DPRD DKI Turun Tangan Dalami Rencana Pembangunan 2023-2026

Wednesday, 11 May 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, pendalaman atas penjelasan eksekutif mengenai RPD tersebut sangat penting demi tercapainya seluruh kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut.

“Representasi rakyat adalah DPRD, maka diajaklah kami diskusi untuk merumuskan itu. Supaya rencana pembangunan daerah ini ada keterlibatan rakyat. Kita sinkronkan sekarang, kegiatan apa yang harus dilaksanakan yang merupakan kebutuhan masyarakat, yang sudah kita temukan di lapangan,” ujarnya usai Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) bersama Eksekutif di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/5).

Agar rencana tersebut sesuai harapan, selanjutnya Taufik meminta agar lima Komisi di DPRD segera melakukan pendalaman kembali terhadap RPD 2023-2026 ini. Dengan harapan tidak ada kegiatan yang terbengkalai karena terbentur aturan atau tidak memiliki program kegiatan.

“Kita kasih waktu 10 hari komisi untuk membahas RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) turunan dari RPD ini, agar apa yang akan dilaksanakan oleh pejabat Gubernur nantinya adalah program bersama masyarakat,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai NasDem Wibi Andrino. Ia meminta agar diberikan waktu untuk Komisi ataupun Fraksi mengkoreksi apakah program kegiatan prioritas sudah tercantum dalam RPD tersebut.

“Saya memohon diberikan waktu untuk mempersiapkan diri lebih matang untuk melihat kegiatan prioritas, agar bisa menjadi guiden atau bonggol atau rumahnya untuk usulan kegiatan kedepan,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono menjelaskan bahwa penyusunan RPD tahun 2023-2026 telah melalui berbagai tahapan sesuai prosedur yang berlaku. Salah satunya melaksanakan forum SKPD Konsisten, Konsultasi Publik, hingga fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dalam menyusun permasalahan yang akan menjadi acuan RPD, kita juga gali dari para pakar, agar mereka memberikan masukan terkait poin-poin apa yang perlu dikembangkan dan diatasi di DKI dalam kurun waktu 2023 – 2026,” tandasnya.

See also  Manggala Agni KLHK Padamkan Titik-Titik Karhutla di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur

Berita Terkait

Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau
Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi
Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan
JTT Lakukan Contraflow KM 55 s.d KM 65 Ruas Jalan Jakarta-Cikampek
Senator Mirah Tekankan Pentingnya Perhatian pada BUMDes untuk Percepatan Pembangunan Desa
BULD DPD RI Harmonisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa
Komite I Kunjungi Pemkot Bandung, serap Permasalahan Penerimaan ASN khususnya PPPK
PTPN IV PalmCo Usung Makan Bergizi Gratis di Sumatera dan Kalimantan

Berita Terkait

Tuesday, 4 February 2025 - 07:47 WIB

Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau

Friday, 31 January 2025 - 09:23 WIB

Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi

Sunday, 26 January 2025 - 12:15 WIB

Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan

Sunday, 26 January 2025 - 12:09 WIB

JTT Lakukan Contraflow KM 55 s.d KM 65 Ruas Jalan Jakarta-Cikampek

Friday, 24 January 2025 - 12:08 WIB

Senator Mirah Tekankan Pentingnya Perhatian pada BUMDes untuk Percepatan Pembangunan Desa

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Berita Utama

Masyarakat Kesulitan Gas LPG 3, Polri Turun Tangan

Wednesday, 5 Feb 2025 - 13:42 WIB

News

Menteri Bahlil Pastikan UMKM Tetap Dapat LPG 3 Kg

Wednesday, 5 Feb 2025 - 13:29 WIB