DAELPOS.com – Dalam rangka mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk “naik kelas”, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus berkomitmen memfasilitasi pelaku UMKM khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) perseorangan dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usahanya.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kembali memberikan NIB secara simbolis kepada 2.000 pelaku UMK perseorangan di Makassar, Sulawesi Selatan siang tadi (22/12). Kegiatan pemberian NIB di Makassar ini sekaligus menutup rangkaian kegiatan serupa yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM di 19 wilayah sepanjang tahun 2022 ini.
Bahlil dalam arahannya menyampaikan bahwa UMK merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang berperan dalam memperluas lapangan kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting UMK dalam perekonomian nasional tersebut, maka harus ada keberpihakan pemerintah yang lebih menekankan pada kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan. Salah satu wujud dukungan pemerintah yakni melalui kemudahan pengurusan NIB.
“Gross Domestic Product (GDP) kita 60% itu UMKM yang suplai dan dari 171 juta lapangan pekerjaan di Indonesia, 120 jutanya diciptakan oleh UMKM. Negara kita selamat dari krisis ekonomi dulu juga berkat UMKM, bukan pengusaha besar. Jadi harus kita berikan perhatian lebih. Tahun depan kita upayakan untuk menyalurkan kredit pembiayaan sebesar 400 triliun rupiah lebih ditujukan bagi UMKM,” ungkap Bahlil.
Lebih lanjut, Menteri Bahlil juga mengungkapkan bahwa Kementerian Investasi/BKPM juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 yang mewajibkan usaha besar yang mengajukan fasilitas investasi untuk bermitra dengan UMKM. Hal tersebut dilakukan salah satunya melalui pengembangan fitur kemitraan pada sistem Online Single Submission (OSS) untuk memfasilitasi kemitraan antara perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM di daerah.
“Bapak dan Ibu jangan merasa minder dan rendah di depan pengusaha besar. Salah satu tugas Kementerian Investasi/BKPM menjadi jembatan agar UMKM dapat turut memperoleh manfaat dari investasi besar yang masuk ke Indonesia. Sekarang pemerintah telah menyusun regulasi agar perusahaan-perusahaan besar itu berkolaborasi dengan UMKM di daerah. Dengan masuknya investasi di daerah akan menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat,” jelas Bahlil
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakilkan oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Aslam Patonangi mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha dan meningkatkan daya saing UMK melalui pemenuhan fasilitas perizinan berupa NIB. Selain itu, Andi juga mengapresiasi kehadiran para pelaku usaha dalam kegiatan ini. Semangat tersebut tentu mencerminkan komitmen UMK untuk memenuhi segala bentuk perizinan usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Salah satu faktor yang menunjang investasi daerah adalah hadirnya UMK berdaya saing tinggi, tumbuh secara berkelanjutan, dan mampu menghasilkan produk berkualitas nasional bahkan internasional. Perkembangan UMK di Sulawesi Selatan menunjukkan proporsi yang meningkat dengan kemajuan dalam banyak hal, baik kuantitas maupun kualitas produk yang mereka miliki. Ekspor produk UMK juga menunjukkan perkembangan yang pesat,” tutur Andi.
Pada acara pemberian NIB kali ini, salah satu pelaku UMK perseorangan Radia yang memiliki usaha di bidang kerajinan tas rajut berpendapat bahwa pembuatan NIB prosesnya sangat praktis karena pada aplikasi OSS cukup memasukkan data diri dan usaha. Radia juga mengimbau kepada rekan-rekan sesama pelaku UMK seperti dirinya untuk membuat NIB, karena dapat membantu kelancaran usaha. NIB sendiri berlaku sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha serta sebagai jaminan kepastian hukum bagi UMK yang memiliki risiko rendah dalam menjalankan kegiatan usaha.
“Teman-teman UMK yang belum memiliki NIB, segeralah buat dengan menggunakan aplikasi OSS. Saat ini mengurus NIB hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Semua bisa dilakukan secara online. Dengan NIB, kita dapat memperoleh perlindungan dalam berusaha, sehingga bisnis yang djalankan mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen” ujar Radia.
Rangkaian kegiatan sukses digelar dengan menggaet mitra-mitra pembina UMK, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Garda Transformasi Formal Usaha Mikro (Transfumi), Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Tokopedia, HM Sampoerna dan Grab.
Kegiatan di hari ini sekaligus menjadi momentum peluncuran jingle NIB yang khusus dipersembahkan untuk mendorong pelaku usaha, khususnya UMK Perseorangan di seluruh Indonesia agar semakin bersemangat dalam menjalankan usaha dan tidak lupa untuk memproses NIB sebagai legalitas usahanya.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sejak sistem OSS Berbasis Risiko resmi diluncurkan pada tanggal 9 Agustus 2021 lalu hingga 22 Desember 2022 pukul 09.00 WIB tercatat sebanyak 3.040.762 NIB telah diterbitkan secara nasional dengan komposisi UMK mendominasi yakni sebesar 98,6% dari total proporsi. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah terbit sebanyak 86.314 NIB atau setara dengan 2,84% dari seluruh NIB di Indonesia.(*)
