Vaksinasi Jadi Syarat Kegiatan Warga di Jakarta

Monday, 2 August 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Vaksinasi Covid-19 menjadi persyaratan administrasi bagi yang ingin melakukan berbagai aktivitas di wilayah DKI Jakarta. 

Kebijakan tersebut demi menjaga keselamatan warga Ibu Kota dari Covid-19.

“Juga upaya mendata warga yang belum tervaksin agar bisa memperoleh vaksinasi,” terangnya.

Kebijakan ini menyebabkan warga dapat terkena sanksi administratif.

Seperti penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan sampai dengan sanksi sesuai ketentuan umum Undang-Undang tentang wabah penyakit menular, sebagaimana amanat pada Peraturan Presiden (Perpres) No.14 Tahun 2021 pasal 13 A dan pasal 13B.

“Hal ini mempertimbangkan riset ilmiah di bidang medis dan didukung dengan fakta lapangan di Jakarta bahwa vaksinasi terbukti mampu menurunkan risiko keparahan dan kematian akibat Covid-19,” pungkasnya.

See also  HNW Desak Solusi Berkeadilan Terkait Pelayanan Karantina

Berita Terkait

Yulian Gunhar Tegaskan Pentingnya Persatuan di Tengah Perbedaan Politik
Legislator NasDem Sambut Baik Gencatan Senjata Israel-Hamas
Empat RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, DPD RI Akan Kawal Terus
Sambut Baik Penghapusan PT 20 Persen, Sultan: Pemilu Harus Tetap Dilaksanakan Efisien
Respon Megawati, Haidar Alwi Minta PDIP Tidak Memaksakan Kehendak Soal Polri di Bawah Kemendagri atau TNI
Anggota DPD RI Kritisi Praktik Politik Uang yang Semakin Vulgar di Pemilu
BKSAP DPR Minta Negara Global Patuhi Surat Penangkapan Netanyahu
Prabowo Pantau Quick Count Pilkada 2024 di Hambalang

Berita Terkait

Monday, 3 February 2025 - 11:10 WIB

Yulian Gunhar Tegaskan Pentingnya Persatuan di Tengah Perbedaan Politik

Thursday, 16 January 2025 - 18:57 WIB

Legislator NasDem Sambut Baik Gencatan Senjata Israel-Hamas

Tuesday, 14 January 2025 - 18:23 WIB

Empat RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, DPD RI Akan Kawal Terus

Friday, 3 January 2025 - 11:27 WIB

Sambut Baik Penghapusan PT 20 Persen, Sultan: Pemilu Harus Tetap Dilaksanakan Efisien

Saturday, 14 December 2024 - 14:41 WIB

Respon Megawati, Haidar Alwi Minta PDIP Tidak Memaksakan Kehendak Soal Polri di Bawah Kemendagri atau TNI

Berita Terbaru

Olahraga

Livin’ Mandiri Petik Kemenangan Atas Electric PLN

Friday, 7 Feb 2025 - 21:47 WIB