DAELPOS.com – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Market Sounding “Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Jawa Tengah Unggulan Ibu dan Anak di Kota Pekalongan”. Kegiatan ini diselenggarakan secara dalam jaringan (daring) pada kemarin pagi (7/12).
Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan RSUD Provinsi Jawa Tengah Unggulan Ibu dan Anak di Kota Pekalongan yang akan ditawarkan kepada calon investor ini merupakan rumah sakit kelas B dengan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak yang akan menjadi rujukan regional di wilayah eks Karesidenan Pekalongan (Kota dan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota dan Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang).
“Di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, peningkatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dan daerah. Partisipasi swasta dalam penyiapan infrastruktur rumah sakit diharapkan dapat mempercepat terselenggaranya infrastruktur dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,” ungkap Direktur Perencanaan Infrastruktur Kementerian Investasi/BKPM Moris Nuaimi dalam sambutannya.
Moris juga menyampaikan bahwa arah pengembangan sektor kesehatan tahun 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju jaminan kesehatan menyeluruh. Khususnya, penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mendorong peningkatan upaya promosi dan preventif yang didukung oleh inovasi dan penggunaan teknologi.
Penyiapan infrastruktur kesehatan berupa rumah sakit dengan kelengkapannya sangat diperlukan agar Indonesia dapat menghadapi pandemi Covid-19 yang memunculkan krisis kesehatan sekaligus ekonomi. Oleh karena itu, proyek Pembangunan RSUD Provinsi Jawa Tengah Unggulan Ibu dan Anak di Kota Pekalongan yang merupakan proyek dengan skema KPBU ini layak untuk didukung guna percepatan realisasinya.
“Proyek ini memiliki peran strategis yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan dan kesiapan pelayanan kesehatan baik di Provinsi Jawa Tengah maupun di Indonesia,” pungkas Moris.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Imam Maskur menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang menaruh perhatian sangat besar terhadap program kesehatan. Hal ini tergambarkan pada salah satu misi Gubernur Jawa Tengah yaitu mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sehat.
“Selain itu, komitmen global terkait dengan Sustainable Development Goal’s (SDG’S) telah menjadi momentum Jawa Tengah untuk berupaya mencapai target yang ditetapkan, utamanya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dengan pembangunan RSUD ini diharapkan masalah stunting di Jateng khususnya regional Pekalongan dapat teratasi,” ungkap Imam.
Mengutip data UNICEF, secara global terdapat 25 persen anak balita yang mengalami stunting atau bertubuh kerdil.Stunting menjadi ancaman nyata bagi tumbuh kembang sumber daya manusia di masa mendatang. Stunting juga merupakan salah satu penyumbang besar kematian balita setiap tahun di dunia, yakni 1 juta jiwa per tahun.
“Pembangunan RSUD di Pekalongan ini sangat penting bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan merupakan salah satu wujud bahwa negara hadir dalam memberikan pelayanan kesehatan di Jawa Tengah,’” pungkas Imam.
Kegiatan Market Sounding ini diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan yang berasal dari sektor swasta dan BUMN di bidang konstruksi, konsultan, lembaga keuangan, organisasi internasional, pengembang, serta pengelola rumah sakit, baik dari dalam maupun luar negeri.
Lingkup pembangunan adalah pembangunan rumah sakit baru yang terdiri dari tiga gedung rumah sakit yang terdiri dari unit Instalasi Gawat Darurat, pemulasaran jenazah, laboratorium, ruang rawat inap (298 tempat tidur), poliklinik dan tempat parkir. Proyek ini menggunakan skema Design-Build-Finance-Maintain-Transfer (D-B-F-M-T) dengan estimasi biaya pembangunan sebesar Rp295,707 miliar. Mekanisme pengembalian investasi proyek melalui pembayaran ketersediaan layanan/availability payment dengan jangka waktu kerja sama selama 20 tahun. (*).
