Dana Desa Tersendat, PAN Papua Desak Pemerintah Segera Cairkan

Wednesday, 15 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI Fraksi PAN asal Dapil Papua, Mesakh Mirin / Ist

Anggota DPR RI Fraksi PAN asal Dapil Papua, Mesakh Mirin / Ist

DAELPOS.com – Anggota DPR RI Fraksi PAN asal Dapil Papua, Mesakh Mirin, angkat suara terkait belum direalisasikannya anggaran dana desa (ADD) di Yahukimo Papua. ADD milik desa tersendat, membuat Mesakh Mirin desak Bupati Yahukimo Didimus Yahuli segera realisasikan anggaran tersebut.

“Ada masalah penyaluran dana desa kepada rakyat di Yahukimo, terutama 517 desa. Sudah 8 bulan pegawai desa tidak digaji.  Juga Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana operasional kampung belum diterima warga sampai sekarang. Itu karena SK pengangkatan Kepala Kampung oleh mantan Bupati Nomor 147 Tahun 2021 tentang pelantikan dan pengesahan Kepala Kampung. Berdasarkan SK itu maka bisa mencairkan dana tersebut. Tapi saat ini belum dicairkan oleh Bupati sekarang,” jelas Mesakh Mirin, dilansir dari Belarakyat.com, Rabu (15/9/2021).

Oleh karena itu, Mesakh Mirin sebagai wakil rakyat Papua,  mewakili warga Yahukimo memohon agar Bupati  realisasikan anggaran itu. Jika dana sebesar tersebut tidak direalisasikan, bisa saja dana tersebut dikembalikan ke kas negara maka hak warga atas gajinya dari anggaran 2021 tidak terealisasi.

Mesakh juga meminta semua kepentingan politik di daerah tersebut ditinggalkan terlebih dahulu mengedepankan kepentingan warga Yahukimo. Termasuk mementingkan pembangunan masyarakat.

“Kita minta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi segera memantau dana yang besar itu di Kabupaten/Kota di Papua.  Kadang Bupati di daerah tidak melaksanakan amanat Undang-undang itu, ” terangnya.

Karena itu, lanjutnya, nantinya dipertimbangkan lagi untuk berikutnya, tidak hanya Yahukimo, tapi ada juga beberapa Kabupaten yang sampai hari ini belum realisasikan kepada rakyat Papua.

Sebagai informasi, Bupati Yahukimo tidak lagi mengakui SK Nomor 147 Tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung (baca: desa) periode 2021-2027 yang sebelumnya dilantik Bupati Yakukimo periode sebelumnya 2016-2021. Bahkan Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, akan menggelar pemilihan Kepala Desa ulang yang diduga sangat politis.

See also  Wacana Koruptor Dihukum Mati, Pengamat: Buktikan!

Berita Terkait

Yulian Gunhar Galang Persatuan Lewat Sosialisasi 4 Pilar dalam Suasana Hari Pendidikan Nasional
Pemuda di Garis Depan Pembangunan Berkelanjutan: BKSAP Tekankan Pentingnya Investasi pada Generasi Muda
PHK Massal Industri Media, Gus Hilmy: Alarm Bagi Demokrasi
Mencari Pengganti Hasan Nasbi, Saiful Huda Ems Sebut Haidar Alwi Paling Mumpuni
Yulian Gunhar Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Kenten Laut, Banyuasin
Hari Kartini, Puan: Perempuan RI Harus Berani Bersuara
Perkuat Kolaborasi, Mendes Yandri Ingin GP Ansor Manfaatkan Jaringan Dukung Pembangunan Desa
Haidar Alwi: Perubahan Pemerintahan Trump BUKAN Bom Waktu Bagi Ekonomi Indonesia.

Berita Terkait

Tuesday, 6 May 2025 - 18:58 WIB

Yulian Gunhar Galang Persatuan Lewat Sosialisasi 4 Pilar dalam Suasana Hari Pendidikan Nasional

Tuesday, 6 May 2025 - 18:35 WIB

Pemuda di Garis Depan Pembangunan Berkelanjutan: BKSAP Tekankan Pentingnya Investasi pada Generasi Muda

Sunday, 4 May 2025 - 19:08 WIB

PHK Massal Industri Media, Gus Hilmy: Alarm Bagi Demokrasi

Wednesday, 30 April 2025 - 07:51 WIB

Mencari Pengganti Hasan Nasbi, Saiful Huda Ems Sebut Haidar Alwi Paling Mumpuni

Tuesday, 22 April 2025 - 12:57 WIB

Yulian Gunhar Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Kenten Laut, Banyuasin

Berita Terbaru