DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan keberadaan pulau terluar mesti dikelola dengan baik, sebagai upaya menjaga kedaulatan negara. Hal itu diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Pos Pengamanan Pulau-Pulau Terluar (Pamputer) Pulau Sekatung, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (24/11/2021).
Mendagri menjelaskan, berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Peraturan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut, posisi pulau terluar atau titik terluar menjadi titik penentu batas kedaulatan negara.
“Posisi Pulau Sekatung ini, meskipun tidak ada orang, ini perannya sangat penting sekali untuk mengukur kedaulatan keluasan wilayah kita,” kata Mendagri Tito.
Terlebih, dari Pulau Sekatung, Indonesia memiliki landasan kontinen teritorial yang berkedaulatan penuh sejauh 12 mil laut, dan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil ke arah utara yang perlu dipertahankan.
“Itulah pentingnya peran kita, untuk menjaga pulau ini jangan sampai bergeser,” tegas Mendagri Tito.
Mendagri pun sempat menyinggung pengalaman yang terjadi pada Sipadan dan Ligitan beberapa waktu lalu. Ia tidak menginginkan kejadian serupa terulang kembali pada pulau terluar lainnya.
Lagi pula, tak hanya soal kedaulatan negara, pulau terluar juga memiliki potensi yang dapat digali dari ZEE-nya, misalnya saja potensi dari ekosistem dan sumber daya hayati, seperti vegetasi pantai, perikanan, hingga sumber daya non hayati. Untuk itu, keberadaannya perlu dipertahankan dan dikelola secara baik.
“Oleh karena itu kita harus bertahan habis-habisan di sini, ini menentukan kedaulatan wilayah kita, keluasan kita, tidak boleh berkurang, termasuk sejengkal pun,” tandasnya.
Sebagai informasi, Pulau Sekatung berada di bagian utara Kepulauan Natuna dan termasuk dalam gugus Pulau Natuna, selain Pulau Sedanau, Bunguran, dan Midai.
Pulau Sekatung menjadi bagian terpenting dalam upaya menjaga kedaulatan negara. Apalagi, Pemerintah terus bekerja keras untuk menegakkan kedaulatan, termasuk kedaulatan maritim di wilayahnya sendiri.
