DAELPOS.com – Anggota Komisi XI Fraksi Partai NasDem DPR-RI, Fauzi H Amro, meminta agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan mengurusi masalah maskapai Garuda Indonesia yang hingga kini tak kunjung teratasi.
“Dengan kondisi Garuda seperti ini, kita usulkan dibuat Pansus untuk mengurai dan mengetahui masalah dari hulu hingga hilir maskapai plat merah itu,” kata Fauzi, Selasa (9/11), merespon masalah Garuda Indonesia yang terancam dipailitkan oleh Menteri BUMN.
Menurut Fauzi, publik sejauh ini telah mengetahui perihal opsi pailit yang ditawarkan Kementerian BUMN, selaku pemegang saham mayoritas Garuda Indonesia.
Berdasarkan catatan pemegang saham, terang Fauzi, langkah tersebut ditempuh jika upaya merestrukturisasi utang Garuda sebesar Rp.70 triliun lebih terhadap kreditur dan lessor menemui jalan buntu. Selain itu, Kementerian BUMN juga menawarkan bahkan tengah menyiapkan PT Pelita Air Service (PAS) untuk menggantikan rute penerbangan domestik PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).
“Menurut saya, semua pemangku kepentingan perlu duduk bareng untuk membicarakan masalah Garuda ini dari hulu ke hilir. Kita perlu mengurai secara utuh. Karenanya saya mengusulkan perlunya dibentuk Pansus Garuda, termasuk mendiskusikan dan mengevaluasi opsi yang ditawarkan Kementerian BUMN atau mungkin ada opsi lain yang lebih baik guna menyelamatkan Garuda,” paparnya.
Politisi asal Sumatera Selatan itu mengemukakan, keberadaan Garuda Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna melayani penerbangan lintas pulau Nusantara bahkan mancanegara. Pemerintah, menurut Fauzi, harus berupaya dengan berbagai cara untuk menyelamatkan Garuda dan jangan sampai bernasib sama dengan Merpati.
“Salah satu masalah yang kita hadapi sebagai negara kepulauan adalah layanan transportasi. Dan jauh hari Almarhum Presiden Habibie sudah mengingatkan pentingnya membangun dan mengembangan maskapai penerbangan yang bagus, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah transportasi lintas pulau Nusantara dan juga untuk penerbangan mancanegara seperti angkutan jamaah haji dan umroh,” jelas Fauzi H Amro.
Opsi mengganti Garuda Indonesia dengan Pelita Air, menurut Fauzi, adalah kurang tepat. Mengingat secara brand, Garuda lebih baik dibandingkan Pelita. Termasuk layanan Garuda yang selama ini sudah juga cukup bagus, terbukti dengan banyaknya Garuda meraih penghargaan dari berbagai lembaga internasional.
Di sisi lain, lanjut Fauzi, secara history Pelita Air pernah gagal dalam layanan penumpang umum. Saat ini pun Pelita hanya mampu bertahan dalam penyedian pesawat yang disewakan.
“Masih mending Citilink, layanannya oke dan masih satu group dengan Garuda Indonesia. Selain itu layanan Citilink selama ini sangat bagus dengan harga tiketnya yang lumayan terjangkau,” ungkapnya.
Lebih lanjut Fauzi mengatakan jika masalah Garuda lebih banyak pada persoalan manajemennya, maka hal itu hanya tinggal dibenahi saja. Jika benar telah terjadi praktik korupsi di dalam manejemen Garuda, sebaiknya aparat terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan termasuk Badan Pemeriksa Keuangan segera melakukan penindakan dan audit secara menyeluruh.
“Semua harus dilakukan untuk mengetahui adanya kemungkinan praktik korupsi yang diduga dilakukan direksi Garuda sebelumnya maupun yang sedang menjabat saat ini. Jika memang demikian Menteri BUMN Erick Thohir perlu memecat direksi dan komisaris Garuda Indonesia yang terlibat,” ujar Fauzi.
Dia berpendapat krisis yang dialami Garuda saat ini disebabkan oleh moral hazard yang dilakukan manajemen selama bertahun-tahun. Seperti penggelembungan jumlah pesawat hingga 142 unit, padahal kebutuhan riilnya hanya 41 unit. Kemudian penggelembungan harga sewa dari US$ 750.000 menjadi US$ 1,4 juta per bulan.
Fauzi menambahkan meski direksi Garuda saat ini telah melakukan efesiensi atau pengetatan anggaran, dengan cara mengurangi jumlah pesawat yang disewa, seharusnya tidak perlu hingga sebanyak itu. Saat ini yang dibutuhkan hanya 41 unit, tetapi disewa 142 unit. Belum lagi adanya dugaan penggelembungan harga sewa. Dengan semua kondisi itu, ungkap Fauzi, cukup kuat dugaan adanya tindak korupsi dalam proses penyewaan pesawat tersebut.
“Terkait hal itu saya mengusulkan agar direksi segera diganti, karena kondisi keuangan Garuda Indonesia saat ini yang terlilit utang sudah mencapai Rp.70 triliun dan diperkirakan bertambah Rp.1 triliun setiap bulannya. Ini bukti mereka telah gagal dalam mengelola Garuda Indonesia,” tegas Fauzi.
Alumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini pun kembali menekankan perlunya dibentuk Pansus Garuda guna mengurai benang kusut masalah maskapai tersebut, termasuk bagaimana cara menutupi utang Garuda yang sudah mencapai Rp.70 triliun lebih, serta masalah manajemen, holding hingga proses hukum terkait adanya dugaan tindak korupsi yang terjadi di internal Garuda.
“Saya mengusulkan agar pimpinan DPR segera membentuk Pansus Garuda lintas komisi seperti Komisi III, V, VI, dan XI. Semoga seluruh persoalan Garuda bisa diurai dan diselesaikan lewat opsi terbaik seperti harapan kebanyakan masyarakat pada maskapai kebanggaan Indonesia tersebut,” harap Fauzi.
