Akademisi IPB: Anggaran Pertahun Menurun, Produksi Pangan Ke Depan Terancam

Monday, 13 December 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com,- Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi mengkhawatirkan produksi pertanian khususnya komoditas tanaman pangan ke depan terancam akibat alokasi anggaran dari APBN menurun tajam setiap tahunnya. Pasalnya, alokasi anggaran berkaitan langsung dengan volume alokasi bantuan prasarana dan sarana pertanian kepada petani yang dapat menjamin dan meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani itu sendiri.

Dilansir dari data APBN, anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang utamanya ditujukan untuk bantuan ke petani semakin menurun. Anggaran Kementan merosot tajam dimana tahun 2019 sebesar Rp 21 triliun menjadi Rp 14 triliun tahun ini. Khusus terkait produksi pangan pun demikian, anggaran tahun 2019 sebesar Rp 5,7 triliun, kini tahun 2021 Rp 3,6 triliun bahkan tahun 2022 tinggal Rp 2,1 triliun.

“Ini sangat berbahaya, menurun drastis insentif bantuan benih bagi petani, sedangkan kebutuhan pupuk sudah dibantu dengan subsidi pupuk. Insentif input produksi bagi petani merupakan salah satu faktor utama menjamin dan mendorong produksi, selain di satu sisi kita tetap dorong kemandirian dan kemajuan petani,” demikian dikatakan Prima Gandhi, Senin (13/12/2021).

Dosen Program Studi Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB ini menegaskan pandemi covid 19 saat ini semakin memperpuruk perekonomian sehingga insentif pemerintah kepada petani harus ditingkatkan. Akibat pandemi, sistem distribusi sarana produksi maupun hasil panen terganggu, bahkan saat ini petani mengeluhkan harga input semakin meningkat sementara harga hasilnya kurang signifikan akibat daya beli yang belum pulih.

“Oleh karena itu, petani membutuhkan perhatian dan insentif agar lebih semangat dalam proses produksi. Selama ini mereka memang sudah mendapat keringanan harga dengan adanya subsidi pupuk. Meskipun jumlah subsidi pupuk terbatas setidaknya sudah membantu petani, di saat harga pupuk komersial saat ini naik dua kali lipat dari kondisi normal sebelum pandemi,” tegasnya.

See also  Harga Garam dan Cabai Anjlok, Presiden PKS: Lindungi Petani dari Importir Gentayangan

“Harusnya di saat petani membutuhkan jangan malah mengurangi bantuan pemerintah, ini kan kita maunya produksi terus naik, tapi kalau tidak didukung dananya ya akan percuma,” pinta Prima.

Prima menambahkan anggaran yang turun drastis berakibat pada alokasi bantuan benih yang juga berkurang. Bantuan benih padi di tahun 2021 seluas 1,7 juta hektar, namun untuk tahun depan hanya bisa 842 ribu hektar. Hal yang sama dengan bantuan benih jagung dimana tahun ini teralokasi seluas 1,4 juta hektar namun untuk tahun 2022 hanya bisa menyalurkan 352 ribu hektar.

“Benih ini input produksi utama yang menentukan produktivitas dan tingkat penggunaan varietas unggul padi saat ini belum maksimal, sehingga masih perlu ditigkatkan. Penyediaan anggaran yang memadai salah satu solusi nyata menyediakan benih berkualitas bagi petani,” cetusnya.

Perlu diketahui, mengingat keterbatasan anggaran tersebut, sejak dua tahun ini Kementan menggencarkan KUR bagi petani untuk dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga ringan. Target KUR pertanian tahun 2021 sejumlah Rp 70 Triliun dan realisasi sejumlah Rp 82,6 Triliun atau sebesar 118% dari target.

Capaian keberhasilan peningkatan produksi pangan tetap ditunjukkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meskipun ada keterbatasan anggaran. Terbukti, dalam dua tahun terakhir, Kementan tidak memiliki catatan rekomendasi impor beras. Yang tak kalah penting adalah ketersediaan alokasi pupuk karena pupuk memiliki peran strategis penentu keberhasilan produksi yang ujung untuk mencapai swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Politik

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Saturday, 5 Jul 2025 - 15:25 WIB