga meminta pemerintah menambah alokasi keringanan UKT selama pandemi Covid-19 bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Gus Muhaimin menyatakan, jumlah mahasiswa di PTS tak kalah banyak dibanding mahasiswa di PTN.
“Mau PTN atau PTS itu sama saja. Jadi kebijakannya juga harus sama dong. Anak-anak negeri ini enggak sedikit yang kuliah di PTS, jangan dibeda-bedakan (dengan PTN),” tegasnya.
Gus Muhaimin berkata, persoalan beban UKT bagi mahasiswa tak bisa dibiarkan oleh Kemendikbud. Ia mengatakan seluruh perguruan tinggi, baik negeri dan swasta, seyogyanya adalah tanggung jawab pemerintah.
“Yang namanya lembaga pendidikan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, itu tanggung jawab negara. Tidak ada perguruan tinggi yang berdiri sendiri, otonom, liar dan seenaknya, itu tidak bisa. Intinya tidak boleh ada mahasiswa putus kuliah saat pandemi gara-gara UKT,” tutupnya.
