Kemendes PDTT dan Pertides Akselerasikan Langkah Percepatan Pembangunan Desa

Wednesday, 9 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) terus mensinergikan langkah dalam rangka percepatan pembangunan desa. Diantaranya dengan mendiskusikan rekomendasi dan pemikiran dari perguruan tinggi bagi kemajuan dan pembangunan desa, dalam forum yang digelar di Hotel Borobudur, Selasa (8/11/2022).

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan gagasan dan ide yang dihasilkan dari forum ini sangat penting bagi kemendes sebagai dasar pijakan untuk lebih menggenjot percepatan pembangunan di desa.

“Dua hal yang diharapkan bisa didiskusikan untuk jangka pendek 2023-2024, juga jangka menengah 2025-2045, karena positioning Perguruan tinggi juga sudah alami percepatan yang luar biasa. Dua hal itu yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumberdaya manusia,” kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini.

Gus Halim menegaskan, akselerasi langkah percepatan ini sudah saatnya. Pasalnya, Keberadaan Dana Desa sebesar Rp468 Triliun terbukti sukses membangun desa dan desa terbukti kuat dalam ketahanan ekonomi. Selain itu, saat Pandemi Covid-19, faktanya desa justru alami penurunan angka kemiskinan.

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, menyelesaikan permasalahan di desa itu sama dengan menyelesaikan 84 persen permasalahan pembangunan di Indonesia.

“Dari sisi kewilayahan, 74.691 desa atau setara 91 persen wilayah di Indonesia dan sisi kependudukan, 71 persen penduduk berdomisili di desa,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY.

Perkembangan desa juga sudah signifikan. Tercatat tahun 2022, sekitar 6 300an Desa Mandiri dan penurunan drastis Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Gus Halim menyebut Provinsi yang sukses menuntaskan Desa Tertinggal adalah Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta dan Bangka Belitung.

“Kedepan, harus direkonstruksi penentuan status desa karena tantangannya berbeda,” kata Gus Halim.

See also  Optimalisasi Belanja Produk Dalam Negeri, KemenKopUKM Bakal Gelar Business Matching Tahap 2

Tantangannya yang akan dihadapi nantinya perlu dirumuskan secara detail agar orientasi pembangunan di desa sangat jelas dan bisa dirasakan oleh warga desa. Dalam hal ini, Gus Halim memastikan bahwa SDGs Desa adalah petunjuk arah pembangunan desa.

“SDGs Desa akan memperjelas arah pembangunan desa, memudahkan pelaksanaan pembangunan, serta mempermudah pengukuran hasil, manfaat, dan dampak pembangunan,” tegasnya.

Selain itu, Kesuksesan pembangunan desa, kata Gus Halim, membutuhkan dukungan semua pihak seperti Pertides dan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar yang turut berperan dalam lahirnya Kemendes PDTT.

Sementara, Ketua Pertides Panut Mulyono mengatakan, peran perguruan tinggi untuk menyukseskan SDGs Desa dapat dilakukan dengan pengembangan dan inovasi serta berbagai kebijakan yang berbasis pada hasil penelitian

“KKN Tematik untuk pengembangan potensi desa juga merupakan hal penting,” kata Panut.

Lebih lanjut, Perguruan Tinggi bisa peningkatkan kompetensi Perangkat dan Pendamping Desa melalui pendidikan dan pelatihan seperti Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) .

“RPL merupakan salah satu cara mengukur kesetaraan pendidikan,” kata Panut.

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar juga memberikan pidato kunci dengan tema Pemikiran Pembangunan Desa.

Turut hadir dalam acara itu Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Para Rektor anggota Pertides, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Pejabat Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kemendes PDTT.

Berita Terkait

Dari Kelapa Lahir 4.000 Lapangan Kerja
Menteri PANRB Apresiasi Program ASN Berintegritas KPK untuk Perkuat Nilai Antikorupsi
Hutama Karya dan Unand Resmikan Pustroib, Perkuat Infrastruktur Bawah Tanah Indonesia
Jangan Sampai Anak Lokal Jadi Penonton di Tanah Sendiri
Mitigasi Risiko, Menteri Dody Pantau Huntara Tegal
Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya Disiapkan Menjadi Kawasan Pendidikan Terpadu
KOWANI Tegaskan KLB Tak Punya Dasar Konstitusional
BULD DPD RI Temui Disharmonisasi Regulasi dan Kewenangan Pusat-Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Berita Terkait

Wednesday, 10 June 2026 - 14:30 WIB

Dari Kelapa Lahir 4.000 Lapangan Kerja

Tuesday, 9 June 2026 - 23:18 WIB

Menteri PANRB Apresiasi Program ASN Berintegritas KPK untuk Perkuat Nilai Antikorupsi

Tuesday, 9 June 2026 - 23:05 WIB

Hutama Karya dan Unand Resmikan Pustroib, Perkuat Infrastruktur Bawah Tanah Indonesia

Monday, 8 June 2026 - 09:20 WIB

Jangan Sampai Anak Lokal Jadi Penonton di Tanah Sendiri

Sunday, 7 June 2026 - 18:16 WIB

Mitigasi Risiko, Menteri Dody Pantau Huntara Tegal

Berita Terbaru

Nasional

Dari Kelapa Lahir 4.000 Lapangan Kerja

Wednesday, 10 Jun 2026 - 14:30 WIB

Ekonomi - Bisnis

Wamen Investasi Percepat Proyek Bioetanol di Lampung

Wednesday, 10 Jun 2026 - 14:25 WIB

foto ist

News

Pemprov DKI Tertibkan Parkir Liar, 600 Personel Dikerahkan

Wednesday, 10 Jun 2026 - 09:26 WIB

foto ist

News

Mulai 10 juni 2026, Pertamax Tembus Rp16.250 per Liter

Wednesday, 10 Jun 2026 - 09:17 WIB

News

324 Hunian Warga Bantaran Rel Senen Rampung Dibangun

Tuesday, 9 Jun 2026 - 23:34 WIB