Cak Imin Minta Pemerintah Perhatikan Masyarakat di tengah Rencana PPKM Darurat 6 Minggu

Thursday, 15 July 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Terkait adanya rencana Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama 6 minggu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar, meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan dan juga menyiapkan langkah-langkah bantuan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang saat ini paling terdampak Covid-19.

“Pertama belum dipastikan PPKM 6 minggu itu. Kalau sudah dipastikan, saya kira pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah untuk kelas menengah-bawah. Tidak ada jalan lain kecuali bantuan sosial (bansos). Bansos pun saya berharapnya harus tunai. Subsidi upah harus dimulai lagi, bantuan tunai harus dimulai lagi,” kata Gus Muhaimin di Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/7/2021).

Saat mendampingi Gus Muhaimin, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, tugas DPR RI adalah mengawasi sekaligus mengkaji kebijakan yang diambil pemerintah, untuk dilihat seberapa efektif perkembangannya.

“Ini kan Pemerintah terus mengkaji dan kita juga DPR melihat efektivitas daripada PPKM darurat ini, apakah angka penyebaran ini bisa menurun atau bisa ditekan, toh ternyata dalam waktu beberapa hari setelah PPKM diberlakukannya malah terus naik, ini kan harus ada skema yang begitu efektif apa yang harus diambil,” terang Cucun.

Cucun juga menambahkan, jika memang ada wacana untuk melakukan PPKM Darurat 6 minggu, pemerintah harus melakukan kajian yang matang, tentang bagaimana orang yang kehilangan pekerjaan, dan beberapa sektor yang berhenti akibat adanya pandemi ini. Karena beberapa sektor essensial masih perlu melakukan pelayanan publik, namun terhenti atau terhambat karena adanya PPKM Darurat ini.

“Makanya kalau ada wacana misalkan perpanjangan PPKM sampai nanti 6 minggu, ini harus ada kajian yang matang karena banyak penundaan yang timbul dari resiko WFH (work from home). Tapi dari sisi lain, bagaimana pemberlakuan PPKM darurat ini masih dapat menghidupkan di sektor-sektor yang masih bisa membangkitkan ekonomi,” tutupnya. 

See also  Megawati Ingatkan Kader untuk Tidak Lengah dengan Hasil Survei

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Daerah

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Monday, 7 Jul 2025 - 21:20 WIB